Juknis

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) oleh Pemerintah Pusat

Permen ATR/BPN No. 13/2021

DAFTAR ISI

BATASAN DAN DEFINISI

SPPR - SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

Umum

Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Pusat

Tata Cara Pelaksanaan SPPR

Tahap Persiapan SPPR

Tahap Pengumpulan Data dan Informasi

Tahap Penyusunan SPPR

Tahap Penyampaian Hasil SPPR

Dukungan Sistem Informasi

LAMPIRAN

PENYUSUNAN SPPR OLEH PEMERINTAH PUSAT

PENYUSUNAN SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN OLEH PEMERINTAH PUSAT
1. Identifikasi Arahan Spasial
2. Inventarisasi dan Sintesis Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan
3. Analisis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah
4. Perumusan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah yang Mendukung Rencana Tata Ruang
PENYUSUNAN SPPR JANGKA PENDEK 1 (SATU) TAHUNAN OLEH PEMERINTAH PUSAT
1. Identifikasi Keterlaksanaan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah
2. Penilaian Prioritas Program Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek
3. Usulan Prioritas Program Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek

FORMAT PENYAJIAN MATRIKS DALAM PENYUSUNAN SPPR

PENYAJIAN MATRIKS SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN
PENYAJIAN MATRIKS SPPR JANGKA PENDEK 1 (SATU) TAHUNAN

FORMAT PENYAJIAN PETA DALAM PENYUSUNAN SPPR

PENGATURAN FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA SPPR
1. FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN
  1. Format Penyajian Tabel Atribut Peta Matriks 1 (M1) Arahan Spasial berdasarkan Rencana Tata Ruang
  2. Format Penyajian Tabel Atribut Peta Matriks 5 (M5) Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah
2. FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA SPPR JANGKA PENDEK 1 (SATU) TAHUNAN
PENGATURAN PENYAJIAN PETA SPPR
1. PENYAJIAN PETA SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN
  1. Penyajian Peta Peta Matriks 1 (M1) Arahan Spasial berdasarkan Rencana Tata Ruang
  2. Penyajian Peta Matriks 5 (M5) Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah
2. PENYAJIAN PETA SPPR JANGKA PENDEK 1 (SATU) TAHUNAN

BAB I. BATASAN DAN DEFINISI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang Untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang wilayah negara.
Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan yang selanjutnya disebut RTR Pulau/Kepulauan adalah rencana rinciyang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN.
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat RTR KSN adalah rencana rinci dari RTRWN yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana polaruang, arahan Pemanfaatan Ruang, arahan pengendalian Pemanfaatan Ruang, serta pengelolaan kawasan.
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTR KSN.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTRKSN, dan RTRWP.
Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tataruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara yang selanjutnya disingkat RDTR KPN adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain.
Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Objek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/ instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
Kebijakan yang Bersifat Strategis Nasional adalah kebijakan Pemerintah Pusat terkait suatu atau beberapa kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, serta mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan negara.
Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
Kegiatan berusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memerlukan Perizinan Berusaha.
Kegiatan nonberusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha.
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan khusus ( sui generis ) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.
Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( Online Single Submission ) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan KepalaDaerah.
Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Program Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PSN adalah program yang ditetapkan Presidensebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan danpemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraanmasyarakat.
Indikasi program utama RTR adalah arahan Pemanfaatan Ruang dalam RTR yang merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan Tata Ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan adalah rencana terpadu yang disusun dengan menyelaraskan indikasi program utama RTR dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.
SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan adalah rencana terpadu yang merupakan turunan dari SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan yang disusun untuk menghasilkan prioritas program Pemanfaatan Ruang.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
Hari adalah hari kerja.

BAB III. SPPR - SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

A. Umum

Pelaksanaan SPPR dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pelaksanaan SPPR dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan SPPR dapat melibatkan unsur Forum Penataan Ruang.

Pelaksanaan SPPR menghasilkan dokumen:

SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan disusun untuk mewujudkan keterpaduan program Pemanfaatan Ruang.

SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan disusun untuk menentukan prioritas program Pemanfaatan Ruang.

SPPR menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.

B. Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Pusat

Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Pusat dilakukan terhadap:

RTRWN;
RTR Pulau/Kepulauan;
RTR KSN;
RZ KAW; dan
RZ KSNT.

Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Pusat dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR diselaraskan dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan nasional.

Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Pusat perlu diselaraskan dengan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan oleh Pemerintah Pusat digunakan sebagai:

masukan untuk penyusunan RPJMN;
masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, atau RTRKSN; dan
bahan penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan oleh Pemerintah Pusat digunakan sebagai:

masukan untuk penyusunan RKP; dan
masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, atau RTRKSN.

D. Tata Cara Pelaksanaan SPPR

Tata cara pelaksanaan SPPR meliputi tahap:

persiapan;
pengumpulan data dan informasi;
penyusunan; dan
penyampaian hasil SPPR.

Dalam rangka pelaksanaan SPPR Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk tim pelaksana penyusun SPPR.

Tim pelaksana penyusunan SPPR oleh Pemerintah Pusat dikoordinasikan oleh Menteri.

Tim pelaksana penyusunan SPPR oleh Pemerintah Daerah dibentuk oleh Sekretaris Daerah dan diketuai oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang.

Tim pelaksana penyusunan SPPR melibatkan instansi pelaksana program pemanfaatan ruang.

D.1. Tahap Persiapan SPPR

Dalam tahap persiapan tim pelaksana penyusunan SPPR:

menyusun kerangka acuan kerja;
menginventarisasi kebutuhan data dan informasi; dan
mengidentifikasi dan menetapkan instansi pelaksana program dan pemangku kepentingan.

D.2. Tahap Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder.

Pengumpulan data dan informasi dilakukan untuk memperoleh konfirmasi dan pemutakhiran data programPemanfaatan Ruang yang diperoleh dari instansi pelaksana program.

Pengumpulan data primer dapat dilaksanakan melalui:

konsultasi publik;
diskusi terfokus;
survei lapangan;
penyebaran angket/kuesioner; dan/atau
wawancara.

D.3. Tahap Penyusunan SPPR

Tahap Penyusunan terdiri atas:

penyusunan SPPR oleh Pemerintah Pusat; dan
penyusunan SPPR oleh Pemerintah Daerah.

Penyusunan SPPR terdiri atas:

penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

Penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan meliputi:

identifikasi arahan spasial;
inventarisasi dan sintesis rencana tata ruang dengan rencana pembangunan;
analisis sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah; dan
perumusan rencana terpadu program Pemanfaatan Ruang jangka menengah yang mendukung rencana tata ruang.

Kerangka waktu penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan, dilaksanakan dengan ketentuan:

SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan disusun setelah RTR ditetapkan;
SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan disusun 1 (satu) kali sesuai dengan jangka waktu 5 (lima) Tahunan dalam RTR dengan mempertimbangkan waktu periodisasi RPJMN atau RPJMD; dan
SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dilakukan pemutakhiran data setiap tahun.

Penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan meliputi:

identifikasi keterlaksanaan rencana terpadu program Pemanfaatan Ruang jangka menengah;
penilaian prioritas program Pemanfaatan Ruang jangka pendek; dan
usulan prioritas program Pemanfaatan Ruang jangka pendek.

Kerangka waktu penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan, dilaksanakan dengan ketentuan:

SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan disusun setelah RTR ditetapkan;
SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan dilakukan setiap tahun; dan
SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan disusun 2 (dua) tahun sebelum RKP atau RKPD ditetapkan.

Penyusunan SPPR dituangkan dalam bentukpenyajian matriks dan peta.

Penyusunan SPPR tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Format penyajian matriks dalam penyusunan SPPR tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Format penyajian peta dalam penyusunan SPPR tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

D.4. Tahap Penyampaian Hasil SPPR

Tahap penyampaian hasil SPPR dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penyampaian hasil SPPR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dilakukan oleh Menteri kepada kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah terkait.

Penyampaian hasil SPPR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang kepada Menteri dan perangkat daerah terkait melalui kepala daerah.

Penyampaian hasil SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagai masukan untuk rencana pembangunan dilakukan paling lambat:

2 (dua) tahun sebelum RPJMN atau RPJMD ditetapkan; atau
pada saat kajian teknokratik RPJMN atau RPJMD disusun.

Penyampaian hasil SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan sebagai masukan untuk rencana pembangunan (RKP/RKPD) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan Musrenbang Nasional atau Musrenbang Daerah.

Penyampaian hasil SPPR disampaikan kepada:

kementerian/lembaga yang membidangi urusan perencanaan pembangunan untuk SPPR oleh Pemerintah Pusat; atau
Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah untuk SPPR oleh Pemerintah Daerah

Penyampaian hasil SPPR kepada tim penyusun RTR dilakukan sebelum pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.

Penyampaian hasil SPPR oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri adalah SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagai masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR di daerah.

E. Dukungan Sistem Informasi

Penyusunan SPPR dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis elektronikyang terintegrasi dengan sistem informasi perencanaan pembangunan.
Sistem informasi bertujuan untuk membantu proses penyusunan dan koordinasi denganpihak terkait serta penyampaian hasil.
Kebijakan teknis, aksesibilitas, tata cara berbagi pakai data dan pengelolaanSPPR diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN II. PENYUSUNAN SPPR OLEH PEMERINTAH PUSAT

Penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) oleh Pemerintah Pusat terdiri atas:

Penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
Penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

Penyusunan SPPR oleh Pemerintah Pusat dilakukan terhadap rencana rinci dari RTRWN yaitu RTR Pulau/Kepulauan dan RTR KSN yang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama RTR ditingkat nasional dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.

Lingkup program pemanfaatan ruang yang ditelaah pada penyusunan SPPR oleh Pemerintah Pusat adalah seluruhprogram infrastruktur untuk mewujudkan fungsi kawasan sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang dalamRTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN yang menggunakan sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai kewenangan Pemerintah Pusat.

A. PENYUSUNAN SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

Tata cara penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan terdiri atas 4 (empat) tahap utama yaitu:

Identifikasi arahan spasial;
Inventarisasi dan sintesis rencana tata ruang dengan rencana pembangunan;
Analisis sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah; dan
Perumusan rencana terpadu program pemanfaatan ruang jangka menengah yang mendukung rencana tata ruang.

Hasil pengolahan data dan analisis dalam tahap penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan disajikan dalam bentuk Dokumen SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan yang disertai:

Buku Matriks SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
Album Peta SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan (dalam bentuk format digital dan format cetak).

Pada setiap tahap penyusunan akan dijelaskan lebih rinci pada penjelasan berikut:

1. Identifikasi Arahan Spasial

Identifikasi arahan spasial merupakan upaya mengintegrasikan dokumen RTR dalam SPPR Jangka Menengah 5 (lima)Tahunan, untuk melihat konsistensi dan keselarasan arahan spasial RTR tingkat nasional dengan RTR tingkat daerah (asas berjenjang dan komplementer).

Input, proses, dan output dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Input

Input dalam identifikasi arahan spasial adalah:

Tujuan, kebijakan, dan strategi dari RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN yang akan disusun SPPR-nya.
Arahan spasial terkait dari RTRWN dan RTRW Provinsi sesuai lingkup wilayah yang akan disusun SPPR-nya.

Dalam mengidentifikasi arahan spasial juga perlu mempertimbangkan muatan perencanaan ruang laut pada RTRWN, ruang perairan pada RTR KSN, perairan pesisir pada RTRW Provinsi, RZ KAW, dan RZ KSNT.

b. Proses

Proses yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

Inventarisasi dan identifikasi seluruh arahan spasial RTR terkait yang selaras dengan arahan spasial tujuan, kebijakan, dan strategi pada RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN yang akan disusun SPPR-nya.
Identifikasi indikasi program utama pada rentang periode 5 (lima) tahun (selaras dengan periode RPJMN) berdasarkan arahan pemanfaatan ruang pada RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN dan backlog program yang belum terlaksana pada indikasi program utama RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN tersebut berdasarkan hasil evaluasi keterlaksanaan program.
Identifikasi dan pengklasifikasian indikasi program utama RTR berdasarkan program sektoral sesuai arahan pemanfaatan ruang pada RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN yang akan disusun SPPR-nya.
Identifikasi arahan lokasi/wilayah/kawasan pada indikasi program utama yang dituangkan ke dalam 2(dua) klasifikasi fungsi kawasan untuk mendukung tujuan penataan ruang yaitu:
1. Kawasan didorong
  - Merupakan kawasan yang diarahkan untuk didorong pengembangannya dalam rangka perwujudan kawasan sesuai dengan tujuan penataan ruang dalam RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN yang akan disusun SPPRnya. Maksud dari didorong pengembangannya adalah didorong pengembangan kawasannya melalui pembangunan atau pengembangan program infrastruktur.
2. Kawasan dikendalikan
  - Merupakan kawasan yang dikendalikan pengembangannya dalam rangka perwujudan kawasan sesuai dengan tujuan penataan ruang dalam RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN yang akan disusun SPPR-nya. Maksud dari dikendalikan pengembangannya adalah dikendalikan pengembangan kawasannya melalui pembatasan pembangunan atau pembatasan pengembangan program infrastruktur dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

c. Output

Output yang dihasilkan pada tahap ini adalah Matriks 1 (M1) Arahan Spasial dan Indikasi Program Utama Rencana Tata Ruang yang memuat:

Arahan lokasi berdasarkan fungsi kawasan yang diklasifikasikan ke dalam kawasan didorong atau kawasan dikendalikan pengembangannya untuk masing-masing tujuan penataan ruang pada RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN yang akan disusun SPPR-nya; dan
Hasil identifikasi indikasi program utama RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN selaras dengan periode RPJMN dan backlog program yang belum terlaksana pada indikasi program utama RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN tersebut berdasarkan hasil evaluasi keterlaksanaan program.

Format Matriks 1 Arahan Spasial dan Indikasi Program Utama Rencana Tata Ruang tercantum pada Tabel II.1.

Selain dalam bentuk matriks, hasil output arahan spasial pada tahap ini juga disajikan dalam bentuk Peta M1 Arahan Spasial berdasarkan Rencana Tata Ruang. Secara lebih jelas, contoh penyajian matriks 1 dan peta M1 tercantum pada Lampiran IV dan Lampiran V.

TABEL II.1. FORMAT MATRIKS 1 ARAHAN SPASIAL DAN INDIKASI PROGRAM UTAMA RENCANA TATA RUANG

No.	Arahan Spasial RTR		Arahan Spasial Terkait		Arahan Spasial Jangka Menengah 5 (lima) Tahun
No.	Tujuan, Kebijakan, Strategi	Arahan Lokasi/Wilayah/ Kawasan	RTRWN	RTRW Provinsi	Arahan Lokasi Berdasarkan Fungsi Kawasan	Indikasi Program Utama RTR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	TUJUAN 1
1.1	Kebijakan 1				Kawasan didorong: ............................... Kawasan dikendalikan: ...............................
1.1.1	Strategi 1
1.1.2	Strategi 2
1.1.3	dst.
1.2	Kebijakan 2
1.2.1	dst.
2.	TUJUAN 2, dst.

Keterangan:

Kolom (1) : Penomoran untuk membedakan dalam pengisian tujuan, kebijakan, dan strategi diperoleh dari RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN yang akan disusun SPPR-nya.
Kolom (2) : Tujuan, kebijakan, dan strategi dalam dokumen RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN.
Kolom (3) : Arahan lokasi/wilayah/kawasan yang mendukung perwujudan tujuan, kebijakan, dan strategi dari RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN.
Kolom (4)-(5) : Arahan spasial yang berasal dari RTRWN dan RTRW Provinsi dalam lingkup wilayah terkait yang mendukung arahan spasial RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN (asas berjenjang dan komplementer).
Kolom (6) : Hasil integrasi seluruh arahan lokasi/wilayah/kawasan yang diperoleh dari rencana pola ruang diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) fungsi kawasan yaitu kawasan didorong atau kawasan dikendalikan pengembangannya untuk masing-masing tujuan penataan ruang pada RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN.
Kolom (7) : Hasil identifikasi indikasi program utama periode 5 (lima) tahun pada RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN untuk masing-masing tujuan penataan ruang selaras dengan periode RPJMN dan backlog program yang belum terlaksana pada indikasi program utama RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN tersebut berdasarkan hasil evaluasi keterlaksanaan program. Indikasi program utama RTR diklasifikasikan berdasarkan program sektoral sesuai arahan pemanfaatan ruang pada RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN yang akan disusun SPPR-nya.

2. Inventarisasi dan Sintesis Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan

Inventarisasi dan sintesis RTR dengan rencana pembangunan dilakukan dengan menginventarisasi program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan dan kebijakan nasional yang bersifat strategis di tingkat nasional dan selanjutnya dilakukan sintesis berdasarkan arahan spasial dalam RTR.

Input, proses, dan output dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Input

Input dalam tahap ini meliputi:

Output dari Matriks 1 Kolom (7) yaitu indikasi program utama 5 (lima) tahun pada RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN yang akan disusun SPPR-nya;
Inventarisasi indikasi program utama yang termuat dalam RTRWN dan RTRW Provinsi yang mendukung atau selaras dengan indikasi program utama RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN yang akan disusun SPPR-nya; dan
Inventarisasi program sektoral dan kewilayahan yang diperoleh dari dokumen rencana pembangunan dan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Input inventarisasi program sektoral dan kewilayahan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan oleh Pemerintah Pusat tercantum pada Tabel II.2.

