Login

Juknis

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan oleh Pemerintah Daerah

Permen ATR/BPN No. 13/2021

DAFTAR ISI
  1. SPPR - SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
    1. Umum
    2. Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Daerah
    3. Tata Cara Pelaksanaan SPPR
    4. Dukungan Sistem Informasi
LAMPIRAN
  1. PENYUSUNAN SPPR OLEH PEMERINTAH DAERAH
    1. PENYUSUNAN SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
      1. Identifikasi Arahan Spasial
      2. Inventarisasi dan Sintesis Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan
      3. Analisis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah
      4. Perumusan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah yang Mendukung Rencana Tata Ruang
  2. FORMAT PENYAJIAN MATRIKS DALAM PENYUSUNAN SPPR
    1. CONTOH PENYAJIAN MATRIKS SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN
      1. Matriks 1 : Arahan Spasial dan Indikasi Program Utama Rencana Tata Ruang;
      2. Matriks 2 : Sintesis Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan;
      3. Matriks 3.a : Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi Program Pemanfaatan Ruang Intrasektor;
      4. Matriks 3.b : Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi Program Pemanfaatan Ruang Antarsektor;
      5. Matriks 4 : Sinkronisasi Waktu Pelaksanaan Program Pemanfaatan Ruang; dan
      6. Matriks 5 : Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah.
  3. FORMAT PENYAJIAN PETA DALAM PENYUSUNAN SPPR
    1. PENGATURAN FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA SPPR
      1. FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN
        1. Format Penyajian Tabel Atribut Peta Matriks 1 (M1) Arahan Spasial berdasarkan Rencana Tata Ruang
        2. Format Penyajian Tabel Atribut Peta Matriks 5 (M5) Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah
    2. PENGATURAN PENYAJIAN PETA SPPR
      1. PENYAJIAN PETA SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN
        1. Penyajian Peta-Peta Matriks 1 (M1) Arahan Spasial berdasarkan Rencana Tata Ruang
        2. Penyajian Peta Matriks 5 (M5) Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

SPPR - SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

A. Umum

Pelaksanaan SPPR dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pelaksanaan SPPR dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan SPPR dapat melibatkan unsur Forum Penataan Ruang.

Pelaksanaan SPPR menghasilkan dokumen:

  1. SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
  2. SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan disusun untuk mewujudkan keterpaduan program Pemanfaatan Ruang.

SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan disusun untuk menentukan prioritas program Pemanfaatan Ruang.

SPPR menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.

B. Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Daerah

Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dilakukan terhadap:

  1. RTRWP;
  2. RTRW Kabupaten; dan
  3. RTRW Kota.

Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR diselaraskan dengan RTR di tingkat nasional.

Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Daerah diselaraskan dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan daerah.

SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan oleh Pemerintah Daerah digunakan sebagai:

  1. masukan untuk penyusunan RPJMD;
  2. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRWP, RTRW Kabupaten, atau RTRW Kota; dan
  3. bahan penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan oleh Pemerintah Daerah digunakan sebagai:

  1. masukan untuk penyusunan RKPD; dan
  2. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRWP, RTRW Kabupaten, atau RTRW Kota.

C. Tata Cara Pelaksanaan SPPR

Tata cara pelaksanaan SPPR meliputi tahap:

  1. persiapan;
  2. pengumpulan data dan informasi;
  3. penyusunan; dan
  4. penyampaian hasil SPPR.

Dalam rangka pelaksanaan SPPR Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk tim pelaksana penyusun SPPR.

Tim pelaksana penyusunan SPPR oleh Pemerintah Pusat dikoordinasikan oleh Menteri.

Tim pelaksana penyusunan SPPR oleh Pemerintah Daerah dibentuk oleh Sekretaris Daerah dan diketuai oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang.

Tim pelaksana penyusunan SPPR melibatkan instansi pelaksana program pemanfaatan ruang.

C.1. Tahap Persiapan SPPR

Dalam tahap persiapan tim pelaksana penyusunan SPPR:

  1. menyusun kerangka acuan kerja;
  2. menginventarisasi kebutuhan data dan informasi; dan
  3. mengidentifikasi dan menetapkan instansi pelaksana program dan pemangku kepentingan.
C.2. Tahap Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder.

Pengumpulan data dan informasi dilakukan untuk memperoleh konfirmasi dan pemutakhiran data program Pemanfaatan Ruang yang diperoleh dari instansi pelaksana program.

Pengumpulan data primer dapat dilaksanakan melalui:

  1. konsultasi publik;
  2. diskusi terfokus;
  3. survei lapangan;
  4. penyebaran angket/kuesioner; dan/atau
  5. wawancara.
C.3. Tahap Penyusunan SPPR

Tahap Penyusunan terdiri atas:

  1. penyusunan SPPR oleh Pemerintah Pusat; dan
  2. penyusunan SPPR oleh Pemerintah Daerah.

Penyusunan SPPR terdiri atas:

  1. penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
  2. penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

Penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan meliputi:

  1. identifikasi arahan spasial;
  2. inventarisasi dan sintesis rencana tata ruang dengan rencana pembangunan;
  3. analisis sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah; dan
  4. perumusan rencana terpadu program Pemanfaatan Ruang jangka menengah yang mendukung rencana tata ruang.

Kerangka waktu penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan, dilaksanakan dengan ketentuan:

  1. SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan disusun setelah RTR ditetapkan;
  2. SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan disusun 1 (satu) kali sesuai dengan jangka waktu 5 (lima) Tahunan dalam RTR dengan mempertimbangkan waktu periodisasi RPJMN atau RPJMD; dan
  3. SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dilakukan pemutakhiran data setiap tahun.

Penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan meliputi:

  1. identifikasi keterlaksanaan rencana terpadu program Pemanfaatan Ruang jangka menengah;
  2. penilaian prioritas program Pemanfaatan Ruang jangka pendek; dan
  3. usulan prioritas program Pemanfaatan Ruang jangka pendek.

Kerangka waktu penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan, dilaksanakan dengan ketentuan:

  1. SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan disusun setelah RTR ditetapkan;
  2. SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan dilakukan setiap tahun; dan
  3. SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan disusun 2 (dua) tahun sebelum RKP atau RKPD ditetapkan.

Penyusunan SPPR dituangkan dalam bentukpenyajian matriks dan peta.

Penyusunan SPPR tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Format penyajian matriks dalam penyusunan SPPR tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Format penyajian peta dalam penyusunan SPPR tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

C.4. Tahap Penyampaian Hasil SPPR

Tahap penyampaian hasil SPPR dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penyampaian hasil SPPR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dilakukan oleh Menteri kepada kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah terkait.

Penyampaian hasil SPPR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang kepada Menteri dan perangkat daerah terkait melalui kepala daerah.

Penyampaian hasil SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagai masukan untuk rencana pembangunan dilakukan paling lambat:

  1. 2 (dua) tahun sebelum RPJMN atau RPJMD ditetapkan; atau
  2. pada saat kajian teknokratik RPJMN atau RPJMD disusun.

Penyampaian hasil SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan sebagai masukan untuk rencana pembangunan (RKP/RKPD) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan Musrenbang Nasional atau Musrenbang Daerah.

Penyampaian hasil SPPR disampaikan kepada:

  1. kementerian/lembaga yang membidangi urusan perencanaan pembangunan untuk SPPR oleh Pemerintah Pusat; atau
  2. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah untuk SPPR oleh Pemerintah Daerah

Penyampaian hasil SPPR kepada tim penyusun RTR dilakukan sebelum pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.

Penyampaian hasil SPPR oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri adalah SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagai masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR di daerah.

D. Dukungan Sistem Informasi

  1. Penyusunan SPPR dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi perencanaan pembangunan.
  2. Sistem informasi bertujuan untuk membantu proses penyusunan dan koordinasi dengan pihak terkait serta penyampaian hasil.
  3. Kebijakan teknis, aksesibilitas, tata cara berbagi pakai data dan pengelolaan SPPR diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

LAMPIRAN III. PENYUSUNAN SPPR OLEH PEMERINTAH DAERAH

Penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

  1. Penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
  2. Penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

Penyusunan SPPR oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya dilakukan terhadap RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, dan/atau RTRW Kota yaitu dengan menyelaraskan indikasi program utama RTR di tingkat daerah dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.

Lingkup program pemanfaatan ruang yang ditelaah pada penyusunan SPPR oleh Pemerintah Daerah adalah seluruh program infrastruktur untuk mewujudkan fungsi kawasan sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. SPPR oleh Pemerintah Provinsi menelaah program yang menggunakan sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi; dan
  2. SPPR oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menelaah program yang menggunakan sumber pembiayaan APBD Kabupaten/Kota dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

A. PENYUSUNAN SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Tata cara penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan terdiri atas 4 (empat) tahap utama yaitu:

  1. Identifikasi arahan spasial;
  2. Inventarisasi dan sintesis rencana tata ruang dengan rencana pembangunan;
  3. Analisis sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah; dan
  4. Perumusan rencana terpadu program pemanfaatan ruang jangka menengah yang mendukung rencana tata ruang.

Hasil pengolahan data dan analisis dalam tahap penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan disajikan dalam bentuk Dokumen SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan yang disertai:

  1. Buku Matriks SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
  2. Album Peta SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan (dalam bentuk format digital dan format cetak).

Pada setiap tahap penyusunan akan dijelaskan lebih rinci pada penjelasan berikut:

1. Identifikasi Arahan Spasial

Identifikasi arahan spasial merupakan upaya mengintegrasikan dokumen RTR dalam SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan, untuk melihat konsistensi dan keselarasan arahan spasial RTR tingkat nasional dengan RTR tingkat daerah (asas berjenjang dan komplementer).

Input, proses, dan output dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Input

Input dalam identifikasi arahan spasial adalah:

  1. Tujuan, kebijakan, dan strategi dari RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota yang akan disusun SPPR-nya.
  2. Arahan spasial terkait dari RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RTRW Provinsi (untuk SPPR oleh Pemerintah Kabupaten/Kota), RTRW Kabupaten/Kota (untuk SPPR oleh Pemerintah Provinsi) sesuai lingkup wilayah yang akan disusun SPPR-nya.

Dalam mengidentifikasi arahan spasial juga perlu mempertimbangkan muatan perencanaan ruang laut berupa perairan pesisir pada RTRW Provinsi.

b. Proses

Proses yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

  1. Inventarisasi dan identifikasi seluruh arahan spasial RTR terkait yang selaras dengan arahan spasial (tujuan, kebijakan, dan strategi) pada RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota yang akan disusun SPPR-nya.
  2. Identifikasi indikasi program utama pada rentang periode 5 (lima) tahun (selaras dengan periode RPJMD) berdasarkan arahan pemanfaatan ruang pada RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota dan backlog program yang belum terlaksana pada indikasi program utama RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota tersebut berdasarkan hasil evaluasi keterlaksanaan program.
  3. Identifikasi dan pengklasifikasian indikasi program utama RTR berdasarkan program sektoral sesuai arahan pemanfaatan ruang pada RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota yang akan disusun SPPR-nya.
  4. Identifikasi arahan lokasi/wilayah/kawasan pada indikasi program utama yang dituangkan ke dalam 2 (dua)klasifikasi fungsi kawasan untuk mendukung tujuan penataan ruang yaitu:
    1. Kawasan didorong
      • + Merupakan kawasan yang diarahkan untuk didorong pengembangannya dalam rangka perwujudan kawasan sesuai dengan tujuan penataan ruang dalam RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota yang akan disusun SPPR-nya. Maksud dari didorong pengembangannya adalah didorong pengembangan kawasannya melalui pembangunan atau pengembangan program infrastruktur.
    2. Kawasan dikendalikan
      • + Merupakan kawasan yang dikendalikan pengembangannya dalam rangka perwujudan kawasan sesuai dengan tujuan penataan ruang dalam RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota yang akan disusun SPPR-nya. Maksud dari dikendalikan pengembangannya adalah dikendalikan pengembangan kawasannya melalui pembatasan pembangunan atau pembatasan pengembangan program infrastruktur dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

c. Output

Output yang dihasilkan pada tahap ini adalah Matriks 1 (M1) Arahan Spasial dan Indikasi Program Utama Rencana Tata Ruang yang memuat:

  1. Arahan lokasi berdasarkan fungsi kawasan yang diklasifikasikan ke dalam kawasan didorong atau kawasan dikendalikan pengembangannya untuk masing-masing tujuan penataan ruang pada RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota yang akan disusun SPPR-nya; dan
  2. Hasil identifikasi indikasi program utama RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota selaras dengan periode RPJMD dan backlog program yang belum terlaksana pada indikasi program utama RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota tersebut berdasarkan hasil evaluasi keterlaksanaan program.

Format Matriks 1 Arahan Spasial dan Indikasi Program Utama Rencana Tata Ruang tercantum pada Tabel III.1.

Selain dalam bentuk matriks, hasil output arahan spasial pada tahap ini juga disajikan dalam bentuk Peta M1 Arahan Spasial berdasarkan Rencana Tata Ruang. Secara lebih jelas, contoh penyajian matriks 1 dan peta M1 tercantum pada Lampiran IV dan Lampiran V.

TABEL III.1. FORMAT MATRIKS 1 ARAHAN SPASIAL DAN INDIKASI PROGRAM UTAMA RENCANA TATA RUANG

No. Arahan Spasial RTR Arahan Spasial Terkait Arahan Spasial Jangka Menengah 5 (lima) Tahun
Tujuan, Kebijakan, Strategi Arahan Lokasi/Wilayah/ Kawasan RTRWN RTRW Provinsi Arahan Lokasi Berdasarkan Fungsi Kawasan Indikasi Program Utama RTR
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. TUJUAN 1    
1.1 Kebijakan 1  

Kawasan didorong:

...............................

 

Kawasan dikendalikan:

...............................

  
1.1.1 Strategi 1      
1.1.2 Strategi 2      
1.1.3 dst.      
1.2 Kebijakan 2  
1.2.1 dst.      
2. TUJUAN 2, dst.    

Keterangan:

  1. Kolom (1) : Penomoran untuk membedakan dalam pengisian tujuan, kebijakan, dan strategi diperoleh dari RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota yang akan disusun SPPR-nya.
  2. Kolom (2) : Tujuan, kebijakan, dan strategi yang terdapat pada RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota.
  3. Kolom (3) : Arahan lokasi/wilayah/kawasan yang mendukung perwujudan tujuan, kebijakan, dan strategi dari RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota.
  4. Kolom (4)-(7) : Arahan spasial yang berasal dari RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN dalam lingkup wilayah terkait yang mendukung arahan spasial RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota (asas berjenjang dan komplementer). *) Input Arahan Spasial untuk RTRW Provinsi adalah seluruh RTRW Kabupaten/Kota di dalam Provinsi tersebut, sedangkan Input arahan spasial untuk RTRW Kabupaten/Kota adalah RTRW Provinsi.
  5. Kolom (8) : Hasil integrasi seluruh arahan lokasi/wilayah/kawasan yang diperoleh dari rencana pola ruang diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) fungsi kawasan yaitu kawasan didorong atau kawasan dikendalikan pengembangannya untuk masing-masing tujuan penataan ruang pada RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota.
  6. Kolom (9) : Hasil identifikasi indikasi program utama periode 5 (lima) tahun pada RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota yang akan disusun SPPR-nya untuk masing-masing tujuan penataan ruang selaras dengan periode RPJMD dan backlog program yang belum terlaksana pada indikasi program utama RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota tersebut berdasarkan hasil evaluasi keterlaksanaan program. Indikasi program utama yang ditelaah diklasifikasikan berdasarkan program sektoral sesuai arahan pemanfaatan ruang pada RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota yang akan disusun SPPR-nya.