TABEL II.2. INPUT INVENTARISASI PROGRAM SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN SPPR JANGKA MENENGAH OLEH PEMERINTAH PUSAT

No.	Dokumen Rencana Pembangunan dan Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis	Kriteria dan Penjelasan
1.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	Merupakan dokumen perencanaan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan. Catatan: Jika RPJMN belum disusun, maka mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
2.	Rencana strategis Kementerian/Lembaga	Merupakan dokumen perencanaan K/L untuk periode 5 (lima) tahun yang telah ditetapkan (legal). Contoh: Renstra K/L.
3.	Rencana pembangunan sektoral	Merupakan dokumen perencanaan pembangunan sektoral (K/L) yang merupakan amanat dari undang-undang atau peraturan pemerintah yang telah ditetapkan (legal) selain Renstra K/L, umumnya ditetapkan sebagai Keputusan Menteri. Contoh: Rencana Induk, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan rencana sektoral tingkat nasional lainnya.
4.	Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis	Merupakan kebijakan, program dan/atau proyek yang memiliki sifat strategis secara nasional untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditetapkan Presiden. Contoh: Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

b. Proses

Proses yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

Inventarisasi indikasi program utama 5 (lima) tahun dalam RTRWN dan RTRW Provinsi, meliputi:
1. program yang mendukung atau sejalan dengan indikasi program utama RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN; dan
2. program yang merupakan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
Inventarisasi program sektoral dan kewilayahan yang diperoleh dari berbagai dokumen rencana pembangunan dan kebijakan nasional yang bersifat strategis yang mendukung tujuan penataan ruang. Inventarisasi menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel II.3.
Sintesis program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahun, yang merupakan hasil analisis dari muatan indikasi program utama dalam RTR dengan program sektoral dan kewilayahan dari dokumen rencana pembangunan dan kebijakan nasional yang bersifat strategis yang mendukung tujuan penataan ruang RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN yang akan disusun SPPR-nya. Hasil sintesis program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahun disusun dengan menggunakan nomenklatur program berdasarkan pada dokumen RTR dan/atau rencana pembangunan termutakhir.
Penentuan sasaran pengembangan wilayah/kawasan yang dapat ditelaah berdasarkan:
1. Pusat permukiman/kegiatan yang diamanatkan dalam RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN, contoh: Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
2. Kawasan andalan yang diamanatkan dalam RTRWN.
3. KSN yang diamanatkan dalam RTRWN.
4. Kawasan pusat pertumbuhan yang diamanatkan dalam RPJMN, contoh: Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dsb.

c. Output

Output yang dihasilkan dalam tahap ini adalah Matriks 2 Sintesis Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan yang memuat sintesis indikasi program utama RTR dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan dan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

TABEL II.3. KODIFIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

No.	Kode	Program Sektoral
1.	SDA	Program infrastruktur terkait Sumber Daya Air
2.	JLN	Program infrastruktur terkait Pembangunan Jalan dan Jembatan
3.	KIM	Program infrastruktur terkait Sarana dan Prasarana Permukiman
4.	DAT	Program infrastruktur Perhubungan Darat
5.	LAT	Program infrastruktur Perhubungan Laut
6.	DAR	Program infrastruktur Perhubungan Udara
7.	KRT	Program infrastruktur Perhubungan Perkeretaapian
8.	LIS	Program infrastruktur terkait Ketenagalistrikan
9.	GAS	Program infrastruktur terkait Minyak dan Gas Bumi
10.	MBB	Program infrastruktur terkait Mineral dan Batu Bara
11.	EBT	Program infrastruktur terkait Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
12.	KOM	Program infrastruktur terkait Informasi dan Komunikasi Publik
13.	BCN	Program infrastruktur terkait kegiatan Penanggulangan Bencana
14.	HAN	Program infrastruktur terkait Pertahanan dan Keamanan
15.	LIM	Program infrastruktur terkait Pengolahan Limbah
16.	PRT	Program infrastruktur terkait Kelautan dan Perikanan
17.	XX1	Program infrastruktur yang bersifat spasial lainnya
18.	XX2, XX3, dst	Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Program infrastruktur yang bersifat spasial lainnya

TABEL II.4. FORMAT MATRIKS 2 SINTESIS RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA PEMBANGUNAN

No.	Indikasi Program Utama 5 (Lima) Tahun RTR	Rencana Tata Ruang		Rencana Pembangunan dan Kebijakan Nasional				Kode	Sintesis Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahun
No.	Indikasi Program Utama 5 (Lima) Tahun RTR	RTRWN	RTRW Provinsi	RPJMN	Rencana Strategis K/L	Rencana Pembangunan Sektoral	Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis	Kode	Program Pemanfaatan Ruang	Sasaran Pengembangan Wilayah/ Kawasan	Tahun Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Keterangan:

Kolom (1) : Penomoran urutan program.
Kolom (2) : Indikasi program utama 5 (lima) tahun pada RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN yang akan disusun SPPR-nya (Matriks 1 kolom 7) yang selaras dengan periode RPJMN danbacklogprogram yang belum terlaksana pada indikasi program utama RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN tersebut berdasarkan hasil evaluasi keterlaksanaan program.
Kolom (3)-(4) : Indikasi program utama yang termuat dalam RTRWN dan RTRW Provinsi yang mendukung atau sejalan dengan indikasi program utama RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN yang terdapat dalam kolom (2).
Pada kolom (3) (4), input program yang ditelaah merupakan program dengan pembiayaan APBN.
Kolom (5) (8) :Program sektoral dan kewilayahan yang termuat dalam masing-masing dokumen rencana pembangunan dan/atau kebijakan nasional yang bersifat strategis yang mendukung atau selaras dengan indikasi program utama RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN yang terdapat dalam kolom (2).
Kolom (9) : Kode program pemanfaatan ruang menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel II.3.
Kolom (10) : Hasil sintesis program pemanfaatan ruang 5 (lima) tahunan dari indikasi program utama 5(lima) tahun dalam RTR dan dokumen rencana pembangunan serta kebijakan nasional yang bersifat strategis.
Program pemanfaatan ruang yang dapat diinventarisasi sebagai bahan pertimbangan untuk masukan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN diberi tanda (*), dengan kriteria:
1. Program pada indikasi program utama dalam RTR pada kolom (3) dan (4) (Sumber Pembiayaan APBN) yang tidak terdapat dalam RTR Pulau/Kepulauan dan/atau RTR KSN; dan
2. Program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan dan kebijakan nasional yang bersifat strategis di kolom (5) (8) (Sumber Pembiayaan APBN) yang belum terakomodir dalam RTR Pulau/Kepulauan dan/atau RTR KSN.
Kolom (11) : Sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan lingkup lokasi program pemanfaatan ruang.
Kolom (12) : Tahun pelaksanaan program yang diperoleh dari analisis data sekunder dalam dokumen RTR dan/atau rencana pembangunan termutakhir.

3. Analisis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

Sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dilakukan melalui 3 (tiga) aspek penilaian yaitu sinkronisasi berdasarkan fungsi, lokasi, dan waktu.

Fungsi dan Lokasi

Sinkronisasi berdasarkan fungsi dan lokasi merupakan upaya yang dilakukan guna menganalisis keterkaitan fungsi serta keterkaitan lokasi antar program pemanfaatan ruang untuk mendukung fungsi kawasan, meliputi:

Sinkronisasi fungsi dan lokasi antara program yang terdapat pada satu sektor yang sama (program intrasektor); dan
Sinkronisasi fungsi dan lokasi antara program pada sektor yang berbeda (program antarsektor).

Waktu

Sinkronisasi berdasarkan waktu merupakan upaya yang dilakukan guna menyelaraskan waktu pelaksanaan antar program pemanfaatan ruang agar sesuai dengan kerangka waktu/periode pelaksanaan program. Maksud dari sinkron secara waktu adalah keterpaduan antar program dapat berada dalam tahapan pelaksanaan yang sama dan/atau berurutan serta dapat selesai tepat waktu sesuai kerangka waktu yang direncanakan.

Setiap program memiliki kerangka waktu/periode yang berbeda pada setiap tahapannya, sehingga antara suatu program dengan program lainnya perlu disinkronisasikan dengan baik. Setiap program sebaiknya memiliki penjadwalan yang berisikan kerangka waktu tahapan perencanaan hingga pelaksanaan program. Ilustrasipenjadwalan tahapan program dapat dilihat pada Gambar II.1.

GAMBAR II.1. CONTOH ILUSTRASI PENJADWALAN TAHAPAN PENYUSUNAN PROGRAM INFRASTRUKTUR

(t-2)												(t-1)												(t)												(t+1)												(t+2)
2020												2021												2022												2023												2024
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
						Perencanaan
																				Pemrograman
																																		Penganggaran
																																														Pelaksanaan

Setiap kegiatan pada suatu program akan memiliki siklus proyek perencanaan yang berbeda dan perlu diperhatikan dalam proses sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Umumnya siklus proyek perencanaan infrastruktur dalam tahap perencanaan hingga pelaksanaan terdiri atas proses penyiapan readiness criteria, konstruksi/pelaksanaan, dan evaluasi pasca konstruksi.

Gambar II.2. merupakan contoh ilustrasi keterkaitan kerangka waktu pelaksanaan program infrastruktur berdasarkan siklus proyek perencanaan infrastruktur pelabuhan dan jalan.

GAMBAR II.2. CONTOH ILUSTRASI KETERKAITANKERANGKA WAKTU PELAKSANAAN PROGRAM INFRASTRUKTUR PELABUHAN DAN JALAN

No	JENIS INFRASTRUKTUR	Tahun Ke-
		1												2												3												4												5
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Pelabuhan	Pra FS/FS				rencana induk								andalalin/dokumen lingkungan															KONSTRUKSI
1	Pelabuhan	Readiness Criteria																											Pelaksanaan
2	Jalan Akses Pelabuhan													FS/Perencanaan Teknis												Pengadaan Tanah												KONSTRUKSI
2	Jalan Akses Pelabuhan													Readiness Criteria
3	dst.

Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, analisis terhadap sinkronisasi dan keterpaduan fungsi, lokasi, dan waktu merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan penilaiannya. Program dapat terlaksana secara optimal jika didukung oleh program lain yang selaras secara fungsi, lokasi, dan waktu dalam rangka mendukung perwujudan RTR sesuai tujuan penataan ruang.

Input, proses, dan output dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Input

Input dalam tahap ini adalah hasil sintesis program pemanfaatan ruang dari Matriks 2 Sintesis Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan.

b. Proses

Proses yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

Analisis hubungan keterkaitan antar program pemanfaatan ruang berdasarkan hubungan fungsi dan lokasi antara program yang terdapat pada satu sektor yang sama (program intrasektor).
Analisis hubungan keterkaitan antar program pemanfaatan ruang berdasarkan hubungan fungsi dan lokasi antara program pada sektor yang berbeda (program antarsektor).
Analisis hubungan keterkaitan antar program pemanfaatan ruang berdasarkan kesesuaian kerangka waktu/periode pelaksanaan program.

Metode penilaian dan pembobotan terkait aspek sinkronisasi fungsi, lokasi, dan waktu tersebut dapat mengacu pada contoh klasifikasi pembobotan dan kriteria penilaian yang tercantum pada Tabel II.5 sampai dengan Tabel II.8.

Analisis dengan metode pembobotan ini disajikan dalam bentuk Matriks 3.a Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi Program Pemanfaatan Ruang Intrasektor, Matriks 3.b Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi Program Pemanfaatan Ruang Antarsektor dan Matriks 4 Sinkronisasi Waktu Program Pemanfaatan Ruang serta Tabel Rekapitulasi yang tercantum pada Tabel II.9 sampai dengan Tabel II.12.

c. Output

Output dalam tahap ini berupa hasil penilaian tingkat sinkronisasi program pemanfaatan ruang berdasarkan fungsi, lokasi, dan waktu yang mendukung fungsi kawasan sesuai tujuan penataan ruang dalam periode waktu 5(lima) tahun yang diklasifikasikan menjadi tingkat sinkronisasi tinggi, tingkat sinkronisasi sedang, dan tingkat sinkronisasi rendah.

TABEL II.5. CONTOH KLASIFIKASI PEMBOBOTAN DAN KRITERIA PENILAIAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

Pembobotan	Kriteria Fungsi dan Lokasi	Pendekatan Analisis Lokasi Program melalui Perkiraan Kedekatan Jarak dan Konektivitas Lokasi
(1)	(2)	(3)
Kriteria umum: Program pemanfaatan ruang yang ditelaah merupakan program infrastruktur intrasektor atau antar sektor yang mendukung fungsi kawasan sesuai tujuan penataan ruang.
Nilai 3	Program intrasektor atau antarsektor yang memenuhi: a. Kriteria Fungsi Program berada dalam satu kesatuan sistem/jaringan yang tidak dapat dipisahkan b. Kriteria Lokasi Program berada pada lokasi yang sama dan/atau saling terhubung	Penentuan kriteria lokasi perlu memperhatikan skala/jangkauan pelayanan masing-masing program. Pendekatan analisis untuk kriteria lokasi dapat dilakukan dengan: Superimpose/overlay peta jika memiliki tingkat kedetailan informasi koordinat lokasi program, dimana lokasi program berada pada koordinat yang sama atau minimal berdekatan dengan toleransi radius tertentu sesuai dengan jangkauan jenis programnya; dan/atau Penyeragaman kedalaman unit lokasi program cukup sampai kabupaten/kota, kecamatan, atau hingga kelurahan/desa berdasarkan tingkat ketelitian peta pada RTR yang akan disusun SPPRnya.
Nilai 2	Program intrasektor atau antarsektor yang memenuhi: a. Kriteria Fungsi Program berada dalam satu kesatuan sistem/jaringan yang saling mendukung tetapi tidak berada dalam jaringan yang sama b. Kriteria Lokasi Program berada pada: lokasi yang berbeda namun saling terhubung; atau lokasi sama namun tidak saling terhubung.
Nilai 1	Program intrasektor atau antarsektor yang memenuhi: a. Kriteria Fungsi Program masih berada dalam satu kesatuan sistem/jaringan yang saling mendukung tetapi tidak berada dalam jaringan yang sama b. Kriteria Lokasi Program berada pada lokasi yang relatif berjauhan dan tidak terhubung Program intrasektor atau antarsektor dengan fungsi yang tidak saling berkaitan (tidak perlu penilaian secara lokasi dan waktu)

TABEL II.6. CONTOH KRITERIA PENILAIAN PADA SINKRONISASI FUNGSI DAN LOKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG INTRA SEKTOR

Jenis Program Pemanfaatan Ruang	Kriteria Penilaian Fungsi dan Lokasi (Intrasektor) *)
Program infrastruktur yang sama dalam intrasektor (satu sektor) yang saling berkaitan	1. Program dalam bentuk jaringan Kriteria penilaian: Program infrastruktur yang sama dalam satu sektor, lokasi (kabupaten/kota sama atau berbeda, saling terhubung), diberi nilai 3; Program infrastruktur yang sama dalam satu sektor, lokasi (kabupaten/kota sama, tidak saling terhubung), diberi nilai 2; dan Program infrastruktur yang sama dalam satu sektor, lokasi (kabupaten/kota berbeda, tidak saling terhubung), diberi nilai 1. Contoh: Program jalan arteri primer dengan program jalan arteri primer lainnya, dalam Kabupaten Aa, saling terhubung, diberi nilai 3; atau Program jalan arteri primer di Kabupaten Aa dengan program jalan arteri primer di Kabupaten Bb, saling terhubung, diberi nilai 3. 2. Program dalam bentuk non-jaringan Kriteria penilaian: Program infrastruktur yang sama dalam satu sektor, lokasi (kabupaten/kota sama), diberi nilai 3 Program infrastruktur yang sama dalam satu sektor, lokasi (kabupaten/kotaberbeda), diberi nilai 2 Program infrastruktur yang sama dalam satu sektor, lokasi (provinsi berbeda), diberi nilai 1 Contoh: Program PLTS dengan program PLTS lainnya dalam Kabupaten Aa, diberi nilai 3.
Program infrastruktur yang berbeda dalam intrasektor (satu sektor) yang saling berkaitan	Kriteria penilaian untuk fungsi yang saling berkaitan: 1. Program dalam bentuk jaringan Kriteria penilaian: Program infrastruktur yang berbeda dalam satu sektor, lokasi (kabupaten/kota sama atau berbeda, saling terhubung), diberi nilai 3; Program infrastruktur yang berbeda dalam satu sektor, lokasi (kabupaten/kota sama, tidak saling terhubung), diberi nilai 2; dan Program infrastruktur yang berbeda dalam satu sektor, lokasi (kabupaten/kota berbeda, tidak saling terhubung), diberi nilai 1. Contoh: Program infrastruktur Jaringan Irigasi dengan Bendungan, lokasi dalam Kabupaten Aa, saling terhubung, diberi nilai 3; atau Program infrastruktur Jaringan Irigasi di Kabupaten Aa dengan Bendungan di Kabupaten Bb, saling terhubung, diberi nilai 3. 2. Program dalam bentuk non-jaringan Kriteria penilaian: Program infrastruktur yang berbeda dalam satu sektor, lokasi (kabupaten/kota sama), diberi nilai3; Program infrastruktur yang berbeda dalam satu sektor, lokasi (kabupaten/kota berbeda), diberinilai 2; dan Program infrastruktur yang berbeda dalam satu sektor, lokasi (provinsi berbeda), diberi nilai1. Contoh: Program infrastruktur pelabuhan utama dengan terminal tipe A, lokasi dalam Kabupaten Aa, diberi nilai 3.
Program intrasektor yang tidak saling berkaitan	Kriteria Penilaian untuk fungsi yang tidak saling berkaitan: Untuk program infrastruktur yang berbeda dalam satu sektor dan secara fungsi tidak saling berkaitan, diberi nilai 1 tanpa memperhatikan aspek lokasi. Contoh: Program infrastruktur tanggul laut di sempadan pantai dengan bendungan (keterkaitan sistem infrastruktur rendah), diberi nilai 1.

*) Analisis pendekatan lokasi mengacu pada Tabel II.5 kolom (3).

TABEL II.7. CONTOH KRITERIA PENILAIAN PADA SINKRONISASI FUNGSI DAN LOKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG ANTAR SEKTOR

Jenis Program Pemanfaatan Ruang	Kriteria Penilaian Fungsi dan Lokasi (Antarsektor) *)
Program antarsektor yang saling berkaitan	Kriteria penilaian untuk fungsi yang saling berkaitan: Program dalam bentuk jaringan Kriteria penilaian: Program infrastruktur antarsektor, lokasi (kabupaten/kota sama atau berbeda salingterhubung), diberi nilai 3; Program infrastruktur antarsektor, lokasi (kabupaten/kota sama, tidak saling terhubung namun saling mendukung), diberi nilai 2; dan Program infrastruktur antarsektor, lokasi (kabupaten/kota berbeda, tidak saling terhubung), diberi nilai 1. Contoh: Program infrastruktur jalan arteri primer dengan pelabuhan utama, dalam Kabupaten Aa, saling terhubung, diberi nilai 3; atau Program infrastruktur jalan arteri primer di Kabupaten Aa dengan pelabuhan utama Kabupaten Bb, saling terhubung, diberi nilai 3. Program dalam bentuk non-jaringan Kriteria penilaian: Program infrastruktur yang berbeda antarsektor, lokasi (kabupaten/kota sama), diberi nilai 3; Program infrastruktur yang berbeda antarsektor, lokasi (kabupaten/kota berbeda), diberi nilai 2; dan Program infrastruktur yang berbeda antarsektor, lokasi (provinsi berbeda), diberi nilai 1. Contoh: Program infrastruktur bendungan dengan pembangkit (PLTA) dalam Kabupaten Aa, diberi nilai 3.
Program antarsektor yang tidak saling berkaitan	Kriteria penilaian untuk fungsi yang tidak saling berkaitan, Untuk program infrastruktur yang berbeda antarsektor dan secara fungsi tidak saling berkaitan/keterkaitan infrastruktur rendah, diberi nilai 1 tanpa memperhatikan aspek lokasi. Contoh: Program infrastruktur jalan arteri primer dengan Jaringan Irigasi (keterkaitan sistem infrastruktur rendah), diberi nilai 1.

*) Analisis pendekatan lokasi mengacu pada Tabel II.5 kolom (3).