2. Inventarisasi dan Sintesis Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan

Inventarisasi dan sintesis RTR dengan rencana pembangunan dilakukan dengan menginventarisasi program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan di daerah dan selanjutnya dilakukan sintesis berdasarkan arahan spasial dalam RTR.

Input, proses, dan output dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Input

Input dalam tahap ini meliputi:

  1. Output dari Matriks 1 Kolom (9) yaitu indikasi program utama 5 (lima) tahun pada RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota yang akan disusun SPPR-nya;
  2. Inventarisasi indikasi program utama yang termuat dalam RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RTRW Provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kota yang mendukung atau selaras dengan indikasi program utama RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota yang akan disusun SPPR-nya; dan
  3. Inventarisasi program sektoral dan kewilayahan yang diperoleh dari dokumen rencana pembangunan.

Input inventarisasi program sektoral dan kewilayahan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan oleh Pemerintah Daerah tercantum pada Tabel III.2.

TABEL III.2. INPUT INVENTARISASI PROGRAM SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN SPPR JANGKA OLEH PEMERINTAH DAERAH

No. Dokumen Rencana Pembangunan Kriteria dan Penjelasan
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Merupakan dokumen perencanaan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.

 

Catatan:

Program yang ditelaah merupakan program dengan pembiayaan APBD.

Jika RPJMN belum disusun, maka mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

 

Catatan:

Jika RPJMD belum disusun, maka mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

3. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

 

Contoh: Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Aa, dsb.
4. Rencana pembangunan perangkat daerah

Merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun Perangkat Daerah yang telah ditetapkan (legal) selain

Renstra Perangkat Daerah, umumnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

 

Contoh: Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil), Rencana Umum Energi Daerah (RUED), dsb.
5. Dukungan Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis

Merupakan program pemerintah daerah yang mendukung kebijakan nasional yang bersifat strategis dengan pembiayaan APBD berdasarkan kewenangan pemerintah daerah dan tercantum dalam rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

 

Contoh:

Program penyediaan dan pemeliharaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Provinsi Aa

(APBD, tertuang dalam RPJMD) untuk mendukung Program PSN dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2020tentang Percepatan

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional terkait pembangunan rumah susun di Provinsi Aa.

b. Proses

Proses yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

  1. Inventarisasi indikasi program utama 5 (lima) tahun dalam RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RTRW Provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkup wilayah yang mendukung atau selaras dengan indikasi program utama RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota yang akan disusun SPPR-nya.
  2. Inventarisasi program sektoral dan kewilayahan yang diperoleh dari berbagai dokumen rencana pembangunan di daerah yang mendukung tujuan penataan ruang. Inventarisasi menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel III.3.
  3. Sintesis program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahun, yang merupakan hasil analisis dari muatan indikasi program utama dalam RTR dengan program sektoral dan kewilayahan dari dokumen rencana pembangunan di daerah yang mendukung tujuan penataan pada RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota yang akan disusun SPPR-nya. Hasil sintesis program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahun disusun dengan menggunakan nomenklatur program berdasarkan pada dokumen RTR dan/atau rencana pembangunan termutakhir.
  4. Penentuan sasaran pengembangan wilayah/kawasan yang dapat ditelaah berdasarkan:
    1. Pusat permukiman/kegiatan yang diamanatkan dalam RTRW Provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kota, contoh: Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
    2. Kawasan andalan yang diamanatkan dalam RTRWN.
    3. Kawasan Strategis (KSN/KSP/KSK) yang diamanatkan dalam RTRWN, RTRW Provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kota.
    4. Kawasan pusat pertumbuhan yang diamanatkan dalam RPJMN dan RPJMD, contoh: Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dsb.

c. Output

Output yang dihasilkan dalam tahap ini adalah Matriks 2 Sintesis Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan yang memuat sintesis indikasi program utama RTR dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan di daerah.

TABEL III.3. KODIFIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

No. Kode Program Sektoral
1. SDA Program infrastruktur terkait Sumber Daya Air
2. JLN Program infrastruktur terkait Pembangunan Jalan dan Jembatan
3. KIM Program infrastruktur terkait Sarana dan Prasarana Permukiman
4. DAT Program infrastruktur Perhubungan Darat
5. LAT Program infrastruktur Perhubungan Laut
6. DAR Program infrastruktur Perhubungan Udara
7. KRT Program infrastruktur Perhubungan Perkeretaapian
8. LIS Program infrastruktur terkait Ketenagalistrikan
9. GAS Program infrastruktur terkait Minyak dan Gas Bumi
10. MBB Program infrastruktur terkait Mineral dan Batu Bara
11. EBT Program infrastruktur terkait Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
12. KOM Program infrastruktur terkait Informasi dan Komunikasi Publik
13. BCN Program infrastruktur terkait kegiatan Penanggulangan Bencana
14. HAN Program infrastruktur terkait Pertahanan dan Keamanan
15. LIM Program infrastruktur terkait Pengolahan Limbah
16. PRT Program infrastruktur terkait Kelautan dan Perikanan
17. XX1 Program infrastruktur yang bersifat spasial lainnya
18. XX2, XX3, dst Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Program infrastruktur yang bersifat spasial lainnya

TABEL III.4. FORMAT MATRIKS 2 SINTESIS RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA PEMBANGUNAN

No. Indikasi Program Utama 5 (Lima) Tahun RTRW Rencana Tata Ruang Rencana Pembangunan Kode Sintesis Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahun /b>
RTRWN RTR Pulau/Kepulauan RTR KSN RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/ Kota*) RPJMN *) RPJMD Provinsi dan/ atau RPJMD Kabupaten/Kota *) Rencana Strategis Perangkat Daerah Rencana Pembangunan Perangkat Daerah Dukungan terhadap Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis *) Program Pemanfaatan Ruang Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan Tahun Pelaksanaan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
                             
                             
                             

Keterangan:

  1. Kolom (1) : Penomoran urutan program.
  2. Kolom (2) : Indikasi program utama 5 (lima) tahun pada RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota yang akan disusun SPPR-nya (Matriks 1 kolom 9) yang selaras dengan periode RPJMD danbacklogprogram yang belum terlaksana pada indikasi program utama RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota tersebut berdasarkan hasil evaluasi keterlaksanaan program.
  3. Kolom (3)-(6) : Indikasi program utama yang termuat dalam masing-masing dokumen RTR di kolom (3)-(6) yang mendukung atau sejalan dengan indikasi program utama RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota yang terdapat dalam kolom (2).
    • *) pada Kolom (6): Input program untuk SPPR RTRW Provinsi adalah RTRW Kabupaten/Kota di dalam Provinsi tersebut, sedangkan Input program untuk SPPR RTRW Kabupaten/Kota adalah RTRW Provinsi terkait.
    • Pada kolom (3) (6), input program yang ditelaah merupakan program dengan pembiayaan APBD berdasarkan kewenangannya.
  4. d. Kolom (7)-(11) :Program sektoral dan kewilayahan yang termuat dalam masing-masing dokumen rencana pembangunan yang mendukung atau selaras dengan indikasi program utama yang terdapat dalam kolom (2).
    • *) pada Kolom (7): input Program yang ditelaah merupakan program dengan pembiayaan APBD.
    • *) pada Kolom (8): input program untuk SPPR RTRW Provinsi adalah RPJMD Provinsi, sedangkan input program untuk SPPR RTRW Kabupaten/Kota adalah RPJMD Provinsi (dengan pembiayaan APBD Kabupaten/Kota) dan RPJMD Kabupaten/Kota.
    • *) pada Kolom (11): input program yang ditelaah merupakan program yang mendukung kebijakan nasional yang bersifat strategis dengan pembiayaan APBD berdasarkan kewenangannya dan tercantum dalam rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan (dapat merupakan bagian yang tercantum dari kolom (7)-(10)).
  5. Kolom (12) : Kode program pemanfaatan ruang menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel III.3.
  6. Kolom (13) : Hasil sintesis program pemanfaatan ruang 5 (lima) tahunan dari indikasi program utama 5(lima) tahun dalam RTR dan dokumen rencana pembangunan.
    1. Program pemanfaatan ruang yang dapat diinventarisasi sebagai masukan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR diberi tanda '(*)', dengan kriteria:
    2. Bahan pertimbangan untuk masukan peninjauan kembali RTRW Provinsi:
      1. Program pada indikasi program utama dalam RTR pada kolom (3)-(6) (Sumber Pembiayaan dari APBD Provinsi) yang tidak terdapat dalam RTRW Provinsi; dan
      2. Program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan di kolom (7)-(11) (Sumber Pembiayaan APBD Provinsi) yang belum terakomodir dalam RTRW Provinsi.
    3. Bahan pertimbangan untuk masukan peninjauan kembali RTRW Kabupaten/Kota:
      1. Program pada indikasi program utama dalam RTR pada kolom (3)-(6) (Sumber Pembiayaan dari APBD Kabupaten/Kota) yang tidak terdapat dalam RTRW Kabupaten/Kota; dan
      2. Program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan di kolom (7)-(11) (Sumber Pembiayaan APBD Kabupaten/Kota) yang belum terakomodir dalam RTRW Kabupaten/Kota.
  7. Kolom (14) : Sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan lingkup lokasi program pemanfaatan ruang.
  8. Kolom (15): Tahun pelaksanaan program yang diperoleh dari analisis data sekunder dalam dokumen RTR dan/atau rencana pembangunan termutakhir.

3. Analisis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

Sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dilakukan melalui 3 (tiga) aspek penilaian yaitu sinkronisasi berdasarkan fungsi, lokasi, dan waktu.

Fungsi dan Lokasi

Sinkronisasi berdasarkan fungsi dan lokasi merupakan upaya yang dilakukan guna menganalisis keterkaitan fungsi serta keterkaitan lokasi antar program pemanfaatan ruang untuk mendukung fungsi kawasan, meliputi:

  1. Sinkronisasi fungsi dan lokasi antara program yang terdapat pada satu sektor yang sama (program intrasektor); dan
  2. Sinkronisasi fungsi dan lokasi antara program pada sektor yang berbeda (program antarsektor).

Waktu

Sinkronisasi berdasarkan waktu merupakan upaya yang dilakukan guna menyelaraskan waktu pelaksanaan antar program pemanfaatan ruang agar sesuai dengan kerangka waktu/periode pelaksanaan program. Maksud dari sinkron secara waktu adalah keterpaduan antar program dapat berada dalam tahapan pelaksanaan yang sama dan/atau berurutan serta dapat selesai tepat waktu sesuai kerangka waktu yang direncanakan.

Setiap program memiliki kerangka waktu/periode yang berbeda pada setiap tahapannya, sehingga antara suatu program dengan program lainnya perlu disinkronisasikan dengan baik. Setiap program sebaiknya memiliki penjadwalan yang berisikan kerangka waktu tahapan perencanaan hingga pelaksanaan program. Ilustrasi penjadwalan tahapan program dapat dilihat pada Gambar III.1.

GAMBAR III.1. CONTOH ILUSTRASI PENJADWALAN TAHAPAN PENYUSUNAN PROGRAM INFRASTRUKTUR

(t-2) (t-1) (t) (t+1) (t+2)
2020 2021 2022 2023 2024
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
            Perencanaan                                                                        
                                        Pemrograman                                                  
                                                                    Penganggaran                          
                                                                                            Pelaksanaan
                                                                                                                       

Setiap kegiatan pada suatu program akan memiliki siklus proyek perencanaan yang berbeda dan perlu diperhatikan dalam proses sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Umumnya siklus proyek perencanaan infrastruktur dalam tahap perencanaan hingga pelaksanaan terdiri atas proses penyiapan readiness criteria, konstruksi/pelaksanaan, dan evaluasi pasca konstruksi.

Gambar III.2. merupakan contoh ilustrasi keterkaitan kerangka waktu pelaksanaan program infrastruktur berdasarkan siklus proyek perencanaan infrastruktur pelabuhan dan jalan.

GAMBAR III.2. CONTOH ILUSTRASI KETERKAITAN KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN PROGRAM INFRASTRUKTUR PELABUHAN DAN JALAN

No JENIS INFRASTRUKTUR Tahun Ke-
1 2 3 4 5
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
1 Pelabuhan Pra FS/FS rencana induk andalalin/dokumen lingkungan KONSTRUKSI
Readiness Criteria Pelaksanaan
2 Jalan Akses Pelabuhan                         FS/Perencanaan Teknis Pengadaan Tanah KONSTRUKSI
                        Readiness Criteria                                                
3 dst.                                                                                                                        

Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, analisis terhadap sinkronisasi dan keterpaduan fungsi, lokasi, dan waktu merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan penilaiannya. Program dapat terlaksana secara optimal jika didukung oleh program lain yang selaras secara fungsi, lokasi, dan waktu dalam rangka mendukung perwujudan RTR sesuai tujuan penataan ruang.

Input, proses, dan output dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Input

Input dalam tahap ini adalah hasil sintesis program pemanfaatan ruang dari Matriks 2 Sintesis Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan.

b. Proses

Proses yang dilakukan dalam tahap ini meliputi:

  1. Analisis hubungan keterkaitan antar program pemanfaatan ruang berdasarkan hubungan fungsi dan lokasi antara program yang terdapat pada satu sektor yang sama (program intrasektor).
  2. Analisis hubungan keterkaitan antar program pemanfaatan ruang berdasarkan hubungan fungsi dan lokasi antara program pada sektor yang berbeda (program antarsektor).
  3. Analisis hubungan keterkaitan antar program pemanfaatan ruang berdasarkan kesesuaian kerangka waktu/periode pelaksanaan program.

Metode penilaian dan pembobotan terkait aspek sinkronisasi fungsi, lokasi, dan waktu tersebut dapat mengacu pada contoh klasifikasi pembobotan dan kriteria penilaian yang tercantum pada Tabel III.5 sampai dengan Tabel III.8.

Analisis dengan metode pembobotan ini disajikan dalam bentuk Matriks 3.a Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi Program Pemanfaatan Ruang Intrasektor, Matriks 3.b Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi Program Pemanfaatan Ruang Antarsektor dan Matriks 4 Sinkronisasi Waktu Program Pemanfaatan Ruang serta Tabel Rekapitulasi yang tercantum pada Tabel III.9 sampai dengan Tabel III.12.

c. Output

Output dalam tahap ini berupa hasil penilaian tingkat sinkronisasi program pemanfaatan ruang berdasarkan fungsi, lokasi, dan waktu yang mendukung fungsi kawasan sesuai tujuan penataan ruang dalam periode waktu 5(lima) tahun yang diklasifikasikan menjadi tingkat sinkronisasi tinggi, tingkat sinkronisasi sedang, dan tingkat sinkronisasi rendah.


TABEL III.5. CONTOH KLASIFIKASI PEMBOBOTAN DAN KRITERIA PENILAIAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

Pembobotan Kriteria Fungsi dan Lokasi Pendekatan Analisis Lokasi Program melalui Perkiraan Kedekatan Jarak dan Konektivitas Lokasi
(1) (2) (3)

Kriteria umum:

Program pemanfaatan ruang yang ditelaah merupakan program infrastruktur intrasektor atau antar sektor yang mendukung fungsi kawasan sesuai tujuan penataan ruang.