TABEL II.8. CONTOH KRITERIA PENILAIAN PADA SINKRONISASI WAKTU-PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

Jenis Program Pemanfaatan Ruang	Kriteria Penilaian Waktu
Kriteria umum: Program pemanfaatan ruang yang ditelaah merupakan program infrastruktur intrasektor atau antarsektor yang berkaitan secara fungsi dan lokasi yang saling terhubung.
Program pemanfaatan ruang	Kriteria penilaian untuk sinkronisasi waktu: Program infrastruktur yang sesuai dengan kerangka waktu/periode pelaksanaan secara paralel/berurutan, diberi nilai 3; dan Program infrastruktur yang tidak sesuai dengan kerangka waktu/periode pelaksanaan secara paralel/berurutan, diberi nilai 1. Penilaian sinkronisasi waktu perlu memperhatikan: Logika program/kegiatan dilaksanakan berurutan/paralel Antar program atau kegiatan dalam satu program yang diharapkan memiliki outcome program yang sama (komplementer); atau Logika program/kegiatan dilaksanakan berurutan (bersyarat) Program atau kegiatan sebelumnya menjadi prasyarat dapat dilaksanakannya program/kegiatan berikutnya. Contoh: Berdasarkan kerangka waktu pelaksanaan konstruksi pelabuhan, pembangunan jalan perlu dilakukan secara paralel agar selesai tepat waktu sehingga dapat beroperasi dengan efektif. Program pelabuhan Aa (tahun konstruksi 2020-2023) dengan program jalan kolektor primer sebagai akses ke pelabuhan Aa (tahun konstruksi 2022-2023), di Kabupaten Aa, sesuai dengan kerangka waktu/periode pelaksanaan program (dilakukan secara paralel), diberi nilai 3. Kriteria program tanpa memperhatikan aspek sinkronisasi waktu pelaksanaan program, langsung diberi nilai 1, meliputi: Program infrastruktur, tidak saling berkaitan secara fungsi dan lokasi, diberi nilai 1; dan Antarprogram infrastruktur yang sudah terbangun(eksisting), diberi nilai 1. Contoh: Program infrastruktur tanggul laut di sempadan pantai dengan bendungan,(keterkaitan sistem infrastruktur rendah), diberi nilai 1 Program pelabuhan utama (yang sudah terbangun/ existing ) dengan terminal tipe A(yang sudah terbangun/ existing), diberi nilai 1.

TABEL II.9. FORMAT MATRIKS 3.a SINKRONISASI FUNGSI DAN LOKASI - PROGRAM PEMANFAATAN RUANG INTRASEKTOR

KODE		Program Pemanfaatan Ruang *)					Total Bobot Intrasektor (SDA)
KODE		SDA.1	SDA.2	SDA.3	SDA.4	SDA.n	Total Bobot Intrasektor (SDA)
Program Pemanfaatan Ruang *)	SDA.1
	SDA.2
	SDA.3
	SDA.4
	SDA.n

*) Contoh Pengisian Matriks 3.a Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi Program Pemanfaatan Ruang IntrasektorInfrastruktur Sumber Daya Air.

TABEL II.10. FORMAT MATRIKS 3.b SINKRONISASI FUNGSI DAN LOKASI-PROGRAM PEMANFAATAN RUANG ANTARSEKTOR

Kode		Program Pemanfaatan Ruang *)					Total Bobot Antarsektor (SDA)
Kode		JLN.1	JLN.2	JLN.3	JLN.4	JLN.n	Total Bobot Antarsektor (SDA)
Program Pemanfaatan Ruang *)	SDA.1
	SDA.2
	SDA.3
	SDA.4
	SDA.n
Total Bobot Antarsektor (JLN)

*) Contoh Pengisian Matriks 3.b Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi Program Pemanfaatan Ruang Antarsektor untuk Infrastruktur Sumber Daya Air dan Infrastruktur Jalan, dan dilakukan juga untuk program sektoral lainnya.

TABEL II.11. FORMAT MATRIKS 4 SINKRONISASI WAKTU PELAKSANAAN PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

Kode		Program Pemanfaatan Ruang *)					Total Bobot Sinkronisasi Waktu
Kode		SDA.1	SDA.2	JLN.1	JLN.2	DAT.n	Total Bobot Sinkronisasi Waktu
Program Pemanfaatan Ruang *)	SDA.1
	SDA.2
	JLN.1
	JLN.2
	DAT.n

*) Contoh Pengisian Matriks 4 Sinkronisasi Waktu Pelaksanaan Program Pemanfaatan Ruang (intrasektor dan antarsektor), penilaian berdasarkan kesesuaian terhadap kerangka waktu/periode pelaksanaan program

Setelah dilakukan proses analisis sinkronisasi program pemanfaatan ruang berdasarkan aspek fungsi, lokasi, dan waktu, dilakukan penilaian/rekapitulasi total untuk seluruh program sehingga dihasilkan tingkat sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Contoh tabel rekapitulasi tercantum pada Tabel II.12.

Tingkat sinkronisasi dikelompokan ke dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan perhitungan interval klasifikasi sebagai berikut:

Interval =	nilai tertinggi – nilai terendah
	3

sehingga dapat dihasilkan ketentuan tingkat sinkronisasi sebagai berikut:

tingkat sinkronisasi tinggi diperoleh dari total pembobotan sinkronisasi fungsi, lokasi, dan waktu berada pada kelas interval nilai bobot tertinggi;
tingkat sinkronisasi sedang diperoleh dari total pembobotan sinkronisasi fungsi, lokasi, dan waktu berada pada kelas interval nilai bobot sedang; dan
tingkat sinkronisasi rendah diperoleh dari total pembobotan sinkronisasi fungsi, lokasi, dan waktu berada pada kelas interval nilai bobot rendah.

TABEL II.12. REKAPITULASI HASIL SINKRONISASI FUNGSI, LOKASI, DAN WAKTU

No.	Program Pemanfaatan Ruang SDA *)	Kode	Sinkronisasi Fungsi, Lokasi, dan Waktu				Rekapitulasi Bobot (M3.a + M3.b + M4 + Mn)	Tingkat Sinkronisasi
No.	Program Pemanfaatan Ruang SDA *)	Kode	Total Bobot M3.a	Total Bobot M3.b	Total Bobot M4	Total Bobot Mn	Rekapitulasi Bobot (M3.a + M3.b + M4 + Mn)	Tingkat Sinkronisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		SDA.1
		SDA.2
		dst.

*) Contoh Pengisian Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi untuk Sektor Sumber Daya Air.

Keterangan:

Kolom (1) : Penomoran urutan program.
Kolom (2) : Program pemanfaatan ruang pada masing-masing sektor.
Kolom (3) : Kode program pemanfaatan ruang yang menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel II.3.
Kolom (4) : Total bobot penilaian sinkronisasi fungsi dan lokasi intrasektor pada Matriks 3.a.
Kolom (5) : Total bobot penilaian sinkronisasi fungsi dan lokasi antarsektor pada Matriks 3.b.
Kolom (6) : Total bobot penilaian sinkronisasi waktu pada Matriks 4.
Kolom (7) : Total bobot penilaian sinkronisasi lainnya sesuai kebutuhan perencanaan yang dapat mempertajam hasil penilaian, contoh:
1. analisis dukungan program pemanfaatan ruang (tertentu/tematik) sesuai tujuan penataan ruang.
2. analisis terhadap arahan dan sasaran pengembangan wilayah/kawasan serta isu strategis pada masing-masing wilayah perencanaan.
Kolom (8) : Total penjumlahan seluruh bobot penilaian.
Kolom (9) : Tingkat sinkronisasi (tinggi, sedang, dan rendah).

Petunjuk pengisian Format Matriks 3.a, Matriks 3.b, dan Matriks 4:

Pengisian kode program pemanfaatan ruang menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel II.3.
Untuk Matriks 3.a, berisi program pemanfaatan ruang dalam satu sektor yang sama, contoh Program Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA.1) misal pembangunan bendungan disilangkan dengan pembangunan irigasi (SDA.2), dst.
Untuk Matriks 3.b, berisi program pemanfaatan ruang antarsektor, contoh Program Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dilakukan penyilangan dengan sektor infrastruktur Jalan (JLN) dan sektor lainnya, misal pembangunan bendungan (SDA.1) disilangkan dengan pembangunan jalan (JLN.1, JLN.2, JLN.3, dst) kemudian disilangkan dengan sektor permukiman (KIM.1, KIM.2, KIM.3, dst) dan dilanjutkan disilangkan dengan sektor lainnya.
Untuk Matriks 4, berisi program pemanfaatan ruang seluruh sektor yang dilakukan penilaian sinkronisasi waktu dengan melakukan penyilangan keterkaitan antarprogram terhadap kesesuaian tahapan waktu pelaksanaan program berdasarkan kriteria pada Tabel II.8.
Penilaian program pemanfaatan ruang berdasarkan ketentuan bobot dan kriteria yang sudah ditetapkan, diisi pada kolom kosong yang berwarna putih.
Kolom yang di blok berwarna hitam pada Tabel II.9 dan Tabel II.11 tidak perlu diisi karena bermakna sama atau merupakan duplikasi dengan kolom yang berwarna putih.
Total bobot pada Matriks 3.a, Matriks 3.b, dan Matriks 4 merupakan penjumlahan dari penilaian bobot pada masing-masing program pemanfaatan ruang, yang kemudian dikelompokan menjadi 3 (tiga) klasifikasi nilai yang disetarakan untuk dijumlahkan pada tabel rekapitulasi.
Selain analisis penilaian berdasarkan aspek sinkronisasi fungsi, lokasi, dan waktu di atas, dapat juga dilakukan tambahan analisis penilaian lainnya (Mn) untuk mempertajam hasil penilaian sesuai dengan kebutuhan perencanaan, contoh:
1. analisis dukungan program pemanfaatan ruang (tertentu/tematik) sesuai tujuan penataan ruang.
2. analisis terhadap arahan dan sasaran pengembangan wilayah/kawasan serta isu strategis pada masing-masing wilayah perencanaan.
Metode penentuan tingkat sinkronisasi program didasarkan pada hasil rekapitulasi penjumlahan total bobot sinkronisasi berdasarkan aspek fungsi dan lokasi (M3.a dan M3.b), aspek waktu (M4) dan tambahan aspek sinkronisasi lainnya (Mn).
Pengolahan data pada tahap ini dapat dilakukan secara manual maupun dikembangkan melalui bantuan aplikasi pengolahan data untuk memudahkan pemrograman berdasarkan kebutuhan perencanaan.
Metode pembobotan pada tahap ini dapat dilakukan pengembangan dan disesuaikan dengan keperluan analisis yang dibutuhkan sehingga diperoleh hasil/output yang serupa, yaitu menunjukkan tingkat sinkronisasi program.

4. Perumusan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah yang Mendukung Rencana Tata Ruang

Tahap akhir SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan adalah merumuskan rencana terpadu program pemanfaatan ruang yang mendukung RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN yang akan disusun SPPR-nya dilengkapi dengan informasi detail program dan waktu pelaksanaan program setiap tahun dalam periode 5 (lima) tahun.

Input, proses, dan output dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Input

Input yang diperlukan dalam tahap ini meliputi:

Arahan spasial yang terdiri atas tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, serta arahan lokasi berdasarkan fungsi kawasan, yang tercantum pada Matriks 1 Kolom (2) dan Kolom (6);
Hasil sintesis program pemanfaatan ruang jangka menengah yang dihasilkan pada Matriks 2 kolom (10); dan
Hasil tingkat sinkronisasi fungsi, lokasi, dan waktu program pemanfaatan ruang berdasarkan rekapitulasi penjumlahan total bobot sinkronisasi.

b. Proses

Proses yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

Pengisian kelengkapan informasi
Kelengkapan informasi program terdiri atas besaran, sumber dan/atau alternatif pembiayaan, dan instansi pelaksana. Untuk melengkapi informasi program dapat dilakukan dengan analisis data sekunder dan data primer, berdasarkan hasil konfirmasi/wawancara/diskusi kepada instansi pelaksana program. Informasi yang perlu dilengkapi adalah:
1. besaran : merupakan perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program pemanfaatan ruang, dapat diisikan satuan jumlah unit, paket, luasan, panjang, tinggi, volume, dsb.
2. sumber : merupakan perkiraan sumber pembiayaan dan/atau untuk program pemanfaatan ruang yang alternatif berasal dari APBN, swasta, masyarakat, pembiayaan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat dan ketentuan perundang-undangan.
3. instansi : merupakan pelaksana/penanggung jawab pelaksana pelaksanaan pekerjaan program pemanfaatan ruang, meliputi instansi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan) dan dapat melibatkan pihak swasta serta masyarakat.
Penentuan tingkat sinkronisasi fungsi, lokasi, dan waktu
Diperoleh dari hasil tingkat sinkronisasi fungsi, lokasi, dan waktu berdasarkan rekapitulasi penjumlahantotal bobot pada Matriks 3 dan Matriks 4 yang menunjukkan sinkronisasi tinggi, sedang, atau rendah padasetiap program pemanfaatan ruang.
Pengisian tahun pelaksanaan program
Diperoleh dari analisis data sekunder dan data primer melalui konfirmasi/wawancara/diskusi kepada instansi pelaksana program. Dalam analisis pengisian tahun pelaksanaan program, program dengan hasil analisis tingkat sinkronisasi dan analisis kerangka waktu/periode pelaksanaan diharapkan untuk dapat diusulkan di awal tahun periode dengan memperhatikan:
1. program dengan k ategori perlu ataunecessary sebagai prasyarat (harus) ada dalam pengembangan wilayah, dapat diusulkan di awal tahun periode, antara lain:
  1. program terkait perwujudan pusat-pusat kegiatan dan infrastruktur pelayanan dasar yang perludiprioritaskan sebagai isu strategis untuk segera direncanakan;
  2. program terkait kebijakan nasional yang bersifat strategis perlu diprioritaskan untuk direncanakan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
  3. program pembangunan yang wajib/harus dilanjutkan, dari tahun sebelumnya atau Multi Years Contract sesuai dengan kerangka waktu/jadwal penyelesaian program
    (jika tidak dilanjutkan berpotensi output/outcome/kebermanfaatan program tidak akan tercapai).
2. program dengan kategori pelengkap atau sufficient sebagai unsur-unsur penguat daya saing wilayah yang sifatnya dapat lebih fleksibel, dapat dilaksanakan setelah kategori pada angka (1) terlaksana, dengan mempertimbangkan penganggaran, dsb.
  Setelah didapatkan waktu perkiraan pelaksanaan program melalui hasil analisis, perlu dilakukan diskusi dan konfirmasi kepada instansi pelaksana program agar selaras dengan rencana sektoral.

c. Output

Output akhir yang dihasilkan dalam tahap ini berupa Matriks 5 (M5) Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah yang menjadi matriks akhir dalam penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dan akan menjadi input dalam SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan serta menjadi masukan dalam rangka evaluasi RPJMN.

Format Matriks 5 Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah tercantum pada Tabel II.13.

Selain dalam bentuk matriks, hasil output pada tahap ini juga disajikan dalam bentuk Peta M5 Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah. Secara lebih jelas, contoh penyajian matriks dan peta M5 tercantum pada Lampiran IV dan Lampiran V.

TABEL II.13. FORMAT MATRIKS 5 RENCANA TERPADU PROGRAM PEMANFAATAN RUANG JANGKA MENENGAH

No.	Arahan Spasial		Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahun							Tahun Pelaksanaan Program					Tingkat Sinkronisasi
No.	Tujuan	Arahan Lokasi berdasarkan Fungsi Kawasan	Kode	Program	Lokasi	Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan	Besaran	Sumber dan/atau Alternatif Pembiayaan	Instansi Pelaksana	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tingkat Sinkronisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Tujuan 1 (beserta kebijakan dan strategi)	Kawasan didorong .. Kawasan dikendalikan ..
2.	Tujuan 2, dst.

Keterangan :

Kolom (1) : Penomoran berdasarkan kepada tujuan RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN yang akan disusun SPPR-nya.
Kolom (2) : Tujuan, kebijakan, dan strategi dalam RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN yang akan disusun SPPR-nya, diperoleh dari Matriks 1 kolom (2).
Kolom (3): Hasil integrasi seluruh arahan lokasi/wilayah/kawasan yang diperoleh dari rencana pola ruang diklasifikasikan ke dalam kawasan didorong atau kawasan dikendalikan untuk masing-masing tujuan penataan ruang pada RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN yang akan disusun SPPRnya, diperoleh dari Matriks 1 kolom (6).
Kolom (4) : Kode program pemanfaatan ruang menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel II.3.
Kolom (5) : Program pemanfaatan ruang yang diperoleh dari hasil sintesis program pada Matriks 2 yang dikelompokan berdasarkan program yang mendukung tujuan penataan ruang.
Kolom (6) : Lokasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang.
Kolom (7) : Sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan lingkup lokasi program pemanfaatan ruang.
Kolom (8) : Perkiraan besaran program pemanfaatan ruang.
Kolom (9) : Sumber dan/atau alternatif pembiayaan program pemanfaatan ruang, yaitu APBN dan/atau alternatif pembiayaan lainnya yang sah sesuai kewenangan Pemerintah Pusat.
Kolom (10) : Instansi pelaksana program pemanfaatan ruang.
Kolom (11) (15) : Arsiran yang menunjukkan waktu tahun pelaksanaan program pemanfaatan ruang.
Kolom (7) (15) : Diperoleh dari hasil analisis data sekunder dan konfirmasi data primer.
Kolom (16) : Diperoleh dari hasil analisis sinkronisasi pada Tahap 3 SPPR Jangka Menengah 5 (lima)Tahunan.

B. PENYUSUNAN SPPR JANGKA PENDEK 1 (SATU) TAHUNAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan merupakan tindak lanjut dari hasil SPPR Jangka Menengah5 (lima) Tahunan. Hal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang sebagai masukan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR dan menilai program prioritas pada tahun (t+2) sebagai masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka pendek (RKP).

Penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:

Identifikasi keterlaksanaan rencana terpadu program pemanfaatan ruang jangka menengah;
Penilaian prioritas program pemanfaatan ruang jangka pendek; dan
Usulan prioritas program pemanfaatan ruang jangka pendek.

Hasil pengolahan data dan analisis dalam tahap penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan disajikan dalam bentuk Dokumen SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan yang disertai:

Buku Matriks SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan; dan
Album Peta SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan (dalam bentuk format digital dan format cetak).

Pada setiap tahap penyusunan akan dijelaskan lebih rinci pada penjelasan berikut:

1. Identifikasi Keterlaksanaan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

Tahap identifikasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan upaya mengidentifikasi realisasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang berdasarkan periode Jangka Menengah 5 (lima) Tahun yang diturunkan ke dalam periode Jangka Pendek 1 (satu) Tahun berdasarkan hasil keluaran SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.

Penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan oleh pemerintah pusat disajikan dalam lingkup wilayah administrasi provinsi yang disusun berdasarkan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan RTR Pulau/Kepulauan dan RTR KSN.

Sebagai contoh, penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan RTR KSN Sarbagita dan RTR Pulau Jawa Bali menjadi input dalam SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan dalam lingkup wilayah administrasi di Provinsi Bali secara terpadu.