Nilai 3

Program intrasektor atau antarsektor yang memenuhi:

a. Kriteria Fungsi

Program berada dalam satu kesatuan sistem/jaringan yang tidak dapat dipisahkan

b. Kriteria Lokasi

Program berada pada lokasi yang sama dan/atau saling terhubung

Penentuan kriteria lokasi perlu memperhatikan skala/jangkauan pelayanan masing-masing program. Pendekatan analisis untuk kriteria lokasi dapat dilakukan dengan:

  1. Superimpose/overlay peta jika memiliki tingkat kedetailan informasi koordinat lokasi program, dimana lokasi program berada pada koordinat yang sama atau minimal berdekatan dengan toleransi radius tertentu sesuai dengan jangkauan jenis programnya; dan/atau
  2. Penyeragaman kedalaman unit lokasi program cukup sampai kabupaten/kota, kecamatan, atau hingga kelurahan/desa berdasarkan tingkat ketelitian peta pada RTR yang akan disusun SPPRnya.
Nilai 2

Program intrasektor atau antarsektor yang memenuhi:

a. Kriteria Fungsi

Program berada dalam satu kesatuan sistem/jaringan yang saling mendukung tetapi tidak berada dalam jaringan yang sama

b. Kriteria Lokasi

Program berada pada:

  1. lokasi yang berbeda namun saling terhubung; atau
  2. lokasi sama namun tidak saling terhubung.
Nilai 1

Program intrasektor atau antarsektor yang memenuhi:

a. Kriteria Fungsi

Program masih berada dalam satu kesatuan sistem/jaringan yang saling mendukung tetapi tidak berada dalam jaringan yang sama

b. Kriteria Lokasi

Program berada pada lokasi yang relatif berjauhan dan tidak terhubung Program intrasektor atau antarsektor dengan fungsi yang tidak saling berkaitan (tidak perlu penilaian secara lokasi dan waktu)

TABEL III.6. CONTOH KRITERIA PENILAIAN PADA SINKRONISASI FUNGSI DAN LOKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG INTRA SEKTOR

Jenis Program Pemanfaatan Ruang Kriteria Penilaian Fungsi dan Lokasi (Intrasektor) *)
Program infrastruktur yang sama dalam intrasektor (satu sektor) yang saling berkaitan

SPPR oleh Pemerintah Daerah (Provinsi)

1) Program dalam bentuk jaringan

Kriteria penilaian:

  1. Program infrastruktur yang sama dalam satu sektor, lokasi (kabupaten/kota sama atau berbeda, saling terhubung), diberi nilai 3;
  2. Program infrastruktur yang sama dalam satu sektor, lokasi (kabupaten/kota sama, tidak saling terhubung), diberi nilai 2; dan
  3. Program infrastruktur yang sama dalam satu sektor, lokasi (kabupaten/kota berbeda, tidak saling terhubung), diberi nilai 1.

Contoh:

Program jalan kolektor primer dengan program jalan kolektor primer lainnya, dalam Kabupaten Aa, saling terhubung, diberi nilai 3; atau

Program jalan kolektor primer di Kabupaten Aa dengan program jalan kolektor primer di Kabupaten Bb, saling terhubung, diberi nilai 3.

2) Program dalam bentuk non-jaringan

Kriteria penilaian:

  1. Program infrastruktur yang sama dalam satu sektor, lokasi (kabupaten/kota sama), diberi nilai 3; dan
  2. Program infrastruktur yang berbeda dalam satu sektor, lokasi (kabupaten/kota berbeda), diberi nilai 2.

Unit pendekatan lokasi dapat disesuaikan dengan jangkauan masing-masing jenis program.

 

contoh:

Program terminal tipe B dengan program terminal tipe B lainnya, dalam Kabupaten Aa, diberi nilai 3.

SPPR oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota)

1) Program dalam bentuk jaringan

Kriteria penilaian:

  1. Program infrastruktur yang sama dalam satu sektor, lokasi (kecamatan sama atau berbeda, saling terhubung), diberi nilai 3; dan
  2. Program infrastruktur yang sama dalam satu sektor, lokasi (kecamatan berbeda, tidak saling terhubung), diberi nilai 2.

 

Contoh:

Program jalan kolektor sekunder dengan program jalan kolektor sekunderlainnya, dalam Kecamatan Aa, saling terhubung, diberi nilai 3.

2) Program dalam bentuk non-jaringan

Kriteria penilaian:

  1. Program infrastruktur yang sama dalam satu sektor, lokasi (kecamatan sama), diberi nilai 3; dan
  2. Program infrastruktur yang sama dalam satu sektor, lokasi (kecamatan berbeda), diberi nilai 2.

 

Unit pendekatan lokasi dapat disesuaikan dengan jangkauan masing-masing jenis program.

Contoh:

Program gardu induk dengan program gardu induk lainnya, dalam Kecamatan Aa, diberi nilai 3.

Program infrastruktur yang berbeda dalam intrasektor (satu sektor) yang saling berkaitan Kriteria penilaian untuk fungsi yang saling berkaitan:

SPPR oleh Pemerintah Daerah (Provinsi)

1) Program dalam bentuk jaringan

Kriteria penilaian:

  1. Program infrastruktur yang berbeda dalam satu sektor, lokasi (kabupaten/kota sama atau berbeda, saling terhubung), diberi nilai 3;
  2. Program infrastruktur yang berbeda dalam satu sektor, lokasi (kabupaten/kota sama, tidak saling terhubung), diberi nilai 2; dan
  3. Program infrastruktur yang berbeda dalam satu sektor, lokasi (kabupaten/kota berbeda, tidak saling terhubung), diberi nilai 1.

 

Contoh:

Program infrastruktur Jaringan Irigasi dengan Bendungan, dalam Kabupaten Aa, saling terhubung, diberi nilai 3; atau

Program infrastruktur Jaringan Irigasi di Kabupaten Aa dengan Bendungan di Kabupaten Bb, saling terhubung, diberi nilai 3

 

2) Program dalam bentuk non-jaringan

Kriteria penilaian:

  1. Program infrastruktur yang berbeda dalam satu sektor, lokasi (kabupaten/kota sama), diberi nilai 3; dan
  2. Program infrastruktur yang berbeda dalam satu sektor, lokasi (kabupaten/kota berbeda), diberi nilai 2.

 

Contoh:

Program infrastruktur terminal tipe B dengan pelabuhan pengumpan, dalam Kabupaten Aa, diberi nilai 3

Kriteria penilaian untuk fungsi yang saling berkaitan:

SPPR oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota)

1) Program dalam bentuk jaringan

Kriteria penilaian:

  1. Program infrastruktur yang berbeda dalam satu sektor, lokasi (kecamatan sama atau berbeda, saling terhubung), diberi nilai 3; dan
  2. Program infrastruktur yang berbeda dalam satu sektor, lokasi (kecamatan sama, tidak saling terhubung), diberi nilai 2.

 

Contoh:

Program infrastruktur Jaringan Irigasi dengan Bendungan, dalam Kecamatan Aa, saling terhubung, diberi nilai 3.

2) Program dalam bentuk non-jaringan

Kriteria penilaian:

  1. Program infrastruktur yang berbeda dalam satu sektor, lokasi (kecamatan sama), diberi nilai 3; dan
  2. Program infrastruktur yang berbeda dalam satu sektor, lokasi (kecamatan berbeda), diberi nilai 2.

 

Contoh:

Program infrastruktur pelabuhan pengumpan lokal dengan terminal tipe C, dalam Kecamatan Aa diberi nilai 3.

Program intrasektor yang tidak saling berkaitan Kriteria penilaian untuk fungsi yang tidak saling berkaitan:

Untuk program infrastruktur yang berbeda dalam satu sektor dan secara fungsi tidak saling berkaitan, diberi nilai 1 tanpa memperhatikan aspek lokasi.

Contoh:

Program infrastruktur tanggul laut di sempadan pantai dengan bendungan (keterkaitan sistem infrastruktur rendah), diberi nilai 1.

*) Analisis pendekatan lokasi mengacu pada Tabel III.5 kolom (3).