Input, proses, dan output dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Input

Program yang digunakan sebagai input dalam melakukan identifikasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan program pemanfaatan ruang SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan, yang disusun berdasarkan RTRPulau/Kepulauan dan/atau RTR KSN dan dilakukan pemutakhiran program pemanfaatan ruang yang bersifat strategis pada setiap tahun penyusunannya.

b. Proses

Proses yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

Identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan
Identifikasi terhadap sasaran pengembangan wilayah/kawasan dilakukan berdasarkan pada lingkup lokasi program pemanfaatan ruang yang mendukung tujuan penataan ruang yang telah ditelaah pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan. Lingkup sasaran pengembangan wilayah/kawasan dapat ditelaah berdasarkan:
1. Pusat permukiman/kegiatan yang diamanatkan dalam RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN (contoh: PKN, PKW, dan PKSN);
2. Kawasan andalan yang diamanatkan dalam RTRWN;
3. KSN yang diamanatkan dalam RTRWN; dan
4. Kawasan pusat pertumbuhan yang diamanatkan dalam RPJMN (contoh: KI, KEK, KSPN, dsb).
Identifikasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang
Identifikasi ini dilakukan untuk mengetahui realisasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang dan mengidentifikasi rencana program pemanfaatan ruang pada tahun (t+2). Analisis pada tahap ini dapat diperoleh melalui analisis data sekunder terkait pelaksanaan program tahunan dan evaluasi backlogprogram dari dokumen rencana pembangunan jangka pendek (misalnya dokumen RKP, Renja K/L, dsb) serta analisis data primer yang diperoleh melalui hasil konfirmasi dan penjaringan informasi sektoral dari instansi pelaksana (K/L) terkait. Tahap identifikasi ini meliputi:
1. Identifikasi Keterlaksanaan Program Pemanfaatan Ruang sebagai Masukan Peninjauan Kembali
  Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi realisasi waktu pelaksanaan program pemanfaatan ruang pada periode 5 (lima) tahun. Hasil identifikasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang dapat digunakan untuk mengoreksi kesesuaian waktu pelaksanaan program pada indikasi program utama RTR.
  Program pemanfaatan ruang sebagai masukan peninjauan kembali merupakan program bertanda (*) yang telah teridentifikasi memenuhi kriteria pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.
2. Identifikasi Keterlaksanaan Program Pemanfaatan Ruang sebagai Masukan Rencana Pembangunan
  Analisis ini dilakukan dengan memilih program yang akan dilaksanakan pada tahun (t+2) yang selanjutnya dilakukan identifikasi status program berupa program pembangunan baru atau program rutin. Program dengan status pembangunan baru dijadikan untuk bahan penilaian prioritas program sebagai masukan rencana pembangunan sedangkan program rutin tidak menjadi bahan penilaian prioritas karena selalu dianggarkan oleh sektor setiap tahun.
Identifikasi usulan program pemanfaatan ruang pada tahun (t+2) Usulan program pemanfaatan ruang pada tahun (t+2) diperoleh berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi keterlaksanaan program dan umumnya merupakan program pembangunan baru atau peningkatan yang direncanakan pada tahun (t+2)yang dapat dilaksanakan dengan Kontrak Tahun Tunggal ( Single Year Contract ) atau Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract ). Setelah diperoleh usulan program pemanfaatan ruang (t+2), selanjutnya dilakukan konfirmasi kepada instansi/sektor pelaksana program terkait penyesuaian nomenklatur program yang dapat didetailkan menjadi kegiatan/proyek/pekerjaan. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan nomenklatur program pemanfaatan ruang sehingga memudahkan proses penganggaran.

c. Output

Output akhir yang dihasilkan dalam tahap ini adalah Matriks 1

Identifikasi Keterlaksanaan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah yang menunjukkan informasi realisasi keterlaksanaan program pemanfaatan ruang pada periode Jangka Menengah 5 (lima) Tahun yang diturunkan ke dalam periode Jangka Pendek 1 (satu) Tahun.

Hasil identifikasi program pada tahap ini digunakan sebagai:

masukan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR, khususnya terhadap analisis penyusunan indikasiprogram utama; dan
masukan terhadap rencana pembangunan jangka pendek (RKP), berupa usulan program pemanfaatan ruang jangka pendek untuk dilaksanakan pada tahun (t+2).

Format Matriks 1 Identifikasi Keterlaksanaan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah tercantum pada Tabel II.14.

TABEL II.14. FORMAT MATRIKS 1 IDENTIFIKASI KETERLAKSANAAN RENCANA TERPADU PROGRAM PEMANFAATAN RUANG JANGKA MENENGAH

No.	Kode	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan	Sumber dan/atau Alternatif Pembiayaan	Instansi Pelaksana	Sumber Data	Tahun Pelaksanaan	Realisasi Program Pemanfaatan Ruang					Status Program (t+2) *)		Program Pemanfaatan Ruang (t+2) *)	Usulan Program/Kegiatan Sektor (t+2)
No.	Kode	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan	Sumber dan/atau Alternatif Pembiayaan	Instansi Pelaksana	Sumber Data	Tahun Pelaksanaan	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5	Baru	Rutin	Program Pemanfaatan Ruang (t+2) *)	Usulan Program/Kegiatan Sektor (t+2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Keterangan :

Kolom (1) : Penomoran urutan program pemanfaatan ruang.
Kolom (2) : Kode program pemanfaatan ruang menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel II.3.
Kolom (3) : Program pemanfaatan ruang yang diperoleh dari Matriks 5 Kolom (5) pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.
Kolom (4) : Lokasi program pemanfaatan ruang diperoleh dari Matriks 5 Kolom (6) pada Matriks SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.
Kolom (5) : Sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan lingkup lokasi program pemanfaatan ruang.
Kolom (6) : Sumber dan/atau alternatif pembiayaan (APBN dan/atau alternatif pembiayaan lainnya sesuai kewenangan Pemerintah Pusat).
Kolom (7) : Instansi Pelaksana yang diperoleh dari Matriks 5 kolom (10) pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.
Kolom (8) : Sumber data program yang diperoleh dari Matriks 2 SPPR Jangka Menengah 5 (lima)Tahunan.
Kolom (9) : Tahun pelaksanaan diisi sesuai Matriks 5 SPPR Jangka Menengah dengan menyesuaikan pemutakhiran tiap tahun berdasarkan hasil konfirmasi dengan instansi dan/atau unit pelaksana teknis terkait.
Kolom (10)-(14) : Diisi sesuai dengan realisasi pelaksanaan program pada tahun pelaksanaannya. Diperoleh dari hasil analisis data sekunder dan konfirmasi penjaringan informasi kepada instansi (K/L)dan/atau unit pelaksana teknis terkait.
Kolom (15) : Program pembangunan baru atau peningkatan pada tahun (t+2) yang dilaksanakan dengan: 1) Kontrak tahun tunggal (single year contract); atau 2) Kontrak tahun jamak (multiyears contract).
Kolom (16) : Program pada tahun (t+2) yang bersifat pemeliharaan rutin.
*) Tahun (t) adalah tahun penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
Kolom (17) : Diperoleh dari hasil analisis keterlaksanaan dan status program dan yang termasuk dalam status program baru (kolom 15).
Kolom (18) : Merupakan penyesuaian nomenklatur program pada instansi/sektor pelaksana program dan informasi pendetailan kegiatan sektor yang mendukung program pemanfaatan ruang.
p. Kolom (1)-(14) : Sebagai bahan untuk masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN.
q. Kolom (17-18) : Sebagai bahan penilaian prioritas program pemanfaatan ruang untuk masukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek/RKP.

2. Penilaian Prioritas Program Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek

Pada tahap ini dilakukan penilaian prioritas program pemanfaatan ruang jangka pendek untuk masukan rencana pembangunan berdasarkan hasil Matriks 1 Identifikasi Keterlaksanaan Program Pemanfaatan Ruang.

Input, proses, dan output dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Input

Input dalam tahap penilaian prioritas program pemanfaatan ruang menggunakan hasil usulan program (t+2) dari Matriks 1 kolom (17) dan kolom (18).

b. Proses

Proses penilaian prioritas program dilakukan dengan memperhatikan 5 (lima) aspek dengan indikator penilaian, meliputi:

Aspek : Menelaah kesesuaian program terhadap RTR Perencanaan nasional/pusat.
Aspek : Menelaah tingkat sinkronisasi program yang Sinkronisasi dibagi menjadi 3 (tiga) kelas yaitu tinggi, Program sedang, dan rendah berdasarkan hasil output dari SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.
Aspek : Mengidentifikasi jenis program berdasarkan Pelaksanaan klasifikasi pelaksanaan program tersebut, Program yaitu usulan program baru, backlog program, dan Multi Years Contract. Backlog program dapat diperoleh dari data sekunder pelaksanaan program seperti Renja K/L atau RKP tahun sebelumnya dan konfirmasi data primer.
Aspek : Mengidentifikasi status penganggaran Pembiayaan program untuk melihat kesiapan pembiayaan pelaksanaan program tersebut.
Aspek : Menelaah dukungan program terhadap Kewilayahan pengembangan kewilayahan pada sasaran pengembangan wilayah/kawasan prioritas yang telah ditetapkan dalam RTR dan RPJMN, dengan memperhatikan:
1. program yang mendukung sasaran pengembangan wilayah/kawasan namun tidak terdapat dalam arahan tata ruang, dapat dipertimbangkan untuk menjadi masukan peninjauan kembali terhadap RTR; dan
2. program yang tidak mendukung sasaran pengembangan wilayah/kawasan dan tidak terdapat dalam RTR, maka tidak menjadi program prioritas. Agar program tersebut dapat dipertimbangkan untuk rencana program pada tahun berikutnya, maka program tersebut perlu dianalisis untuk dapat diakomodir dalam RTR.

TABEL II.15. INDIKATOR PENILAIAN PRIORITAS PROGRAM

Aspek	Indikator	Nilai
Aspek Perencanaan Rentang Nilai 1-3 (Bobot penilaian 25%)	Tidak sesuai dengan RTR Nasional/Pusat	1
Aspek Perencanaan Rentang Nilai 1-3 (Bobot penilaian 25%)	Sesuai dengan RTR Nasional/Pusat	3
Aspek Sinkronisasi Program Rentang Nilai 1-3 (Bobot penilaian 20%)	Rendah	1
	Sedang	2
	Tinggi	3
Aspek Pelaksanaan Rentang Nilai 1-3 (Bobot penilaian 20%)	Usulan Program baru	1
	Backlog Program	2
	Multi Years Contract (Masih berjalan)	3
Aspek Pembiayaan Rentang Nilai 1-3 (Bobot penilaian 15%)	Belum dianggarkan	1
Aspek Pembiayaan Rentang Nilai 1-3 (Bobot penilaian 15%)	Sudah dianggarkan	3
Aspek Kewilayahan Rentang Nilai 1-3 (Bobot penilaian 20%)	Tidak Mendukung	1
	Mendukung 1 sasaran pengembangan wilayah/kawasan, antara lain: Pusat permukiman/kegiatan yang diamanatkan dalam RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN(contoh: PKN, PKW, dan PKSN) Kawasan andalan yang diamanatkan dalam RTRWN KSN yang diamanatkan dalam RTRWN Kawasan pusat pertumbuhan yang diamanatkan dalam RPJMN (contoh: KI, KEK, KSPN, dsb)	2
	Mendukung lebih dari 1 sasaran pengembangan wilayah/kawasan	3

c. Output

Output akhir yang dihasilkan dalam tahap ini adalah Matriks 2 Penilaian Prioritas Program Pemanfaatan Ruang, yang disusun dalam lingkup administrasi provinsi berdasarkan hasil analisis dari SPPR RTR Pulau/Kepulauan dan RTR KSN secara terpadu yang menunjukkan prioritas program secara nasional di provinsi tersebut.

Format Matriks 2 Penilaian Prioritas Program Pemanfaatan Ruang tercantum pada Tabel II.16.

TABEL II.16. FORMAT MATRIKS 2 PENILAIAN PRIORITAS PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

No.	Kode Program	Program Pemanfaatan Ruang (t+2)	Usulan Program/ Kegiatan Sektor (t+2)	Lokasi	Sasaran Pengembangan Wilayah/ Kawasan	Instansi Pelaksana	Aspek Penilaian Prioritas					Hasil Penilaian	Tingkat Prioritas
No.	Kode Program	Program Pemanfaatan Ruang (t+2)	Usulan Program/ Kegiatan Sektor (t+2)	Lokasi	Sasaran Pengembangan Wilayah/ Kawasan	Instansi Pelaksana	Aspek Perencanaan	Aspek Sinkronisasi Program	Aspek Pelaksanaan	Aspek Pembiayaan	Aspek Kewilayahan	Hasil Penilaian	Tingkat Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Keterangan:

Kolom (1) : Penomoran sesuai program pemanfaatan ruang.
Kolom (2) : Kode program pemanfaatan ruang menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel II.3.
Kolom (3) : Program pemanfaatan ruang (t+2) yang diperoleh dari Matriks 1 kolom (17).
Kolom (4) : Usulan program/kegiatan sektor (t+2) diperoleh dari Matriks 1 kolom (18).
Kolom (5) : Lokasi program pemanfaatan ruang diperoleh dari Matriks 1 kolom (4).
Kolom (6) : Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan diperoleh dari Matriks 1 kolom (5).
Kolom (7) : Instansi pelaksana program yang diperoleh dari Matriks 1 kolom (7).
Kolom (8) : Diisi bobot sesuai kriteria penilaian prioritas program pada aspek perencanaan.
Kolom (9) : Diisi bobot sesuai kriteria penilaian prioritas program pada aspek sinkronisasi program.
Kolom (10) : Diisi bobot sesuai kriteria penilaian prioritas program pada aspek pelaksanaan.
Kolom (11) : Diisi bobot sesuai kriteria penilaian prioritas program pada aspek pembiayaan.
Kolom (12) : Diisi bobot sesuai kriteria penilaian prioritas program pada aspek kewilayahan.
Kolom (13) : Hasil penilaian dari perhitungan penjumlahan kolom (8)-(12) yang sudah dinilai berdasarkan persentase pada masing-masing aspek.
Kolom (14) : Diisi klasifikasi tingkat prioritas berdasarkan total penilaian (Prioritas 1, Prioritas 2,atau Prioritas 3).

3. Usulan Prioritas Program Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek

Pada tahap akhir proses penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan dilakukan pengklasifikasian program berdasarkan lingkup wilayah administrasi provinsi sesuai RTR Pulau dan/atau RTR KSN yang akan disusun SPPR-nya.

Input, proses, dan output dalam tahap ini adalah sebagai berikut

a. Input

Input yang diperlukan pada tahap ini adalah program pemanfaatan ruang beserta hasil analisis prioritas program yang berasal dari output pada tahap 2 (dua) SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

b. Proses

Pada tahap 3 (tiga) ini dilakukan proses pengelompokan program berdasarkan urutan hasil penilaian tertinggi ke terendah serta dilakukan uraian sasaran pengembangan wilayah/kawasan program pemanfaatan ruang.

c. Output

Output akhir yang dihasilkan dalam tahap ini adalah Matriks 3 (M3) Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang (t+2), yang diurutkan berdasarkan prioritas. Hasil output akhir digunakan sebagai:

masukan dalam rencana pembangunan (RKP) diperoleh berdasarkan hasil penilaian prioritas program (t+2) untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu (prioritas)dengan tetap mempertimbangkan kesediaan alokasi anggaran, refocusing, dan isu strategis pengembangan wilayah yang diprioritaskan.
masukan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR diperoleh berdasarkan hasil analisis program pemanfaatan ruang untuk program bertanda (*) sesuai dengan kriteria yang telah teridentifikasi sebagai bahan peninjauan kembali pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.

Format Matriks 3 Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang tercantum pada Tabel II.17.

Selain dalam bentuk matriks, hasil output pada tahap ini juga disajikan dalam bentuk Peta M3 Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang. Secara lebih jelas, contoh penyajian matriks dan peta M3 tercantum pada Lampiran IV dan Lampiran V.

TABEL II.17 FORMAT MATRIKS 3 HASIL PRIORITAS PROGRAM PEMANFAATAN RUANG (t+2)

No.	Program Pemanfaatan Ruang (t+2)	Usulan Program/ Kegiatan Sektor (t+2)	Instansi Pelaksana	Lokasi	Sasaran Pengembangan Wilayah/ Kawasan				Tingkat Prioritas
No.	Program Pemanfaatan Ruang (t+2)	Usulan Program/ Kegiatan Sektor (t+2)	Instansi Pelaksana	Lokasi	Pusat Permukiman/ Kegiatan	Kawasan Andalan	Kawasan Strategis Nasional	Kawasan Pusat Pertumbuhan	Tingkat Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Keterangan:

Kolom (1) : Penomoran diurutkan berdasarkan hasil penilaian tertinggi ke terendah diperoleh dari Matriks 2.
Kolom (2) : Program pemanfaatan ruang (t+2) yang telah dilakukan penilaian prioritas program diperoleh dari Matriks 2 kolom (3).
Kolom (3) : Penyesuaian nomenklatur program serta usulan program/kegiatan sektor (t+2) diperoleh dari Matriks 2 kolom (4).
Kolom (4) : Instansi pelaksana program diperoleh dari Matriks 2 kolom (7).
Kolom (5) : Lokasi program pemanfaatan ruang diperoleh dari Matriks 2 kolom (5).
Kolom (6)-(9): Lingkup sasaran pengembangan wilayah/kawasan sesuai program pemanfaatan ruang diperoleh dari Matriks 2 kolom (6) yang diuraikan menjadi:
1. Pusat permukiman/kegiatan yang diamanatkan dalam RTR Pulau/Kepulauan dan/atau RTR KSN (contoh: PKN, PKW,PKSN);
2. Kawasan andalan yang diamanatkan dalam RTRWN;
3. KSN yang diamanatkan dalam RTRWN; dan
4. Kawasan pusat pertumbuhan yang diamanatkan dalam RPJMN (contoh: KI, KEK, KSPN, dsb).
Kolom (10) : Keterangan tingkat prioritas program (Prioritas 1, Prioritas 2 atau Prioritas 3).

LAMPIRAN IV. FORMAT PENYAJIAN MATRIKS DALAM PENYUSUNAN SPPR

Penyajian Matriks sebagai hasiloutput dari penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) terdiri atas:

Penyajian Matriks SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
Penyajian Matriks SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

Contoh Penyajian Matriks SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan akan dijelaskan lebih rinci pada penjelasan berikut:

A. PENYAJIAN MATRIKS SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN

Penyajian Matriks SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan meliputi:

Matriks 1 : Arahan Spasial dan Indikasi Program Utama Rencana Tata Ruang;
Matriks 2 : Sintesis Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan;
Matriks 3.a : Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi Program Pemanfaatan Ruang Intrasektor;
Matriks 3.b : Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi Program Pemanfaatan Ruang Antarsektor;
Matriks 4 : Sinkronisasi Waktu Pelaksanaan Program Pemanfaatan Ruang; dan
Matriks 5 : Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah.

Contoh Hasil Penyajian Matriks SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan tercantum pada Tabel IV.1 sampai dengan Tabel IV.7.