TABEL III.7. CONTOH KRITERIA PENILAIAN PADA SINKRONISASI FUNGSI DAN LOKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG ANTAR SEKTOR

Jenis Program Pemanfaatan Ruang Kriteria Penilaian Fungsi dan Lokasi (Antarsektor) *)
Program antarsektor yang saling berkaitan

Kriteria penilaian untuk fungsi yang saling berkaitan: SPPR oleh Pemerintah Daerah (Provinsi)

  1. Program dalam bentuk Jaringan
    Kriteria penilaian:
    1. Program infrastruktur antarsektor, lokasi (kabupaten/kota sama atau berbeda saling terhubung), diberi nilai 3;
    2. Program infrastruktur antarsektor, lokasi (kabupaten/kota sama, tidak saling terhubung), diberi nilai 2; dan
    3. Program infrastruktur antarsektor, lokasi (kabupaten/kota berbeda, tidak saling terhubung), diberi nilai 1.
      Contoh:
      • Program infrastruktur jalan kolektor primer dengan pelabuhan pengumpul dalam Kabupaten Aa, saling terhubung, diberi nilai 3; atau
      • Program infrastruktur jalan kolektor primer di Kabupaten Aa dengan pelabuhan pengumpul di Kabupaten Bb, saling terhubung, diberi nilai 3. 
  2. Program dalam bentuk non-jaringan
    Kriteria penilaian:
    1. Program infrastruktur yang berbeda dalam antarsektor, lokasi (kabupaten/kota sama), diberi nilai 3; dan
    2. Program infrastruktur yang berbeda dalam antarsektor, lokasi (kabupaten/kota berbeda), diberi nilai 2.
      Contoh:
      • Program infrastruktur bendungan dengan pembangkit (PLTA), dalam Kabupaten Aa diberi nilai 3.

Kriteria Penilaian untuk fungsi yang saling berkaitan:

SPPR oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota)

  1. Program dalam bentuk Jaringan
    Kriteria penilaian:
    1. Program infrastruktur antarsektor, lokasi (kecamatan sama atau berbeda saling terhubung), diberi nilai 3; dan
    2. Program infrastruktur antarsektor, lokasi (kecamatan berbeda tidak saling terhubung), diberi nilai 2.
      Contoh:
      • Program jalan kolektor sekunder dengan pelabuhan pengumpan lokal, dalam Kecamatan Aa, saling terhubung, diberi nilai 3.
  2. Program dalam bentuk non-jaringan
    Kriteria penilaian:
    1. Program infrastruktur yang berbeda antarsektor, lokasi (kecamatan sama), diberi nilai 3
    2. Program infrastruktur yang berbeda antar sektor, lokasi (kecamatan berbeda), diberi nilai 2
      Contoh:
      • Program infrastruktur bendungan dengan pembangkit (PLTA), dalam Kecamatan Aa, diberi nilai 3.
Program antarsektor yang tidak saling berkaitan

Kriteria penilaian untuk fungsi yang tidak saling berkaitan,

Untuk program infrastruktur yang berbeda antar sektor dan secara fungsi tidak saling berkaitan/keterkaitan infrastruktur rendah, diberi nilai 1 tanpa memperhatikan aspek lokasi.

Contoh:

Program infrastruktur jalan kolektor primer dengan Jaringan Irigasi (keterkaitan sistem infrastruktur rendah), diberi nilai 1.

*) Analisis pendekatan lokasi mengacu pada Tabel III.5 kolom (3).


TABEL III.8. CONTOH KRITERIA PENILAIAN PADA SINKRONISASI WAKTU PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

Jenis Program Pemanfaatan Ruang Kriteria Penilaian Waktu

Kriteria umum:

Program pemanfaatan ruang yang ditelaah merupakan program infrastruktur intrasektor atau antarsektor yang berkaitan secara fungsi dan lokasi yang saling terhubung.

Program pemanfaatan ruang

Kriteria penilaian untuk sinkronisasi waktu:

  1. Program infrastruktur yang sesuai dengan kerangka waktu/periode pelaksanaan secara paralel/berurutan, diberi nilai 3; dan
  2. Program infrastruktur yang tidak sesuai dengan kerangka waktu/periode pelaksanaan secara paralel/berurutan, diberi nilai 1.

 

Penilaian sinkronisasi waktu perlu memperhatikan:

  1. Logika program/kegiatan dilaksanakan berurutan/paralel Antar program atau kegiatan dalam satu program yang diharapkan memiliki outcome program yang sama (komplementer); atau
  2. Logika program/kegiatan dilaksanakan berurutan (bersyarat) Program atau kegiatan sebelumnya menjadi prasyarat dapat dilaksanakannya program/kegiatan berikutnya.

 

Contoh:

Berdasarkan kerangka waktu pelaksanaan konstruksi pelabuhan, pembangunan jalan perlu dilakukan secara paralel agar selesai tepat waktu sehingga dapat beroperasi dengan efektif.

- Program pelabuhan Aa (tahun konstruksi 2020-2023) dengan program jalan kolektor primer sebagai akses ke pelabuhan Aa (tahun konstruksi 2022-2023), di Kabupaten Aa, sesuai dengan kerangka waktu/periode pelaksanaan program (dilakukan secara paralel), diberi nilai 3.

 

Kriteria program tanpa memperhatikan aspek sinkronisasi waktu pelaksanaan program, langsung diberi nilai 1, meliputi:

  1. Program infrastruktur, tidak saling berkaitan secara fungsi dan lokasi, diberi nilai 1; dan
  2. Antarprogram infrastruktur yang sudah terbangun(eksisting), diberi nilai 1.

 

Contoh:

  1. Program infrastruktur tanggul laut di sempadan pantai dengan bendungan,(keterkaitan sistem infrastruktur rendah), diberi nilai 1
  2. Program pelabuhan pengumpan (yang sudah terbangun/ eksisting) dengan terminal tipe B(yang sudah terbangun/eksisting), diberi nilai 1.

TABEL III.9. FORMAT MATRIKS 3.a SINKRONISASI FUNGSI DAN LOKASIPROGRAM PEMANFAATAN RUANG INTRASEKTOR

KODE Program Pemanfaatan Ruang *) Total Bobot Intrasektor (SDA)
SDA.1 SDA.2 SDA.3 SDA.4 SDA.n
Program
Pemanfaatan
Ruang *)		 SDA.1            
SDA.2            
SDA.3            
SDA.4            
SDA.n            

*) Contoh Pengisian Matriks 3.a Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi Program Pemanfaatan Ruang Intrasektor Infrastruktur Sumber Daya Air.


TABEL III.10. FORMAT MATRIKS 3.b SINKRONISASI FUNGSI DAN LOKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG ANTARSEKTOR

Kode Program Pemanfaatan Ruang *) Total Bobot Antarsektor (SDA)
JLN.1 JLN.2 JLN.3 JLN.4 JLN.n
Program
Pemanfaatan
Ruang *)		 SDA.1            
SDA.2            
SDA.3            
SDA.4            
SDA.n            
Total Bobot Antarsektor (JLN)            

*) Contoh Pengisian Matriks 3.b Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi Program Pemanfaatan Ruang Antarsektor untuk Infrastruktur Sumber Daya Air dan Infrastruktur Jalan, dan dilakukan juga untuk program sektoral lainnya.


TABEL III.11. FORMAT MATRIKS 4 SINKRONISASI WAKTU PELAKSANAAN PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

Kode Program Pemanfaatan Ruang *) Total Bobot Sinkronisasi Waktu
SDA.1 SDA.2 JLN.1 JLN.2 DAT.n
Program
Pemanfaatan
Ruang *)		 SDA.1            
SDA.2            
JLN.1            
JLN.2            
DAT.n            

*) Contoh Pengisian Matriks 4 Sinkronisasi Waktu Pelaksanaan Program Pemanfaatan Ruang (intrasektor dan antarsektor), penilaian berdasarkan kesesuaian terhadap kerangka waktu/periode pelaksanaan program

Setelah dilakukan proses analisis sinkronisasi program pemanfaatan ruang berdasarkan aspek fungsi, lokasi, dan waktu, dilakukan penilaian/rekapitulasi total untuk seluruh program sehingga dihasilkan tingkat sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Contoh tabel rekapitulasi tercantum pada Tabel III.12.