TABEL IV.1. CONTOH PENYAJIAN MATRIKS 1-ARAHAN SPASIAL DAN INDIKASI PROGRAM UTAMA RENCANA TATA RUANGSPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN RTR KSN SARBAGITA

No.	Arahan Spasial RTR KSN Sarbagita (Perpres No.51 Tahun 2014)		Arahan Spasial Terkait		Arahan Spasial Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun (2020-2024)
No.	Tujuan, Kebijakan, Strategi	Arahan Lokasi/Wilayah /Kawasan	RTRWN (PP No.13 Tahun 2017)	RTRW Provinsi Bali (Perda No.3 Tahun 2020)	Arahan Lokasi Berdasarkan Fungsi Kawasan	Indikasi Program Utama RTR KSN Sarbagita (2020-2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tujuan 1: Mewujudkan Kawasan Perkotaan Sarbagita yang aman, nyaman, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata bertaraf internasional, yang berjati diri budaya Bali berlandaskan Tri Hita Karana
1.1.	Kebijakan 1: Pengembangan keterpaduan sistem pusat-pusat kegiatan yang mendukung fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata yang bertaraf internasional				1.1. Kawasan Didorong: 1.1.1 Kawasan Peruntukan Pariwisata 1. Kota Denpasar 2. Kabupaten Badung: Kecamatan Kuta, Kecamatan Mengwi, dan Kecamatan Kuta Selatan. 3. Kabupaten Gianyar: Kecamatan Sukawati, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Ubud, dan Kecamatan Blahbatuh. 4. Kabupaten Tabanan: Kecamatan Tabanan 1.2. Kawasan Dikendalikan: 1.2.1 Kawasan sempadan pantai: 1. Kota Denpasar: Kecamatan Denpasar Selatan, dan Kecamatan Denpasar Timur 2. Kabupaten Badung: Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Selatan,dan Kecamatan Mengwi 3. Kabupaten Gianyar: Kecamatan Sukawati, Kecamatan Gianyar, dan Kecamatan Blahbatuh 4. Kabupaten Tabanan: Kecamatan Kediri	A. SUMBER DAYA AIR 1. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan prasarana pengamanan pantai di Kawasan Perkotaan Sarbagita 2. ... B. BINA MARGA 1. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas jalan kolektor primer I Simpang Tugu Ngurah Rai-Nusa Dua 2. ... C. CIPTA KARYA 1. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan perluasan jaringan pelayanan ke masyarakat berupa Sistem Jaringan Air Minum di Kawasan Perkotaan Sarbagita 2. ... D. PERHUBUNGAN 1. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Pelabuhan Internasional Benoa di Kecamatan Denpasar Selatan 2. ... E. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pembangkit tenaga listrik di Kawasan Perkotaan Sarbagita 2. ...
1.1.1.	Strategi 1: Menetapkan kawasan perkotaan inti sebagai pusat kegiatan utama Kawasan Perkotaan Sarbagita yang didukung kawasan perkotaan di sekitarnya yang memiliki fungsi khusus pusat-pusat kegiatan pariwisata dan kegiatan lainnya yang berhierarki dan interdependen	Kawasan Peruntukan Pariwisata: 1. Kota Denpasar 2. Kawasan perkotaan Kuta (Kecamatan Kuta) di Kabupaten Badung 3. Kawasan Perkotaan Mangupura (Kecamatan Mengwi), di Kab. Badung 4. dst	Lampiran X No.35 Penetapan Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan sebagai KSN sudut kepentingan ekonomi	Mengintegrasikan sistem perkotaan nasional dalam Wilayah Provinsi meliputi Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai PKN: meningkatkan integrasi dan aksesibilitas sistem perkotaan dengan pusat-pusat kepariwisataan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah lainnya
1.1.2	Strategi 2, dst	dst	dst	dst
1.2	Kebijakan 2, dan seluruh strategi yang mendukung kebijakan 2, dst. ...

Petunjuk Pengisian pada Penyajian Matriks 1 Arahan Spasial dan Indikasi Program Utama Rencana Tata Ruang pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan RTR KSN Sarbagita:

Kolom (1)-(3) : Penomoran berikut pengisian tujuan, kebijakan, dan strategi beserta arahan lokasi/wilayah/kawasan dapat diperoleh dari rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang mendukung Tujuan RTR KSN Sarbagita (contoh di atas untuk Tujakstra 1, selanjutnya dilakukan cara yang sama untuk kebijakan 2 beserta strategi yang mendukung kebijakan 2, dst).
Kolom (4)-(5) : Arahan spasial yang berasal dari RTRWN dan RTRW Provinsi Bali dalam lingkup wilayah Sarbagita yang sesuai/mendukung arahan spasial RTR KSN Sarbagita (asas berjenjang dan komplementer).
Kolom (6) : Hasil integrasi seluruh arahan lokasi/wilayah/kawasan yang diperoleh dari rencana pola ruang diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) fungsi kawasan yaitu kawasan didorong atau kawasan dikendalikan pengembangannya berdasarkan tujuan penataan ruang RTR KSN Sarbagita.
Kolom (7) : Hasil identifikasi indikasi program utama 5 (lima) tahun pada RTR KSN Sarbagita untuk mendukung tujuan penataan ruang sesuai dengan periode RPJMN (2020-2024) dan backlog program yang belum terlaksana pada indikasi program utama RTR KSN Sarbagita berdasarkan hasil evaluasi keterlaksanaan program.

Indikasi program utama RTR diklasifikasikan berdasarkan program sektoral sesuai arahan pemanfaatan ruang pada RTR KSN Sarbagita, diklasifikasikan berdasarkan program sektoral seperti: Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga, Perhubungan, Energi Sumber Daya Mineral, dsb.

TABEL IV.2. CONTOH PENYAJIAN MATRIKS 2-SINTESIS RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA PEMBANGUNAN SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN RTR KSN SARBAGITA

No.	Indikasi Program Utama 5 (Lima) Tahun(2020-2024) (Perpres No.51 Tahun 2014)	Rencana Tata Ruang		Rencana Pembangunan dan Kebijakan Nasional				Kode	Sintesis Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5(Lima) Tahun
		RTRWN (PP No.13 Tahun 2017)	RTRW Provinsi Bali (Perda No.3 Tahun 2020)	RPJMN 2020-2024	Rencana Strategis K/L	Rencana Pembangunan Sektoral	Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis (Perpres No. 109Tahun 2020)
		RTRWN (PP No.13 Tahun 2017)	RTRW Provinsi Bali (Perda No.3 Tahun 2020)	RPJMN 2020-2024	Rencana Strategis K/L	Rencana Pembangunan Sektoral			Program Pemanfaatan Ruang	Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan	Tahun Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG
A.	SUMBER DAYA AIR
1.	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan prasarana pengamanan pantai di Kawasan Perkotaan Sarbagita	-	-	Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya	-	-	-	SDA.1	Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai Lainnya di Kawasan Perkotaan Sarbagita	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	2023
2.	-	-	Pembangunan Bendungan Sidan	-	-	-	Pembangunan Bendungan Sidan	SDA.2	Pembangunan Bendungan Sidan*	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	2020-2023
3.	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst
B.	BINA MARGA
1.	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas jalan kolektor primer I Simpang Tugu Ngurah Rai-Nusa Dua	-	Pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer Tugu Ngurah Rai-Nusa Dua	-	-	-	-	JLN.1	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas sistem jaringan jalan kolektor primer I Simpang Tugu Ngurah Rai-Nusa Dua	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	2020-2024
2.	-	-	-	Pembangunan JembatanShortcut Denpasar - Gilimanuk (Tk. Yeh Otan)	-	-	-	JLN.2	Pembangunan Jembatan Shortcut Denpasar - Gilimanuk (Tk. Yeh Otan)*	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, Kawasan Andalan Denpasar-Ubud Kintamani	2023
3.	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst
C.	CIPTA KARYA
1.	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan perluasan jaringan	-	Peningkatan dan pemerataan pelayanan SPAM perpipaan	Peningkatan kapasitas SPAM	-	-	-	KIM.1	Peningkatan kapasitas SPAM di Kawasan Perkotaan Sarbagita	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	2023-2024

I	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG
	pelayanan ke masyarakat berupa Sistem Jaringan Air Minum di Kawasan Perkotaan Sarbagita		dan non perpipaan di Kawasan Perkotaan
2.	-	-	-	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST) di Kab. Badung	-	-	-	KIM.2	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST) di Kab. Badung*	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	2023
3	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst
D.	PERHUBUNGAN
1.	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Pelabuhan Internasional Benoa di Kecamatan Denpasar Selatan	-	Peningkatan pelabuhan utama Pelabuhan Benoa Kota Denpasar	Pengembangan Pelabuhan Benoa	-	-	-	LAT.1	Pengembangan Pelabuhan Benoa	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani, Kawasan Andalan Singaraja dsk, Kawasan Andalan Laut Bali	2021-2024
2.	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst
E.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1.	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pembangkit tenaga listrik di Kawasan Perkotaan Sarbagita	-	-	Percepatan Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan PLT Panas Bumi	-	(RUPTL 20192028) Rencana pengembangan pembangkit PLTP Bedugul 10 MW	-	EBT.1	Pembangunan PLTP Bedugul 10 MW	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	2024
2.	-	-	-	Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Denpasar	-	-	Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	EBT.2	Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Denpasar*	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, Kawasan Andalan Denpasar-Ubud Kintamani	2021-2023
3.	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst

Petunjuk Pengisian pada Penyajian Matriks 2 Sintesis Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahun RTR KSN Sarbagita:

Kolom (1) (2) : Penomoran urutan program serta dilakukan pengisian Indikasi Program Utama RTR KSN Sarbagita (Matriks 1 Kolom 7) Tahun 2020-2024 dan backlog program yang belum terlaksana pada indikasi program utama RTR KSN Sarbagita berdasarkan hasil evaluasi keterlaksanaan program.
Kolom (3) (4) : Indikasi program utama yang termuat dalam RTRWN dan RTRW Provinsi Bali yang mendukung atau selaras/sejalan dengan indikasi program utama RTR KSN Sarbagita yang terdapat dalam kolom (2).
Kolom (5) (8):Program sektoral dan kewilayahan yang termuat dalam rencana pembangunan dan/atau kebijakan nasional yang bersifat strategis yang mendukung atau selaras dengan indikasi program utama RTR KSN Sarbagita.
Kolom (9) : Kode program pemanfaatan ruang menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Lampiran II Tabel II.3.
Kolom (10) : Hasil sintesis program pemanfaatan ruang 5 (lima) tahunan dari indikasi program utama 5(lima) tahun dalam RTR KSN Sarbagita dan dokumen rencana pembangunan nasional serta kebijakan nasional yang bersifat strategis.
Program pemanfaatan ruang yang dapat diinventarisasi sebagai bahan pertimbangan untuk masukan Peninjauan Kembali dalam rangka revisi RTR KSN Sarbagita diberi tanda '(*)', dengan kriteria:
1. Program pada Indikasi program utama dalam kolom (3) dan (4) dengan sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak terdapat dalam RTR KSN Sarbagita.
  Contoh:
  - - Pembangunan Bendungan Sidan sebagai program kebijakan nasional yang bersifat strategis di wilayah Sarbagita dan terdapat di RTRW Provinsi Bali namun belum diadopsi di RTR KSN Sarbagita.
2. Program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan dan kebijakan nasional yang bersifat strategis di kolom (5)-(8) dengan sumber pembiayaan APBN yang belum terakomodir dalam RTR KSN Sarbagita.
  Contoh:
  - - Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Denpasar sebagai program kebijakan nasional yang bersifat strategis di wilayah Sarbagita yang belum diadopsi di RTR KSN Sarbagita.
Kolom (11) : Sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan lingkup lokasi program pemanfaatan ruang.
Kolom (12) : Tahun pelaksanaan program yang diperoleh dari analisis data sekunder dalam dokumen RTR dan/atau rencana pembangunan termutakhir.

TABEL IV.3. CONTOH PENYAJIAN MATRIKS 3.a SINKRONISASI FUNGSI DAN LOKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG INTRA SEKTORSPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN RTR KSN SARBAGITA

Kode		SDA.1	SDA.2	SDA.3	Total Bobot Intrasektor
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
SDA.1	Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai Lainnya di Kawasan Perkotaan Sarbagita		1	n	(1+n+)
SDA.2	Pembangunan Bendungan Sidan*				...
SDA.3	dst.				...

Petunjuk Pengisian pada Penyajian Matriks 3.a Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi Program Pemanfaatan Ruang Intrasektor pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan RTR KSN Sarbagita:

a. Kolom (1) : Program pemanfaatan ruang dalam satu sektor yang sama (intrasektor) berdasarkan hasil sintesis pada Matriks 2. Contoh: program infrastruktur Sumber Daya Air (SDA).

b. Kolom (2)-(4) : Penilaian pembobotan intrasektor, contoh pada sektor SDA, terdapat program infrastruktur pembangunan tanggul laut (SDA.1) yang disilangkan dengan pembangunan Bendungan Sidan (SDA.2):

- Penilaian bobot Program SDA.1 disilangkan dengan Program SDA. 2 dilakukan berdasarkan kriteria pembobotan sinkronisasi fungsi dan lokasi pada Lampiran II.

- Berdasarkan hasil analisis sinkronisasi fungsi dan lokasi, program tanggul laut (SDA.1) dengan pembangunan bendungan sidan (SDA.2) tidak saling berkaitan secara fungsi, maka diberikan nilai bobot 1.

- Penilaian dilakukan cara yang sama untuk program SDA.3, SDA.4, dst.

- Kolom yang di blok berwarna hitam tidak perlu dilakukan penilaian karena bermakna sama atau merupakan duplikasi hasil silang program intrasektor.

c. Kolom (5) : Total bobot merupakan penjumlahan dari penilaian bobot sinkronisasi fungsi dan lokasi intrasektor pada kolom (2)-(4), untuk kemudian dilakukan penilaian tingkat sinkronisasi pada tabel rekapitulasi.

TABEL IV.4. CONTOH PENYAJIAN MATRIKS 3.bSINKRONISASI FUNGSI DAN LOKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG ANTAR SEKTOR- SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN RTR KSN SARBAGITA

Kode		JLN.1	JLN.2	JLN.3	Total Bobot Antarsektor (SDA)
Kode		Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas sistem jaringan jalan kolektor primer I Simpang Tugu Ngurah Rai-Nusa Dua (Kabupaten Badung)	Pembangunan Jembatan Shortcut Denpasar - Gilimanuk Yeh (Tk. Otan)* (Kabupaten Tabanan)	dst.	Total Bobot Antarsektor (SDA)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
SDA.1	Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai Lainnya di Kawasan Perkotaan Sarbagita (Kabupaten Badung)	1	1	n	(1+1+n )
SDA.2	Pembangunan Bendungan Sidan* (Kabupaten Badung)	2	1	...	...
SDA.3	dst.	...	...	...	...
Total Bobot Antarsektor (JLN)		...	...	...	...

Petunjuk Pengisian pada Penyajian Matriks 3.b Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi Program Pemanfaatan Ruang Antarsektor pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan RTR KSN Sarbagita:

a.	Kolom (1) danheaderKolom (2)-(4)	:	Program pemanfaatan ruang antarsektor berdasarkan hasil sintesis pada Matriks 2. contoh: program infrastruktur pada sektor Sumber Daya Air (SDA) dilakukan penyilangan dengan program infrastruktur jalan pada sektor Bina Marga (JLN).
b.	Kolom (2)-(4)	:	1) Melakukan analisis pembobotan antarsektor, contoh pada sektor SDA, terdapat Program Infrastruktur SDA yaitu pembangunan tanggul laut (SDA.1) dan pembangunan Bendungan Sidan(SDA.2) yang disilangkan dengan peningkatan jalan (JLN.1) dan pembangunan jembatan (JLN.2), dst. 2) Selanjutnya, dilakukan penilaian bobot Program SDA.1 disilangkan dengan Program JLN.1 sertaJLN.2, dst. Begitu pula untuk Program SDA.2, dst. Berdasarkan kriteria pembobotan pada Lampiran II, karena program infrastruktur tanggul laut di sempadan pantai dan pembangunan bendungan tidak saling berkaitan secara fungsi, maka diberi nilai bobot 1. Penilaian dilakukan cara yang sama untuk program SDA.3, SDA.4, dst. a) Program SDA. 1 dengan JLN.1 dan SDA.1 dengan JLN.2 diberi nilai 1 karena tidak berkaitan secara fungsi. b) Program SDA. 2 dengan JLN.1 diberi nilai 2 karena berkaitan secara fungsi dan lokasi, berada di kabupaten yang sama, namun tidak terhubung. c) Program SDA.2 dengan JLN.2 diberi nilai 1 karena berkaitan secara fungsi dan lokasi namun berlokasi di kabupaten yang berbeda dan tidak terhubung.
c.	Kolom (5)	:	Total bobot merupakan penjumlahan dari penilaian bobot sinkronisasi fungsi dan lokasi antar sektor pada kolom (2) sampai dengan kolom (4) untuk kemudian dilakukan penilaian tingkat sinkronisasi pada tabel rekapitulasi.

TABEL IV.5. CONTOH PENYAJIAN MATRIKS 4SINKRONISASI WAKTU PELAKSANAAN PROGRAM PEMANFAATAN RUANG - SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN RTR KSN SARBAGITA

Kode		Program Pemanfaatan Ruang *)					Total Bobot Sinkronisasi Waktu
Kode		SDA.1	SDA.2	JLN.1	KIM.2	LAT.n	Total Bobot Sinkronisasi Waktu
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program Pemanfaatan Ruang *)	SDA.1		1	a	b	...	(1+a+b+ )
	SDA.2			1	c	...	(1+c+)
	JLN.1				3	...	(3+)
	KIM.2					...	...
	LAT.n						...

Petunjuk Pengisian pada Penyajian Matriks 4 Sinkronisasi Waktu Pelaksanaan Program Pemanfaatan Ruang pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan RTR KSN Sarbagita:

Kolom (1) : Kode program pemanfaatan ruang berdasarkan program sektoral, contoh: program infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Jalan (JLN), infrastruktur perhubungan terkait program pelabuhan (LAT), dst.
Kolom (3) (6) : Analisis penilaian sinkronisasi waktu dengan melakukan penyilangan keterkaitan antar program terhadap kesesuaian tahapan waktu pelaksanaan program.
Kolom (3) : Contoh hasil analisis sinkronisasi waktu melalui penyilangan program SDA.1 dengan SDA.2merupakan program intrasektor yang tidak berkaitan secara fungsi dan lokasi, maka secara langsung diberi nilai 1.
Kolom (4) : Contoh hasil analisis sinkronisasi waktu melalui penyilangan program SDA.2 (tahun 2020-2023)dengan JLN.1 (2020-2024), merupakan program antarsektor yang berkaitan secara fungsi dan lokasi, berada pada kabupaten yang sama dan sesuai dengan kerangka waktu/periode pelaksanaan program (paralel) namun tidak saling terhubung, maka diberi nilai 1.
Kolom (5) : Contoh hasil analisis sinkronisasi waktu melalui penyilangan program JLN.1 (tahun 2020-2024)dengan KIM.2 (tahun 2023) merupakan program intrasektor yang berkaitan secara fungsi dan lokasi, berada pada kabupaten yang sama dan saling terhubung serta sesuai dengan kerangka waktu/periode pelaksanaan program(paralel), diberi nilai 3.
Kolom (7) : Total bobot merupakan penjumlahan dari penilaian bobot sinkronisasi waktu pada kolom (3)sampai dengan kolom (6), untuk kemudian dilakukan penilaian tingkat sinkronisasi pada tabel rekapitulasi.