Tingkat sinkronisasi dikelompokan ke dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu tinggi, sedang, dan rendahberdasarkan perhitungan interval klasifikasi sebagai berikut:

Interval =

nilai tertinggi – nilai terendah

3

sehingga dapat dihasilkan ketentuan tingkat sinkronisasi sebagai berikut:

  1. tingkat sinkronisasi tinggi diperoleh dari total pembobotan sinkronisasi fungsi, lokasi, dan waktu berada pada kelas interval nilai bobot tertinggi;
  2. tingkat sinkronisasi sedang diperoleh dari total pembobotan sinkronisasi fungsi, lokasi, dan waktu berada pada kelas interval nilai bobot sedang; dan
  3. tingkat sinkronisasi rendah diperoleh dari total pembobotan sinkronisasi fungsi, lokasi, dan waktu berada pada kelas interval nilai bobot rendah.

TABEL III.12. REKAPITULASI HASIL SINKRONISASI FUNGSI, LOKASI, DAN WAKTU

No. Program Pemanfaatan Ruang SDA *) Kode Sinkronisasi Fungsi, Lokasi, dan Waktu Rekapitulasi Bobot (M3.a + M3.b + M4 + Mn) Tingkat Sinkronisasi
Total Bobot M3.a Total Bobot M3.b Total Bobot M4 Total Bobot Mn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
    SDA.1            
    SDA.2            
    dst.            

*) Contoh Pengisian Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi untuk Sektor Sumber Daya Air.

Keterangan:

  1. Kolom (1) : Penomoran urutan program.
  2. Kolom (2) : Program pemanfaatan ruang pada masing-masing sektor.
  3. Kolom (3) : Kode program pemanfaatan ruang yang menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel III.3.
  4. Kolom (4) : Total bobot penilaian sinkronisasi fungsi dan lokasi intrasektor pada Matriks 3.a.
  5. Kolom (5) : Total bobot penilaian sinkronisasi fungsi dan lokasi antarsektor pada Matriks 3.b.
  6. Kolom (6) : Total bobot penilaian sinkronisasi waktu pada Matriks 4.
  7. Kolom (7) : Total bobot penilaian sinkronisasi lainnya sesuai kebutuhan perencanaan yang dapat mempertajam hasil penilaian, contoh:
    1. analisis dukungan program pemanfaatan ruang terhadap tujuan penataan ruang.
    2. analisis terhadap arahan dan sasaran pengembangan wilayah/kawasan serta isu strategis pada masing-masing wilayah perencanaan.
  8. Kolom (8) : Total penjumlahan seluruh bobot penilaian.
  9. Kolom (9) : Tingkat sinkronisasi (tinggi, sedang, dan rendah).

Petunjuk pengisian Format Matriks 3.a, Matriks 3.b, dan Matriks 4:

  1. Pengisian kode program pemanfaatan ruang menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel III.3.
  2. Untuk Matriks 3.a, berisi program pemanfaatan ruang dalam satu sektor yang sama, contoh Program Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA.1) misal pembangunan bendungan disilangkan dengan pembangunan irigasi (SDA.2), dst.
  3. Untuk Matriks 3.b, berisi program pemanfaatan ruang antarsektor, contoh Program Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dilakukan penyilangan dengan sektor infrastruktur Jalan (JLN) dan sektor lainnya, misal pembangunan bendungan (SDA.1) disilangkan dengan pembangunan jalan (JLN.1, JLN.2, JLN.3, dst) kemudian disilangkan dengan sektor permukiman (KIM.1, KIM.2, KIM.3, dst) dan dilanjutkan disilangkan dengan sektor lainnya.
  4. Untuk Matriks 4, berisi program pemanfaatan ruang seluruh sektor yang dilakukan penilaian sinkronisasi waktu dengan melakukan penyilangan keterkaitan antarprogram terhadap kesesuaian tahapan waktu pelaksanaan program berdasarkan kriteria pada Tabel III.8.
  5. Penilaian program pemanfaatan ruang berdasarkan ketentuan bobot dan kriteria yang sudah ditetapkan, diisi pada kolom kosong yang berwarna putih.
  6. Kolom yang di blok berwarna hitam pada Tabel III.9 dan Tabel III.11 tidak perlu diisi karena bermakna sama atau merupakan duplikasi dengan kolom yang berwarna putih.
  7. Total bobot pada Matriks 3.a, Matriks 3.b, dan Matriks 4 merupakan penjumlahan dari penilaian bobot pada masing-masing program pemanfaatan ruang, yang kemudian dikelompokan menjadi 3 (tiga) klasifikasi nilai yang disetarakan untuk dijumlahkan pada tabel rekapitulasi.
  8. Selain analisis penilaian berdasarkan aspek sinkronisasi fungsi, lokasi, dan waktu di atas, dapat juga dilakukan tambahan analisis penilaian lainnya (Mn) untuk mempertajam hasil penilaian sesuai dengan kebutuhan perencanaan, contoh:
    1. analisis dukungan program pemanfaatan ruang (tertentu/tematik) sesuai tujuan penataan ruang.
    2. analisis terhadap arahan dan sasaran pengembangan wilayah/kawasan serta isu strategis pada masing-masing wilayah perencanaan.
  9. Metode penentuan tingkat sinkronisasi program didasarkan pada hasil rekapitulasi penjumlahan total bobot sinkronisasi berdasarkan aspek fungsi dan lokasi (M3.a dan M3.b), aspek waktu (M4) dan tambahan aspek sinkronisasi lainnya (Mn).
  10. Pengolahan data pada tahap ini dapat dilakukan secara manual maupun dikembangkan melalui bantuan aplikasi pengolahan data untuk memudahkan pemrograman berdasarkan kebutuhan perencanaan.
  11. Metode pembobotan pada tahap ini dapat dilakukan pengembangan dan disesuaikan dengan keperluan analisis yang dibutuhkan sehingga diperoleh hasil/output yang serupa, yaitu menunjukkan tingkat sinkronisasi program.

4. Perumusan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah yang Mendukung Rencana Tata Ruang

Tahap akhir SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan adalah merumuskan rencana terpadu program pemanfaatan ruang yang mendukung RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota yang akan disusun SPPR-nya dilengkapi dengan informasi detail program dan waktu pelaksanaan program setiap tahun dalam periode 5 (lima) tahun.

Input, proses, dan output dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Input

Input yang diperlukan dalam tahap ini meliputi:

  1. Arahan spasial yang terdiri atas tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, serta arahan lokasi berdasarkan fungsi kawasan, yang tercantum pada Matriks 1 Kolom (2) dan Kolom (8);
  2. Hasil sintesis program pemanfaatan ruang jangka menengah yang dihasilkan pada Matriks 2 kolom (13); dan
  3. Hasil tingkat sinkronisasi fungsi, lokasi, dan waktu program pemanfaatan ruang berdasarkan rekapitulasi penjumlahan total bobot sinkronisasi.