TABEL IV.6. REKAPITULASI HASIL SINKRONISASI FUNGSI, LOKASI, DAN WAKTU-SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNANRTR KSN SARBAGITA

No.	Program Pemanfaatan Ruang SDA *)	Kode	Sinkronisasi Fungsi, Lokasi, dan Waktu				Rekapitulasi Bobot (M3.a + M3.b + M4 + Mn)	Tingkat Sinkronisasi
No.	Program Pemanfaatan Ruang SDA *)	Kode	Total Bobot M3.a	Total Bobot M3.b	Total Bobot M4	Total Bobot Mn	Rekapitulasi Bobot (M3.a + M3.b + M4 + Mn)	Tingkat Sinkronisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai Lainnya di Kawasan Perkotaan Sarbagita	SDA.1	3	1	3	2	9	Sedang
2.	Pembangunan Bendungan Sidan*	SDA.2	3	3	3	3	12	Tinggi
	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.

Keterangan:

Kolom (1)-(3) : Penomoran urutan program serta dilakukan pengisian program pemanfaatan ruang untuk masing-masing sektor dan kodefikasinya.
Kolom (4) :Total bobot penilaian sinkronisasi fungsi dan lokasi intrasektor pada Matriks 3.a yang telah dibagi menjadi 3 (tiga) kelas klasifikasi untuk menyetarakan total bobot penilaian.
Kolom (5) : Total bobot penilaian sinkronisasi fungsi dan lokasi antarsektor pada Matriks 3.b yang telah di bagi menjadi 3 (tiga) kelas klasifikasi untuk menyetarakan total bobot penilaian.
Kolom (6) : Total bobot penilaian sinkronisasi waktu pelaksanaan program pada Matriks 4 yang telah dibagi menjadi 3 (tiga) kelas klasifikasi untuk menyetarakan total bobot penilaian.
Kolom (7) : Total bobot penilaian sinkronisasi lainnya yang dapat mempengaruhi penilaian, contoh:
1. analisis dukungan program pemanfaatan ruang terhadap tujuan penataan ruang yang dijabarkan dalam sasaran pengembangan wilayah/kawasan yang mendukung perwujudan RTR KSN Sarbagita.
2. analisis terhadap arahan pembangunan wilayah dan isu strategis pada wilayah Sarbagita.
Kolom (8) : Total penjumlahan seluruh bobot penilaian.
Kolom (9) : Hasil peringkat tingkat sinkronisasi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu tinggi, sedang, atau rendah.

TABEL IV.7. CONTOH PENYAJIAN MATRIKS 5RENCANA TERPADU PROGRAM PEMANFAATAN RUANG JANGKA MENENGAH-SPPRJANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN RTR KSN SARBAGITA

No.	Arahan Spasial RTR KSN Sarbagita (Perpres No.51 Tahun 2014)		Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahun							Tahun Pelaksanaan Program					Tingkat Sinkronisasi
No.	Tujuan	Arahan Lokasi berdasarkan Fungsi Kawasan	Kode	Program	Lokasi	Sasaran Pengembangan Wilayah/ Kawasan	Besaran	Sumber dan/atau Alternatif Pembiayaan	Instansi Pelaksana	2020	2021	2022	2023	2024	Tingkat Sinkronisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Tujuan: Mewujudkan Kawasan Perkotaan Sarbagita yang aman, nyaman, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata bertaraf internasional, yang berjati diri budaya Bali berlandaskan Tri Hita Karana Kebijakan 1: Pengembangan keterpaduan sistem pusat-pusat kegiatan yang mendukung fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata yang bertaraf internasional Strategi 1: Menetapkan kawasan perkotaan inti sebagai pusat kegiatan utama Kawasan Perkotaan Sarbagita yang didukung kawasan perkotaan di sekitarnya yang memiliki fungsi khusus pusat-pusat kegiatan pariwisata dan kegiatan lainnya yang berhierarki dan interdependen	1.1. Kawasan Didorong: 1.1.3 Kawasan Peruntukan Pariwisata 1. Kota Denpasar 2. Kabupaten Badung : Kecamatan Kuta, Kecamatan Mengwi, dan Kecamatan Kuta Selatan. 3. Kabupaten Gianyar : Kecamatan Sukawati, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Ubud, dan Kecamatan Blahbatuh. 4. Kabupaten Tabanan : Kecamatan Tabanan dan Kecamatan Kediri 1.2. Kawasan Dikendalikan: 1.2.1 Kawasan sempadan pantai : 1. Kota Denpasar : Kecamatan Denpasar Selatan dan Kecamatan Denpasar Timur 2. Kabupaten Badung : Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Selatan, dan Kecamatan Mengwi 3. Kabupaten Gianyar : Kecamatan Sukawati, Kecamatan Gianyar, dan Kecamatan Blahbatuh 4. Kabupaten Tabanan: Kecamatan Kediri	A.	SUMBER DAYA AIR
			SDA.1	Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai Lainnya di Kawasan Perkotaan Sarbagita	Kabupaten Badung	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	15 km	APBN	Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR						Sedang
			SDA.2	Pembangunan Bendungan Sidan*	Kabupaten Badung	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	3,13 juta m	APBN	Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR						Tinggi
			B.	BINA MARGA
			JLN.1	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas sistem jaringan jalan kolektor primer I Simpang Tugu Ngurah Rai-Nusa Dua	Kabupaten Badung	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	5 km	APBN	Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR						Rendah
			JLN.2	Pembangunan Jembatan Shortcut	Kabupaten Tabanan	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita,	1 unit	APBN	Ditjen Bina Marga,						Rendah
				Denpasar - Gilimanuk (Tk. Yeh Otan)*		Kawasan Andalan Kintamani Denpasar-Ubud-			Kementerian PUPR
			C.	CIPTA KARYA
			KIM.1	Peningkatan kapasitas SPAM di Kawasan Perkotaan Sarbagita	Kawasan Perkotaan Sarbagita	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	1 unit	APBN	Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR						Rendah
			KIM.2	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST) di Kab. Badung*	Kabupaten Badung	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	1 unit	APBN	Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR						Rendah
			D.	PERHUBUNGAN
			LAT.1	Pengembangan Pelabuhan Benoa	Kota Denpasar	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani, KawasanAndalan Singaraja dsk, Kawasan Andalan Laut Bali	1 unit	APBN	Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan						Tinggi
			E.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			EBT.1	Pembangunan PLTP Bedugul 10 MW	Kabupaten Tabanan	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	10 MW	APBN	Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM						Sedang
			EBT.2	Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Denpasar*	Kota Denpasar	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani	1 unit	KPBU							Sedang
			dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst

Petunjuk Pengisian pada Penyajian Matriks 5 Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan RTR KSN Sarbagita:

Kolom (1)-(3) : Penomoran berikut pengisian tujuan, kebijakan, dan strategi (Tujakstra) beserta arahan lokasi/wilayah/kawasan yang diklasifikasikan menjadi kawasan didorong atau kawasan dikendalikan yang mendukung Tujuan Penataan Ruang KSN Sarbagita.
Kolom (4)-(6) : Pengisian program pemanfaatan ruang yang dikelompokan berdasarkan program sektoral, kode program, dan lokasi program diperoleh dari hasil sintesis program pada Matriks 2.
Kolom (7)-(10) : Identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan dan informasi terkait perkiraan besaran, sumber dan/atau alternatif pembiayaan, instansi pelaksana yang dapat diperoleh dari analisis data sekunder serta perolehan data primer melalui konfirmasi/diskusi dengan sektor terkait pelaksana program.
Kolom (11)-(15) : Pengisian tahun pelaksanaan program yang dapat diperoleh dari analisis data sekunder serta perolehan data primer melalui konfirmasi/diskusi dengan sektor terkait pelaksana program setelah diperoleh hasil analisis tingkat sinkronisasi dan analisis kerangka waktu/periode pelaksanaan program.
Kolom (16) : Tingkat sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu tinggi, sedang, atau rendah, berdasarkan pada total penilaian dalam Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Fungsi, Lokasi, dan Waktu.

Contoh: Hasil penilaian tingkat sinkronisasi tinggi untuk program pemanfaatan ruang terkait pengembangan Pelabuhan Benoa.

B. PENYAJIAN MATRIKS SPPR JANGKA PENDEK 1 (SATU) TAHUNAN

Penyajian Matriks SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan terdiri atas:

Matriks 1 : Identifikasi Keterlaksanaan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah
Matriks 2 : Penilaian Prioritas Program Pemanfaatan Ruang
Matriks 3 : Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang.

Penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan oleh pemerintah pusat disajikan dalam lingkup wilayah administratif provinsi yang disusun berdasarkan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan RTR Pulau/Kepulauan dan RTR KSN.

Berikut contoh Hasil Penyajian Matriks SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan RTR KSN Sarbagita dalam lingkupwilayah administrasi Provinsi Bali yang tercantum pada Tabel IV.8 sampai dengan Tabel IV.10.

TABEL IV.8. CONTOH PENYAJIAN MATRIKS 1IDENTIFIKASI KETERLAKSANAAN RENCANA TERPADU PROGRAM PEMANFAATAN RUANG JANGKA MENENGAH- SPPR JANGKA PENDEK 1 (SATU) TAHUNAN RTR KSN SARBAGITA DAN RTR PULAU JAWA BALI (PROVINSI BALI)

No.	Kode	Program Pemanfaatan Ruang (Tahun 2020-2024)	Lokasi	Sasaran Pengembangan Wilayah/ Kawasan	Sumber dan/atau Alternatif Pembiayaan	Instansi Pelaksana	Sumber Data	Tahun Pelaksanaan	Realisasi Program Pemanfaatan Ruang					Status Program Tahun 2023		Program Pemanfaatan Ruang Tahun 2023	Usulan Program/ Kegiatan Tahun 2023
No.	Kode	Program Pemanfaatan Ruang (Tahun 2020-2024)	Lokasi	Sasaran Pengembangan Wilayah/ Kawasan	Sumber dan/atau Alternatif Pembiayaan	Instansi Pelaksana	Sumber Data	Tahun Pelaksanaan	2020	2021	2022	2023	2024	Baru	Rutin	Program Pemanfaatan Ruang Tahun 2023	Usulan Program/ Kegiatan Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	SDA.1	Pembangunan dan peningkatan tanggul laut,breakwater, dan bangunan pengamananpantai Lainnya di Kawasan Perkotaan Sarbagita	Kabupaten Badung	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBN	Ditjen Sumber Daya Air, Kementeri an PUPR	RTR KSN Sarbagita, RPJMN	2023	-	-	-	-	-	V	-	Pembangunan dan peningkatan tanggul laut,breakwater, dan bangunan pengamanan pantai Lainnya di Kawasan Perkotaan Sarbagita	Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai Lainnya di Kawasan Perkotaan Sarbagita
2.	SDA.2	Pembangunan Bendungan Sidan*	Kabupaten Badung	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBN	Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR	RTRWN, PSN	2020-2023	Pembangunan Bendungan Sidan (persiapan teknis)*	Pembangunan Bendungan Sidan (pembebasan lahan)*	-	-	-	V	-	Pembangunan Bendungan Sidan* (lanjutan konstruksi)	Pembangunan Bendungan Sidan
3.	JLN.1	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas sistem jaringan jalan kolektor primer I Simpang Tugu Ngurah Rai-Nusa Dua	Kabupaten Badung	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBN	Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR	RTR KSN Sarbagita	2020-2024	Rehabilitasi minor jalan Kolektor Primer I Tugu Ngurah Rai Nusa Dua	Pemeliharaan rutin jalan Kolektor Primer I Tugu Ngurah Rai Nusa Dua	-	-	-	-	V	-	-
4.	JLN.2	Pembangunan Jembatan Shortcut Denpasar - Gilimanuk (Tk. Yeh Otan)*	Kabupaten Tabanan	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, Kawasan Andalan Denpasar-Ubud Kintamani	APBN	Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR	RPJMN	2023	-	-	-	-	-	V	-	Pembangunan Jembatan Shortcut Denpasar - Gilimanuk (Tk. Yeh Otan)*	Pembangunan Jembatan Shortcut Denpasar - Gilimanuk (Tk. Yeh Otan)*
5.	KIM.1	Peningkatan kapasitas SPAM di Kawasan Perkotaan Sarbagita	Kawasan Perkotaan Sarbagita	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBN	Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR	RTR KSN Sarbagita, RPJMN	2023-2024	-	Peningkatan kapasitas SPAM di Kawasan Perkotaan Sarbagita	-	-	-	V	-	Peningkatan kapasitas SPAM di Kawasan Perkotaan Sarbagita (lanjutan)	Peningkatan kapasitas SPAM di Kawasan Perkotaan Sarbagita
6.	KIM.2	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST) di Kab. Badung*	Kabupaten Badung	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBN	Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR	RPJMN	2023	-	-	-	-	-	V	-	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST) di Kab. Badung*	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST) di Kab. Badung*
7.	LAT.1	Pengembangan Pelabuhan Benoa	Kabupaten Gianyar	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, Kawasan Andalan Denpasar-Ubud Kintamani, Kawasan Andalan Singaraja dsk, Kawasan Andalan Laut Bali	APBN	Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	RTR KSN Sarbagita, PSN	2021-2024	-	Pengembangan Pelabuhan Benoa	-	-	-	V	-	Pengembangan Pelabuhan Benoa (lanjutan)	Pengembangan Pelabuhan Benoa
8.	DAR. 1	Pembangunan Bandar Udara Bali Baru	Kabupaten Buleleng	PKW Singaraja, Kawasan Andalan Singaraja dsk	APBN	Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan	PSN, RPJMN	2023						V	-	Pembangunan Bandar Udara Bali Baru*	Pembangunan Bandara Bali Utara*
9.	EBT.1	Pembangunan PLTP Bedugul 10 MW	Kabupaten Tabanan	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	APBN	Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM	RTR KSN Sarbagita, RPJMN, RUPTL	2024	-	-	-	-	-	V	-	-
10.	EBT.2	Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Denpasar*	Kota Denpasar	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, Kawasan Andalan Denpasar-Ubud Kintamani	APBN	Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM	RTRWN, PSN, RPJMN	2021-2023	-	Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Denpasar (Proses Lelang)*	-	-	-	V		Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Denpasar*	Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Denpasar*
11.	SDA.1	Pengembangan dan Pemeliharaan Waduk Muara	Kota Denpasar	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, Seluruh KSPN di Provinsi Bali	APBN	Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR	RTR Pulau Jawa Bali	2020-2024	-	-	-	-	-	-	V	-
12.	SDA.2	Pengembangan dan Pemeliharaan Waduk Telaga Tunjung	Kabupaten Tabanan	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, Seluruh KSPN di Provinsi Bali	APBN	Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR	RTR Pulau Jawa Bali	2020-2024	-	-	-	-	-	-	V	-
13.	KRT.1	Pembangunan jalur KA Gilimanuk Negara Tabanan Denpasar Amlapura	Kota Denpasar, Kabupaten Jembrana	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, Seluruh KSPN di Provinsi Bali	APBN	Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan	RTR Pulau Jawa Bali	2020-2024	-	-	-	-	-	V	-	Pembangunan jalur KA Gilimanuk Negara Tabanan Denpasar Amlapura	Pembangunan jalur KA di Pulau Bali (Gilimanuk Negara Tabanan Denpasar Amlapura)
14.	KRT.2	Pengembangan Jaringan dan Layanan Kereta Api Perkotaan Denpasar	Provinsi Bali	PKN Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung Gianyar Tabanan (Sarbagita), PKW Singaraja, PKW Semarapura, dan PKW Negara	APBN	Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan	RTR Pulau Jawa Bali	2020-2024	-	-	-	-	-	V	-	Pengembangan Jaringan dan Layanan Kereta Api Perkotaan Denpasar	Pembangunan jalur KA Perkotaan Sarbagita
15.	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst

Petunjuk Pengisian pada Penyajian Matriks 1 Identifikasi Keterlaksanaan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan RTR KSN Sarbagita dan RTR Pulau Jawa Bali (Provinsi Bali):

a. Kolom (1)-(7) dan Kolom (9)	:	Seluruh input data pada kolom ini diperoleh dari Matriks 5 SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan RTR KSN Sarbagita.
b. Kolom (8)	:	Menerangkan sumber data program pemanfaatan ruang.
c. Kolom (10)-(14)	:	Realisasi pelaksanaan program pada tahun pelaksanaannya. Diperoleh dari hasil analisis data sekunder dan konfirmasi penjaringan informasi kepada instansi (K/L) dan/atau unit pelaksana teknis terkait.
d. Kolom (15)	:	Program pembangunan baru atau peningkatan pada tahun (t+2) yang dilaksanakan dengan: 1) Kontrak tahun tunggal (single year contract); atau 2) Kontrak tahun jamak (multi years contract).
e. Kolom (16)	:	Program pada tahun (t+2) yang bersifat pemeliharaan rutin.
f. Kolom (17)	:	Diperoleh dari hasil analisis keterlaksanaan dan status program, merupakan program yang termasuk dalam status program baru (kolom 15).
f. Kolom (17)	:	Seluruh Program pada kolom ini dapat menjadi daftar masukan dalam rencana pembangunan jangka pendek (RKP)/bahan penilaian prioritas program pemanfaatan ruang pada tahun(t+2) Program yang bertanda (*) dapat menjadi bahan masukan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR (RTRWN, RTR KSN Sarbagita dan RTR Pulau Jawa-Bali), contoh: Pembangunan Bendungan Sidan telah terealisasi sebagai salah satu program kebijakan nasional yang bersifat strategis, namun tidak tercantum dalam RTR KSN Sarbagita, sehingga dapat menjadi masukan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR KSN Sarbagita.
g. Kolom (18)	:	Merupakan penyesuaian nomenklatur program termutakhir pada sektor pelaksana dan informasi pendetailan kegiatan sektor yang mendukung program pemanfaatan ruang.
h. Kolom (1)-(14)	:	Sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.
i. Kolom (17)-(18)	:	Sebagai bahan penilaian prioritas program pemanfaatan ruang untuk masukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek/RKP.

TABEL IV.9. CONTOH PENYAJIAN MATRIKS 2PENILAIAN PRIORITAS PROGRAM PEMANFAATAN RUANG TAHUN 2023 - SPPR JANGKA PENDEK 1 (SATU) TAHUNAN RTR KSN SARBAGITA DAN RTR PULAU JAWA BALI (PROVINSI BALI)

No.	Kode Program	Program Pemanfaatan Ruang Tahun 2023	Usulan Program/ Kegiatan Tahun 2023	Lokasi	Sasaran Pengembangan Wilayah/ Kawasan	Instansi Pelaksana	Aspek Penilaian Prioritas					Hasil Penilaian	Tingkat Prioritas
No.	Kode Program	Program Pemanfaatan Ruang Tahun 2023	Usulan Program/ Kegiatan Tahun 2023	Lokasi	Sasaran Pengembangan Wilayah/ Kawasan	Instansi Pelaksana	Aspek Perencanaan (25%)	Aspek Sinkronisasi Program (20%)	Aspek Pelaksanaan (20%)	Aspek Pembiayaan (15%)	Aspek Kewilayahan (20%)	Hasil Penilaian	Tingkat Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	SDA.1	Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai Lainnya di Kawasan Perkotaan Sarbagita	Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai Lainnya di Kawasan Perkotaan Sarbagita	Kabupaten Badung	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR	3	2	1	3	2	2,2	Prioritas 2
2.	SDA.2	Pembangunan Bendungan Sidan*	Pembangunan Bendungan Sidan*	Kabupaten Badung	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR	3	3	3	3	2	2,8	Prioritas 1
3.	JLN.2	Pembangunan JembatanShortcut Denpasar - Gilimanuk (Tk. Yeh Otan)*	Pembangunan Jembatan Shortcut Denpasar - Gilimanuk (Tk. Yeh Otan)*	Kabupaten Tabanan	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani	Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR	1	1	1	3	3	1,8	Prioritas 3
4.	KIM.1	Peningkatan kapasitas SPAM di Kawasan Perkotaan Sarbagita	Peningkatan kapasitas SPAM di Kawasan Perkotaan Sarbagita	Kawasan Perkotaan Sarbagita	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR	3	1	3	3	2	2,4	Prioritas 2
5.	KIM.2	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST) di Kab. Badung*	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST) di Kab. Badung*	Kabupaten Badung	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR	1	1	1	3	2	1,6	Prioritas 3
6.	LAT.1	Pengembangan Pelabuhan Benoa	Pengembangan Pelabuhan Benoa	Kota Denpasar	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani, Kawasan Andalan Singaraja dsk, Kawasan Andalan Laut Bali	Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	3	3	3	3	3	3	Prioritas 1
7.	DAR.1	Pembangunan Bandar Udara Bali Baru*	Pembangunan Bandara Bali Utara*	Kabupaten Buleleng	PKW Singaraja, Kawasan Andalan Singaraja dsk	Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan	1	3	1	3	3	2,2	Prioritas 2
8.	EBT.2	Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Denpasar*	Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Denpasar*	Kota Denpasar	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani	Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM	3	2	3	3	3	2,8	Prioritas 1
9.	KRT.1	Pembangunan jalur KA Gilimanuk Negara Tabanan Denpasar Amlapura	Pembangunan jalur KA di Pulau Bali (Gilimanuk Negara Tabanan Denpasar Amlapura)	Kota Denpasar, Kabupaten Jembrana	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, Seluruh KSPN di Provinsi Bali	Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan	3	3	1	3	3	2,6	Prioritas 1
10.	KRT.2	Pengembangan Jaringan dan Layanan Kereta Api Perkotaan Denpasar	Pembangunan jalur KA Perkotaan Sarbagita	Provinsi Bali	PKN Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung Gianyar Tabanan (Sarbagita), PKW Singaraja, PKW Semarapura, dan PKW Negara	Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan	3	3	1	3	3	2,6	Prioritas 1
11.	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst

Petunjuk Pengisian pada Penyajian Matriks 2 Penilaian Prioritas Program Pemanfaatan Ruang pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan RTR KSN Sarbagita Sarbagita dan RTR Pulau Jawa Bali (Provinsi Bali):

Kolom (1)-(7) : Menggunakan hasil sintesis dari Matriks 1 kolom (17) kolom (18), yaitu hasil analisis untuk program pemanfaatan ruang (t+2) jika ini Tahun 2023 dan Matriks 1 kolom (4), (5), dan (7).
Kolom (8)-(12) : Hasil analisis penilaian dengan memperhatikan 5 (lima) aspek kriteria indikator penilaian prioritas program untuk SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan yang tercantum pada Lampiran II.
Kolom (13) : Hasil penilaian dari perhitungan penjumlahan kolom (8) s.d kolom (12) yang sudah dinilai dengan persentase bobot pada setiap aspek penilaian.
Contoh: Program pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Denpasar memiliki nilai aspek perencanaan (3 x 25%) + aspek sinkronisasi program (2 x 20%) + aspek pelaksanaan (3 x20%) + aspek pembiayaan (3 x 15%) + aspek kewilayahan (3 x 20%) sehingga hasil penilaian sejumlah 2,8 yang kemudian diklasifikasikan sebagai prioritas 1.
Kolom (14) : Menunjukkan tingkat prioritas program yang terbagi dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu prioritas1, prioritas 2, atau prioritas 3. Program dengan tingkat prioritas 1 merupakan prioritas tertinggi, sehingga diharapkan dapat diusulkan untuk diprioritaskan terlebih dahulu jika seandainya ada analisis dalam keterbatasan anggaran, dsb di Tahun (t+2).

TABEL IV.10. CONTOH PENYAJIAN MATRIKS 3HASIL PRIORITAS PROGRAM PEMANFAATAN RUANG TAHUN 2023-SPPR JANGKA PENDEK 1 (SATU) TAHUNAN RTR KSN SARBAGITA DAN RTR PULAU JAWA BALI (PROVINSI BALI)

No.	Program Pemanfaatan Ruang Tahun 2023	Usulan Program/ Kegiatan Sektor Tahun 2023	Instansi Pelaksana	Lokasi	Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan				Tingkat Prioritas
No.	Program Pemanfaatan Ruang Tahun 2023	Usulan Program/ Kegiatan Sektor Tahun 2023	Instansi Pelaksana	Lokasi	Pusat Permukiman/ Kegiatan	Kawasan Andalan	Kawasan Strategis Nasional	Kawasan Pusat Pertumbuhan	Tingkat Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Pengembangan Pelabuhan Benoa	Pengembangan Pelabuhan Benoa	Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Kota Denpasar	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	Kawasan Andalan Denpasar-Ubud Kintamani, Kawasan Andalan Singaraja dsk, Kawasan Andalan Laut Bali	KSN Perkotaan Sarbagita	-	Prioritas 1
2.	Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Denpasar*	Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Denpasar*	Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM	Kota Denpasar	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	Kawasan Andalan Denpasar-Ubud Kintamani	KSN Perkotaan Sarbagita	-	Prioritas 1
3.	Pembangunan Bendungan Sidan*	Pembangunan Bendungan Sidan*	Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR	Kabupaten Badung	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	-	KSN Perkotaan Sarbagita	-	Prioritas 1
4.	Pembangunan jalur KA Gilimanuk Negara Tabanan Denpasar Amlapura	Pembangunan jalur KA di Pulau Bali	Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan	Kota Denpasar, Kabupaten Jembrana	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, Seluruh KSPN di Provinsi Bali	-	-	-	Prioritas 1
5.	Pengembangan Jaringan dan Layanan Kereta Api Perkotaan Denpasar	Pembangunan jalur KA Perkotaan Sarbagita	Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan	Provinsi Bali	PKN Kawasan Perkotaan Denpasar Badung-Gianyar Tabanan (Sarbagita), PKW Singaraja, PKW Semarapura, dan PKW Negara	-	-	-	Prioritas 1
6.	Pembangunan Bandar Udara Bali Baru*	Pembangunan Bandara Bali Utara*	Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan	Kabupaten Buleleng	PKW Singaraja	Kawasan Andalan Singaraja dsk	-	-	Prioritas 2
7.	Peningkatan kapasitas SPAM di Kawasan Perkotaan Sarbagita	Peningkatan kapasitas SPAM di Kawasan Perkotaan Sarbagita	Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR	Kawasan Perkotaan Sarbagita	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	-	KSN Perkotaan Sarbagita	-	Prioritas 2
8.	Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai Lainnya di Kawasan Perkotaan Sarbagita	Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai Lainnya di Kawasan Perkotaan Sarbagita	Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR	Kabupaten Badung	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	-	KSN Perkotaan Sarbagita	-	Prioritas 2
9.	Pembangunan Jembatan Shortcut Denpasar - Gilimanuk (Tk. Yeh Otan)*	Pembangunan Jembatan Shortcut Denpasar - Gilimanuk (Tk. Yeh Otan)*	Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR	Kabupaten Tabanan	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	Kawasan Andalan Denpasar-Ubud Kintamani	KSN Perkotaan Sarbagita	-	Prioritas 3
10.	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST) di Kab. Badung*	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST) di Kab. Badung*	Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR	Kabupaten Badung	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	-	KSN Perkotaan Sarbagita	-	Prioritas 3
11.	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst

Petunjuk Pengisian pada Penyajian Matriks 3 Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang Tahun 2023 pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan RTR KSN Sarbagita dan RTR Pulau Jawa Bali (Provinsi Bali):

a. Kolom (1) :	Penomoran diurutkan berdasarkan tingkat prioritas tertinggi (Prioritas 1, Prioritas 2 dan Prioritas 3) dan diurutkan berdasarkan hasil penilaian tertinggi ke terendah pada proses Matriks 2.
b. Kolom (2) :	Program pemanfaatan ruang yang telah dilakukan penilaian prioritas program.
c. Kolom (3):	Penyesuaian nomenklatur program serta usulan Program/Kegiatan Sektor (t+2) diperoleh dari Matriks 2 kolom (4)
d. Kolom (4) :	Instansi pelaksana program diperoleh dari Matriks 2 kolom (7).
e. Kolom (5) :	Lokasi program pemanfaatan ruang diperoleh dari Matriks 2 kolom (5).
f. Kolom (6)-(9) :	Lingkup sasaran pengembangan wilayah/kawasan dalam RTR dan Rencana Pembangunan sesuai lingkup sasaran program pemanfaatan ruang diperoleh dari Matriks 2 kolom (6) yang diuraikan menjadi: pusat permukiman/kegiatan, kawasan andalan, kawasan strategis nasional dan kawasan pusat pertumbuhan.
g. Kolom (10) :	Keterangan tingkat prioritas program (Prioritas 1, Prioritas 2 dan Prioritas 3) dapat digunakan sebagai:
	-	masukan rencana pembangunan jangka pendek (RKP): Tingkat prioritas program dapat dijadikan pertimbangan usulan prioritas pelaksanaan program pemanfaatan ruang pada tahun (t+2); dan
	-	masukan untuk peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR: program bertanda (*) yang telah teridentifikasi memenuhi kriteria program yang perlu diakomodir dalam RTR. Contoh: Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Denpasar sebagai program kebijakan nasional yang bersifat strategis di wilayah Sarbagita perlu diakomodir dalam peninjauan kembali RTR di tingkat nasional.

LAMPIRAN V. FORMAT PENYAJIAN PETA DALAM PENYUSUNAN SPPR

Hasiloutput Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) disajikan secara spasial melalui peta SPPR. Tujuan dari pembuatan peta SPPR adalah untuk menyajikan informasi secara spasial berdasarkan hasil analisis yang termuat dalam matriks SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dan SPPR Jangka Pendek 1 (satu)Tahunan.

Terdapat 2 (dua) pengaturan dalam pembuatan peta SPPR meliputi:

Pengaturan format penyajian tabel atribut peta SPPR; dan
Pengaturan penyajian peta SPPR.

Pengaturan dalam pembuatan peta SPPR akan dijelaskan lebih rinci pada penjelasan berikut:

A.PENGATURAN FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA SPPR

Tabel Atribut merupakan data tabular yang memiliki kolom(field) dan baris(record),yang berfungsi untukmenampilkan data yang terdapat dalam data spasial (bentuk vektor) yang dapat diakses baik dalam mode sunting(editing) maupun dalam mode biasa. Keterangan mengenai pengisian tabel atribut peta SPPR tercantum pada Tabel V.1.

Tabel Atribut disusun dengan format tertentu yang berisikan informasi atribut yang dibutuhkan dalam penyajian peta SPPR terdiri atas:

Format penyajian tabel atribut peta SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
Format penyajian tabel atribut peta SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

TABEL V.1. KETERANGAN PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA SPPR

Nama Atribut	Keterangan	Penulisan Tabel Atribut
Nama Objek	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde terakhir yang terdapat dalam RTR sesuai skala rencana.	NAMOBJ
Jenis Rencana Pola Ruang	Menerangkan jenis rencana pola ruang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya (diperoleh dari peta RTR yang akan disusun SPPR-nya).	JNSRPR
Wilayah Administrasi Provinsi	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada.	WADMPR
Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota	Menerangkan satuan wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi tempat objek berada.	WADMKK
Wilayah Administrasi Kecamatan	Menerangkan satuan wilayah administrasi kecamatan yang menjadi tempat objek berada.	WADMKC
Fungsi Kawasan	Menerangkan fungsi kawasan dalam RTR yang diklasifikasikan menjadi kawasan didorong dan kawasan dikendalikan pengembangannya untuk setiap tujuan penataan ruang.	FGSKWS
Tujuan Penataan Ruang	Menerangkan informasi tujuan penataan ruang dalam dokumen RTR yang akan disusun SPPR-nya. Contoh pengisian untuk RTR yang memiliki lebih dari 1 (satu) tujuan: Tujuan 1, Tujuan 2, dst.	TUJUAN
Kode Program	Menerangkan kode untuk setiap jenis program pemanfaatan ruang yang diklasifikasikan berdasarkan program sektoral yang tercantum pada Tabel V.9.	KODPRO
Jenis Rencana Struktur Ruang	Menerangkan jenis rencana Struktur Ruang meliputi sistem jaringan dan sarana prasarana berdasarkan klasifikasi program pemanfaatan ruang pada Matriks 5 SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.	JNSRSR
Nama Program	Menerangkan nama/nomenklatur program pemanfaatan ruang.	NAMPRO
Lokasi Program	Menerangkan lokasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang.	LOKPRO
Besaran	Menerangkan perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program pemanfaatan ruang, dapat diisikan satuan jumlah unit, paket, luasan, panjang, tinggi, volume, dsb.	BSRPRO
Sumber dan/atau alternatif Pembiayaan	Menerangkan perkiraan sumber dan/atau alternatif pembiayaan untuk program pemanfaatan ruangsesuai dengan kewenangan pemerintah pusat/pemerintah daerah berdasarkan ketentuanperundang-undangan. Contoh: APBN, APBD, KPBU, dsb.	SBIAYA
Instansi Pelaksana	Menerangkan instansi pelaksana/penanggung jawab pelaksanaan program pemanfaatan ruang.	INSLAK
Tahun Pelaksanaan Program	Menerangkan waktu tahun pelaksanaan program pemanfaatan ruang.	THNPRO
Tingkat Sinkronisasi	Menerangkan tingkatan sinkronisasi program pemanfaatan ruang pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkat sinkronisasi yaitu tinggi, sedang, dan rendah.	TKTSIN
Nomor Program	Menerangkan penomoran program yang diurutkan berdasarkan total skor tertinggi ke terendah yang didapatkan dari hasil penilaian prioritas program pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan. Contoh pengisian nomor program menggunakan angka:1, 2, 3, dst.	NOMPRO
Program Pemanfaatan Ruang (t+2)	Menerangkan usulan program pemanfaatan ruang tahun (t+2).	PROFAT
Usulan Program/Kegiatan Sektor (t+2)	Menerangkan penyesuaian nomenklatur program pada sektor pelaksana dan/atau informasi pendetailan kegiatan sektor yang mendukung program pemanfaatan ruang tahun (t+2).	PROKEG
Lokasi	Menerangkan lokasi program pada hasil SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan (Kabupaten/Kota/Kecamatan).	LOKASI
Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan	Menerangkan informasi lingkup sasaran pengembangan wilayah/kawasan yang didukung program pemanfaatan ruang
	1. Pusat Permukiman/Kegiatan: diisi berdasarkan pusat permukiman/kegiatan yang diamanatkan dalam RTR yang akan disusun SPPR-nya. Contoh: PKN/PKW/PKSN/PKL/PPK/PPL, dsb.	PSTKIM
	2. Kawasan Andalan: diisi berdasarkan kawasan andalan sesuai yang diamanatkan dalam RTRWN.	KWSAND
	3. Kawasan Strategis: diisi berdasarkan penetapan kawasan strategis yang diamanatkan dalam RTRWN, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota. Contoh: KSN, KSP, atau KS Kabupaten/Kota.	KWSSTR
	4. Kawasan Pusat Pertumbuhan: diisi berdasarkan kawasan pusat pertumbuhan yang diamanatkan dalam RPJMN dan/atau RPJMD. Contoh: KI, KEK, KSPN, dsb.	KWPTUM
Tingkat Prioritas	Menerangkan Tingkat Prioritas Programpada hasil SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan. yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu: Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.	PRIORT
Sumber Data	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan. Contoh : Analisis SPPR, 2020.	SBDATA

1. FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN

Pada penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dihasilkan 2 (dua) peta yaitu:

Peta Matriks 1 (M1) Arahan Spasial berdasarkan Rencana Tata Ruang; dan
Peta Matriks 5 (M5) Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah.

Pengaturan format penyajian tabel atribut SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan akan dijelaskan lebih rinci pada penjelasan berikut:

a. Format Penyajian Tabel Atribut Peta Matriks 1 (M1) Arahan Spasial berdasarkan Rencana Tata Ruang

Tabel atribut peta M1 memuat rencana pola ruang yang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) fungsi kawasan, yaitu kawasan didorong atau kawasan dikendalikan yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai nama objek, jenis rencana pola ruang, wilayah administrasi provinsi, wilayah administrasi kabupaten/kota, wilayah administrasi kecamatan, fungsi kawasan, dan sumber data.

Format penyajian beserta contoh pengisian penyajian tabel atribut Peta M1 Arahan Spasial berdasarkan Rencana Tata Ruang tercantum pada Tabel V.2 dan Tabel V.3.

TABEL V.2. FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT-PETA M1 ARAHAN SPASIAL BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG

Ketentuan Data	Nama Objek	Jenis Rencana Pola Ruang	Wilayah Administrasi Provinsi	Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota	Wilayah Administrasi Kecamatan*)	Fungsi Kawasan	Sumber Data
Nama Field	NAMOBJ	JNSRPR	WADMPR	WADMKK	WADMKC	FGSKWS	SBDATA
Data Type	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text
Length	250	250	250	250	250	250	250

Keterangan:

*) Wilayah Administrasi Kecamatan dapat diisi untuk SPPR dalam lingkup wilayah perencanaan Kabupaten/Kota

TABEL V.3. CONTOH PENGISIAN PENYAJIAN TABEL ATRIBUT-PETA M1 ARAHAN SPASIAL BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG

NAMOBJ	JNSRPR	WADMPR	WADMKK	WADMKC	FGSKWS	SBDATA
Kawasan Permukiman	Kawasan Budi Daya	Provinsi Bali	Kota Denpasar	Kecamatan Denpasar Barat	Kawasan didorong	Analisis SPPR, 2020
Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Lindung	Provinsi Bali	Kota Denpasar	Kecamatan Denpasar Selatan	Kawasan dikendalikan	Analisis SPPR, 2020
Kawasan Pariwisata	Kawasan Budi Daya	Provinsi Bali	Kabupaten Tabanan	Kecamatan Kediri	Kawasan didorong	Analisis SPPR, 2020

b. Format Penyajian Tabel Atribut Peta Matriks 5 (M5) Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

Tabel atribut peta M5 memuat informasi tingkat sinkronisasi pada rencana terpadu program pemanfaatan ruang jangka menengah yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai tujuan penataan ruang, kode program, jenis rencana struktur ruang, nama program, lokasi program, besaran, sumber dan/atau alternatif pembiayaan, instansi pelaksana, tahun pelaksanaan program, tingkat sinkronisasi, dan sumber data.

Format penyajian beserta contoh pengisian penyajian tabel atribut peta M5 Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah tercantum pada Tabel V.4 dan Tabel V.5.

TABEL V.4. FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA M5 RENCANA TERPADU PROGRAM PEMANFAATAN RUANG JANGKA MENENGAH

Ketentuan Data	Tujuan Penataan Ruang	Kode Program	Jenis Rencana Struktur Ruang	Nama Program	Lokasi Program	Besaran	Sumber dan/atau Alternatif Pembiayaan	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan Program	Tingkat Sinkronisasi	Sumber Data
NamaField	TUJUAN	KODPRO	JNSRSR	NAMPRO	LOKPRO	BSRPRO	SBIAYA	INSLAK	THNPRO	TKTSIN	SBDATA
Data Type	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text
Length	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250

TABEL V.5. CONTOH PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA M5 RENCANA TERPADU PROGRAM PEMANFAATAN RUANG JANGKA MENENGAH

TUJUAN	KODPRO	JNSRSR	NAMPRO	LOKPRO	BSRPRO	SBIAYA	INSLAK	THNPRO	TKTSIN	SBDATA
Tujuan 1	SDA. 2	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Pembangunan Bendungan Sidan	Kabupaten Badung	3,13 juta meter kubik	APBN	Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR	2020, 2021, 2022	Tinggi	Analisis SPPR, 2020
Tujuan 1	LAT. 1	Sistem Jaringan Transportasi	Pengembangan Pelabuhan Benoa	Kota Denpasar	1 unit	APBN	Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	2020, 2021, 2022, 2023	Tinggi	Analisis SPPR, 2020

2. FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA SPPR JANGKA PENDEK 1 (SATU) TAHUNAN

Pada penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan dihasilkan peta Matriks 3 (M3) Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang. Tabel atribut peta M3 memuat informasi program pemanfaatan ruang yang menjadi prioritas dilaksanakan pada tahun (t+2) yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai nomor program, program pemanfaatan ruang (t+2), usulan program/kegiatan sektor (t+2), instansi pelaksana, lokasi, sasaran pengembangan wilayah/kawasan, tingkat prioritas, dan sumber data.

Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut Peta M3 Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang tercantum pada Tabel V.6 dan Tabel V.7.

TABEL V.6. FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA M3 HASIL PRIORITAS PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

Ketentuan Data	Nomor Program	Program Pemanfaatan Ruang (t+2)	Usulan Program/ Kegiatan Sektor (t+2)	Instansi Pelaksana	Lokasi	Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan				Tingkat Prioritas	Sumber Data
NamaField	NOMPRO	PROFAT	PROKEG	INSLAK	LOKASI	PSTKIM	KWSAND	KWSSTR	KWPTUM	PRIORT	SBDATA
Data Type	Long Integer	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text
Length	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250

TABEL V.7. CONTOH PENGISIAN PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA M3 HASIL PRIORITAS PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

NOMPRO	PROFAT	PROKEG	INSLAK	LOKASI	PSTKIM	KWSAND	KWSSTR	KWPTUM	PRIORT	SBDATA
1	Pengembangan Pelabuhan Benoa	Pengembangan Pelabuhan Benoa	Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Kota Denpasar	PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	Kawasan Andalan Denpasar Ubud-Kintamani, Kawasan Andalan Singaraja dsk, Kawasan Andalan Laut Bali	KSN Perkotaan Sarbagita	Tidak ada	Prioritas 1	Analisis SPPR, 2020
2	Pembangunan Bandar Udara Bali Baru*	Pengembangan Bandar Udara Bali Utara*	Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan	Kabupaten Buleleng	Tidak ada	Kawasan Andalan Singaraja dsk, KPPN Bali Utara/Singaraja dsk	Tidak ada	Tidak ada	Prioritas 2	Analisis SPPR, 2020

B.PENGATURAN PENYAJIAN PETA SPPR

Pada penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan, disajikan peta SPPR yang mengacu kepada beberapa ketentuan sebagai berikut:

peta SPPR mengacu pada standar penyajian peta RTR sesuai perundang-undangan;
peta SPPR menggunakan peta RTR sebagai peta dasar (basemap) dalam proses penyajian peta SPPR;
album peta SPPR dalam format digital menggunakan tingkat ketelitian peta sesuai dengan masing-masing skala peta RTR; dan
album peta SPPR dalam format cetak disesuaikan dengan ukuran format dokumen SPPR dengan mengutamakan kejelasan informasi program.

Pengaturan penyajian peta SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan akan dijelaskan lebih rinci pada penjelasan berikut:

1. PENYAJIAN PETA SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN

Penyajian peta SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan, terdiri atas:

a) Penyajian Peta Matriks 1 (M1) Arahan Spasial berdasarkan Rencana Tata Ruang; dan

b) Penyajian Peta Matriks 5 (M5) Perumusan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah.

Tata cara penyajian peta M1 dan peta M5 pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

a. Penyajian Peta-Peta Matriks 1 (M1) Arahan Spasial berdasarkan Rencana Tata Ruang

1) Lingkup Analisis

Lingkup analisis yang dilakukan pada penyajian peta M1 meliputi:

Melakukan analisis spasial untuk mengetahui kesesuaian arahan spasial dalam indikasi program utama berdasarkan tujuan penataan ruang; dan
Melakukan analisis peta rencana pola ruang RTR yang diklasifikasikan menjadi kawasan didorong atau kawasan dikendalikan berdasarkan kriteria dan arahan pemanfaatan ruang pada RTR yang akan disusun SPPR-nya dalam upaya perwujudan RTR.

2) Sasaran

Sasaran yang diharapkan pada penyajian peta M1 adalah untuk menunjukkan fungsi kawasan berdasarkan klasifikasi kawasan didorong atau kawasan dikendalikan sebagai arahan dalam pengembangan kawasan.

3) Tata Cara Penyajian Peta

Input, proses, danoutput pada penyajian peta M1 adalah sebagai berikut:

a) Input

Input penyajian peta M1 menggunakan data spasial pada M1 terkait arahan spasial menggunakanfiledalam bentuk kelas fitur dari peta RTR yang akan disusun SPPR-nya.

b) Proses

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyajian peta M1 meliputi:

Menggunakan peta rencana pola ruang sebagai peta dasar (basemap) untuk analisis peta M1;
Melakukan analisis terhadap rencana pola ruang yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya yang diklasifikasikan menjadi kawasan didorong atau kawasan dikendalikan untuk mendukung tujuan penataan ruang yaitu:
1. Kawasan didorong adalah kawasan yang diarahkan untuk didorong pengembangannya dalam rangka perwujudan kawasan sesuai dengan arahan tujuan penataan ruang dalam RTR yang akan disusun SPPRnya. Maksud dari didorong pengembangannya adalah didorong pengembangan kawasannya melalui pembangunan atau pengembangan program infrastruktur.
2. Kawasan dikendalikan adalah kawasan yang dikendalikan pengembangannya dalam rangka perwujudan kawasan sesuai dengan arahan tujuan penataan ruang dalam RTR yang akan disusun SPPRnya. Maksud dari dikendalikan pengembangannya adalah dikendalikan pengembangan kawasannya melalui pembatasan pembangunan atau pembatasan pengembangan program infrastruktur dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
  
  Contoh:
  Berdasarkan Tujuan RTR KSN Sarbagita sebagai berikut:
  mewujudkan Kawasan Perkotaan Sarbagita yang aman, nyaman, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata bertaraf internasional, yang berjati diri budaya Bali berlandaskan Tri Hita Karana
  
  Analisis yang dilakukan untuk mendukung perwujudan RTR KSN Sarbagita tersebut meliputi:
  1. kawasan peruntukan pariwisata pada kawasan budi daya dalam Rencana Pola Ruang diklasifikasikan menjadi kawasan yang didorong pengembangannya, sehingga program pemanfaatan ruang yang berada di atas kawasan didorong ini, diharapkan perlu untuk segera diprioritaskan pelaksanaannya.
  2. untuk menjaga keberlanjutan Kawasan Perkotaan Sarbagita, diperlukan upaya untuk menjaga fungsi lindung, meliputi sempadan pantai, sempadan jurang, kawasan suci, dsb sehingga kawasan tersebut diklasifikasikan sebagai kawasan yang dikendalikan pengembangannya melalui pembatasan pembangunan atau pembatasan pengembangan program infrastruktur.
  3. selanjutnya analisis kawasan didorong dan kawasan dikendalikan dilakukan untuk keseluruhan kawasan lindung dan budi daya dalam rangka mencapai perwujudan RTR sesuai dengan tujuan penataan ruang.
Wilayah yang memiliki aturan/ketentuan tambahan dalam bentuk outline atau overlay zone dalam rencana pola ruang, perlu menjadi bagian dari analisis pada peta SPPR; dan
Menambahkan titik pusat permukiman/kegiatan dan Sistem Jaringan Transportasi utama (Jalan, Pelabuhan, Bandara, dsb) sesuai kebutuhan analisis untuk mendukung informasi arahan spasial.

c) Output

Hasil Output penyajian peta ini adalah Peta M1 Arahan Spasial Berdasarkan Rencana Tata Ruang meliputi kawasan didorong dan kawasan dikendalikan.

Contoh Penyajian Peta M1 Arahan Spasial Berdasarkan Rencana Tata Ruang tercantum dalam Gambar V.2.

b. Penyajian Peta Matriks 5 (M5) Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

1) Lingkup Analisis

Lingkup analisis yang dilakukan pada penyajian peta M5 adalah melakukan pemetaan untuk memperoleh gambaran penyajian lokasi program secara spasial serta tingkatan sinkronisasi program jangka menengah berdasarkan kesesuaian arahan lokasi dalam RTR yang diklasifikasikan berdasarkan tujuan penataan ruang.

2) Sasaran

Sasaran yang diharapkan pada penyajian peta M5 meliputi:

Memperoleh gambaran lokasi indikatif program berdasarkan arahan pemanfaatan ruang;
Memperoleh klasifikasi sinkronisasi program berdasarkan tingkatan sinkronisasi; dan
Memperoleh dasar analisis penentuan program prioritas Tahunan dalam SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

3) Tata Cara Penyajian Peta

Input, proses, dan output pada penyajian peta M5 adalah sebagai berikut:

a) Input

Input penyajian peta M5 menggunakan hasil Peta M1 dan informasi program serta tingkat sinkronisasi pada matriks 5 (M5) yang akan disusun SPPR-nya dalam bentuk kelas fitur. Informasi program yang menjadi input penyajian peta M5 berdasarkan matriks 5 antara lain: tujuan penataan ruang, kode program, lokasi program, dan tingkat sinkronisasi program.

b) Proses

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyajian peta M5 meliputi:

Menggunakan peta rencana pola ruang sebagai peta dasar (basemap) untuk menyusun peta M5 yang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) fungsi utama: kawasan lindung dan kawasan budi daya.
Memetakan lokasi program melalui:
1. penggambaran lokasi berupa titik/garis/poligon yang diperoleh dari informasi data sektoral dan/atau analisis rencana program dalam peta rencana struktur ruang; atau
2. penentuan perkiraan titik lokasi program yang masih indikatif berdasarkan data spasial dan informasi yang tersedia.
Menggambarkan titik tingkat sinkronisasi berdasarkan hasil pemetaan lokasi program; dan
Membuat keterangan/callout yang ditunjukkan dengan kode program pemanfaatan ruang menggunakan kodifikasi program sektoral sesuai dengan ketentuan pada Tabel V.9.

c) Output

HasilOutput adalah P eta M5 Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah. Jika keterangan program dinilai terlalu banyak dan menutupi muka peta, maka peta M5 dapat dibagi menjadi beberapa bagian, agar lebih informatif.

Peta M5 SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi program sektoral berdasarkan tujuan penataan ruang dalam RTR atau disajikan berdasarkan tahun pelaksanaan program disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan.

Contoh Penyajian Peta M5 Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah tercantum dalam Gambar V.3.

2. PENYAJIAN PETA SPPR JANGKA PENDEK 1 (SATU) TAHUNAN

Penyajian peta SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan dilakukan berdasarkan pada matriks 3 (M3) Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang, yang akan menunjukkan secara spasial terkait prioritas program pemanfaatan ruang.

a. Lingkup Analisis

Lingkup analisis yang dilakukan meliputi:

melakukan analisis spasial untuk menggambarkan lokasi program berdasarkan prioritasnya, yaitu prioritas 1(satu) didahulukan pelaksanaannya hingga prioritas 3 (tiga) yang belum diprioritaskan dalam pelaksanaannya;
untuk penyajian peta SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan oleh Pemerintah Pusat, dilakukan pada lingkup wilayah berdasarkan administrasi provinsi, yang telah mengintegrasikan prioritas pelaksanaan program pemanfaatan ruang berdasarkan hasil output SPPR Jangka Menengah RTR Pulau/Kepulauan dan RTR KSN; dan
untuk penyajian peta SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan oleh Pemerintah Daerah, dilakukan pada lingkup analisis wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penyelarasan output SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota.

b. Sasaran

Sasaran yang diharapkan adalah untuk memperoleh gambaran lokasi indikatif program pemanfaatan ruang berdasarkan hasil penilaian pada proses prioritas program pemanfaatan ruang yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkat prioritas yaitu Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.

c. Tata Cara Penyajian Peta

Input, proses, dan output pada penyajian peta SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan adalah sebagai berikut:

1) Input

Input penyajian peta SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan menggunakan data spasial berdasarkan hasil analisis pada matriks 3 Hasil Prioritas Program Pemanfaatan Ruang.

2) Proses

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyajian peta SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan:

Menggunakan peta rencana pola ruang sebagai peta dasar (basemap) untuk menyusun peta M3 SPPR Jangka Pendek yang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) fungsi utama: kawasan lindung dan kawasan budi daya.
Memetakan titik/garis/poligon lokasi indikatif program pemanfaatan ruang berdasarkan hasil penilaian prioritas pada matriks 3;
Menggambarkan titik tingkat prioritas program berdasarkan hasil pemetaan lokasi program;
Membuat keterangan/callout yang menunjukkan rincian nomenklatur program pemanfaatan ruang, berdasarkan informasi pada matriks 3 Hasil Prioritas Program
Pemanfaatan Ruang kolom (1) dan kolom (3); dan
Seluruh proses pada tahap ini menggunakan ketentuan kodifikasi, simbolisasi, dan pewarnaan Peta SPPR yang tercantum pada Tabel V.9 dan Tabel V.10.

3) Output

Hasil output berupa Peta SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan dari matriks 3 Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dapat disajikan secara berurutan sesuai dengan prioritasnya atau sesuai kebutuhan dengan mengutamakan kejelasan informasi program.

Apabila pembuatan keterangan/callout rincian program tidak cukup dimuat dalam 1 (satu) lembar peta, makadapat digambarkan menjadi beberapa bagian lembar peta.

Contoh Peta SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan tercantum dalam Gambar V.4.

Dalam penyajian peta SPPR mengacu pada kaidah ketentuan penyajian peta RTR sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat beberapa ketentuan pengaturan khusus yang digunakan dalam peta SPPR. Ketentuan terkait kodifikasi, simbol, pewarnaan, dan penggambaran untuk mendukung penyusunan peta SPPR tercantum pada Tabel V.9 dan Tabel V.10.

TABEL V.9. KETENTUAN KODIFIKASI DAN PEWARNAAN KETERANGAN PROGRAM DALAM PENYAJIAN PETA SPPR

Kode	Jenis Program	Simbol	Pewarnaan
SDA	Program infrastruktur terkait Sumber Daya Air		( Fill : 156 194 229)
JLN	Program infrastruktur terkait Pembangunan Jalan dan Jembatan
KIM	Program infrastruktur terkait Sarana dan Prasarana Permukiman
DAT	Program infrastruktur Perhubungan Darat		( Fill : 255 000 000)
LAT	Program infrastruktur Perhubungan Laut
DAR	Program infrastruktur Perhubungan Udara
KRT	Program infrastruktur Perhubungan Perkeretaapian
LIS	Program infrastruktur terkait Ketenagalistikan		( Fill : 255 255 000)
GAS	Program infrastruktur terkait Minyak dan Gas Bumi
MBB	Program infrastruktur terkait Mineral dan Batu Bara
EBT	Program infrastruktur terkait Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
KOM	Program infrastruktur terkait Informasi dan Komunikasi Publik		( Fill : 112 048 160)
BCN	Program infrastruktur terkait kegiatan Penanggulangan Bencana		( Fill : 195 155 000)
HAN	Program infrastruktur terkait Pertahanan dan Keamanan		( Fill : 255 190 190)
LIM	Program infrastruktur terkait Pengolahan Limbah		( Fill : 205 245 122)
PRT	Program Infrastruktur terkait Kelautan dan Perikanan		( Fill : 000 092 230)
XXX*)	Program infrastruktur yang bersifat spasial lainnya		( Fill : 180 125 225)

TABEL V.10. KETENTUAN PENGGAMBARAN DALAM PENYAJIAN PETA SPPR

Nama Unsur

Ilustrasi Penggambaran

Keterangan *)

Klasifikasi Jenis Rencana Pola Ruang dan Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan

Kawasan Budi Daya

(Fill: 255 255 129)

Kawasan Lindung

(Fill: 128 185 166)

Kawasan Andalan Darat

(Outline: 255 000 000)

Kawasan Andalan Laut

(Outline : 223 115 255)

SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Kawasan Didorong

(Fill: 255 190 232)

Transparan 10%

Kawasan Dikendalikan

(Fill: 38 115 000)

Transparan 10%

Titik Sinkronisasi Tinggi

(Fill: 255 000 000)

(Outline: 000 000 000)

Titik Sinkronisasi Sedang

(Fill: 076 230 000)

(Outline: 000 000 000)

Titik Sinkronisasi Rendah

(Fill: 000 112 255)

(Outline: 000 000 000)

Pewarnaan lambang sektor

JLN. 1

		DAT. 1

	EBT. 1

Disesuaikan dengan ketentuan kodifikasi dan pewarnaan program pemanfaatan ruang pada Tabel V.9

SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan

Program Prioritas 1 dan titik lokasi program (indikatif)

(Fill: 255 190 190)

(Outline: 255 000 000)

Program Prioritas 2 dan titik lokasi program (indikatif)

(Fill: 165 245 122)

(Outline : 076 230 000)

Program Prioritas 3 dan titik lokasi program (indikatif)

(Fill: 190 210 255)

(Outline: 000 112 255)

Jalan

(Fill: 230 152 000)

Logo Instansi Pelaksana

Kementerian PUPR

Kementerian Perhubungan

Disesuaikan dengan lambang instansi sektoral (K/L) dan/atau Perangkat

Daerah

Keterangan:

*) Dalam penyajian peta SPPR warna simbol menggunakan RGB dan ukuran simbol dapat disajikan secara proporsional mengikuti skala tampilan peta

1. PETA RENCANA POLA RUANG RTR KSN SARBAGITA (Sumber: Perpres Nomor 51 Tahun 2014)

2. CONTOH PENYAJIAN PETA MATRIKS 1 ARAHAN SPASIAL BERDASARKAN RTR KSN SARBAGITA-SPPRJANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN RTR KSN SARBAGITA (2020-2024)

3. CONTOH PENYAJIAN PETA MATRIKS 5 RENCANA TERPADU PROGRAM PEMANFAATAN RUANG JANGKA MENENGAH- SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN RTR KSN SARBAGITA (2020-2024)

4. CONTOH PENYAJIAN PETA MATRIKS 3 PRIORITAS PROGRAM PEMANFAATAN RUANG-SPPR JANGKA PENDEK1 (SATU) TAHUNAN RTRKSN SARBAGITA DAN RTR PULAU JAWA-BALI DI PROVINSI BALI