b. Proses

Proses yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

  1. Pengisian kelengkapan informasi
    Kelengkapan informasi program terdiri atas besaran, sumber dan/atau alternatif pembiayaan dan instansi pelaksana. Untuk melengkapi informasi program dapat dilakukan dengan analisis data sekunder dan data primer, berdasarkan hasil konfirmasi/wawancara/diskusi kepada instansi pelaksana program. Informasi yang perlu dilengkapi adalah:
    1. besaran : merupakan perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program pemanfaatan ruang, dapat diisikan satuan jumlah unit, paket, luasan, panjang, tinggi, volume, dsb.
    2. sumber : merupakan perkiraan sumber pembiayaan dan/atau untuk program pemanfaatan ruang yang alternatif berasal dari APBD, swasta, masyarakat, pembiayaan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan ketentuan perundang-undangan.
    3. instansi : merupakan pelaksana/penanggung jawab pelaksana pelaksanaan pekerjaan program pemanfaatan ruang, meliputi instansi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan) dan dapat melibatkan pihak swasta serta masyarakat.
  2. Penentuan tingkat sinkronisasi fungsi, lokasi, dan waktu Diperoleh dari hasil tingkat sinkronisasi fungsi, lokasi, dan waktu berdasarkan rekapitulasi penjumlahan total bobot pada Matriks 3 dan Matriks 4 yang menunjukkan sinkronisasi tinggi, sedang, atau rendah pada setiap program pemanfaatan ruang.
  3. Pengisian tahun pelaksanaan program
    Diperoleh dari analisis data sekunder dan data primer melalui konfirmasi/wawancara/diskusi kepada instansi pelaksana program. Dalam analisis pengisian tahun pelaksanaan program, program dengan hasil analisis tingkat sinkronisasi dan analisis kerangka waktu/periode pelaksanaan diharapkan untuk dapat diusulkan di awal tahun periode dengan memperhatikan:
    1. program dengan kategori perlu atau necessary sebagai prasyarat (harus) ada dalam pengembangan wilayah, dapat diusulkan di awal tahun periode, antara lain:
      1. program terkait perwujudan pusat-pusat kegiatan dan infrastruktur pelayanan dasar yang perlu diprioritaskan sebagai isu strategis untuk segera direncanakan;
      2. program terkait kebijakan nasional yang bersifat strategis perlu diprioritaskan untuk direncanakan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
      3. program pembangunan yang wajib/harus dilanjutkan, dari tahun sebelumnya atau Multi Years Contract sesuai dengan kerangka waktu/jadwal penyelesaian program (jika tidak dilanjutkan berpotensi output/outcome/kebermanfaatan program tidak akan tercapai).
    2. program dengan kategori pelengkap atau sufficient sebagai unsur-unsur penguat daya saing wilayah yang sifatnya dapat lebih fleksibel, dapat dilaksanakan setelah kategori pada angka (1) terlaksana, dengan mempertimbangkan penganggaran, dsb.
      1. Setelah didapatkan waktu perkiraan pelaksanaan program melalui hasil analisis, perlu dilakukan diskusi dan konfirmasi kepada instansi pelaksana program agar selaras dengan rencana sektoral.

c. Output

Output akhir yang dihasilkan dalam tahap ini berupa Matriks 5 (M5) Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah yang menjadi matriks akhir dalam penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dan akan menjadi input dalam SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan serta menjadi masukan dalam rangka evaluasi RPJMD.

Format Matriks 5 Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah tercantum pada Tabel III.13.

Selain dalam bentuk matriks, hasil output pada tahap ini juga disajikan dalam bentuk Peta M5 Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah. Secara lebih jelas, contoh penyajian matriks dan peta M5 tercantum pada Lampiran IV dan Lampiran V.


TABEL III.13. FORMAT MATRIKS 5 RENCANA TERPADU PROGRAM PEMANFAATAN RUANG JANGKA MENENGAH

No. Arahan Spasial Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahun Tahun Pelaksanaan Program Tingkat Sinkronisasi
Tujuan Arahan Lokasi berdasarkan Fungsi Kawasan Kode Program Lokasi Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan Besaran Sumber dan/atau Alternatif Pembiayaan Instansi Pelaksana Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1. Tujuan 1 (beserta kebijakan dan strategi) Kawasan didorong
..
Kawasan dikendalikan
..		                          
2. Tujuan 2, dst.                            

Keterangan :

  1. Kolom (1) : Penomoran berdasarkan kepada tujuan RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota yang akan disusun SPPR-nya.
  2. Kolom (2) : Tujuan, kebijakan, dan strategi dalam RTRW Provinsi atau RTRW Kabupaten/Kota yang akan disusun SPPR-nya, diperoleh dari Matriks 1 kolom (2).
  3. Kolom (3): Hasil integrasi seluruh arahan lokasi/wilayah/kawasan yang diperoleh dari rencana pola ruang diklasifikasikan ke dalam kawasan didorong atau kawasan dikendalikan untuk masing-masing tujuan penataan ruang pada RTRW Provinsi atau RTR Kabupaten/Kota yang akan disusun SPPR-nya, diperoleh dari Matriks 1 kolom(8).
  4. Kolom (4) : Kode program pemanfaatan ruang menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Tabel III.3.
  5. Kolom (5) : Program pemanfaatan ruang, yang diperoleh dari hasil sintesis pada Matriks 2 yang dikelompokan berdasarkan program yang mendukung tujuan penataan ruang.
  6. Kolom (6) : Lokasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang.
  7. Kolom (7) : Sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan lingkup lokasi program pemanfaatan ruang.
  8. Kolom (8) : Perkiraan besaran program pemanfaatan ruang.
  9. Kolom (9) : Sumber dan/atau alternatif pembiayaan program pemanfaatan ruang, yaitu APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau alternatif pembiayaan lainnya yang sah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan masing-masing kewenangannya.
  10. Kolom (10) : Instansi pelaksana program pemanfaatan ruang.
  11. Kolom (11) (15) : Arsiran yang menunjukkan waktu tahun pelaksanaan program pemanfaatan ruang.
  12. Kolom (7) (15): Diperoleh dari hasil analisis data sekunder dan konfirmasi data primer.
  13. Kolom (16) : Diperoleh dari hasil sinkronisasi pada Tahap 3 SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan.

LAMPIRAN IV. FORMAT PENYAJIAN MATRIKS DALAM PENYUSUNAN SPPR

A. CONTOH PENYAJIAN MATRIKS SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN

Penyajian Matriks SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan meliputi:

  1. Matriks 1 : Arahan Spasial dan Indikasi Program Utama Rencana Tata Ruang;
  2. Matriks 2 : Sintesis Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan;
  3. Matriks 3.a : Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi Program Pemanfaatan Ruang Intrasektor;
  4. Matriks 3.b : Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi Program Pemanfaatan Ruang Antarsektor;
  5. Matriks 4 : Sinkronisasi Waktu Pelaksanaan Program Pemanfaatan Ruang; dan
  6. Matriks 5 : Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah.

Contoh Hasil Penyajian Matriks SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan tercantum pada Tabel IV.1 sampai dengan Tabel IV.7.


TABEL IV.1. CONTOH PENYAJIAN MATRIKS 1 - ARAHAN SPASIAL DAN INDIKASI PROGRAM UTAMA RENCANA TATA RUANGSPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN RTR KSN SARBAGITA

No. Arahan Spasial RTR KSN Sarbagita (Perpres No.51 Tahun 2014) Arahan Spasial Terkait Arahan Spasial Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun (2020-2024)
Tujuan, Kebijakan, Strategi Arahan Lokasi/Wilayah /Kawasan RTRWN (PP No.13 Tahun 2017) RTRW Provinsi Bali (Perda No.3 Tahun 2020) Arahan Lokasi Berdasarkan Fungsi Kawasan Indikasi Program Utama RTR KSN Sarbagita (2020-2024)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1

Tujuan 1:

Mewujudkan Kawasan Perkotaan Sarbagita yang aman, nyaman, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata bertaraf internasional, yang berjati diri budaya Bali berlandaskan Tri Hita Karana
1.1.

Kebijakan 1:

Pengembangan keterpaduan sistem pusat-pusat kegiatan yang mendukung fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata yang bertaraf internasional

1.1. Kawasan Didorong:

1.1.1 Kawasan Peruntukan Pariwisata

1. Kota Denpasar

2. Kabupaten Badung: Kecamatan Kuta, Kecamatan Mengwi, dan Kecamatan Kuta Selatan.

3. Kabupaten Gianyar: Kecamatan Sukawati, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Ubud, dan Kecamatan Blahbatuh.

4. Kabupaten Tabanan: Kecamatan Tabanan

 

1.2. Kawasan Dikendalikan:

1.2.1 Kawasan sempadan pantai:

1. Kota Denpasar: Kecamatan Denpasar Selatan, dan Kecamatan Denpasar Timur

2. Kabupaten Badung: Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Selatan,dan Kecamatan Mengwi

3. Kabupaten Gianyar: Kecamatan Sukawati, Kecamatan Gianyar, dan Kecamatan Blahbatuh

4. Kabupaten Tabanan: Kecamatan Kediri

A. SUMBER DAYA AIR

1. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan prasarana pengamanan pantai di Kawasan Perkotaan Sarbagita

2. ...

  B. BINA MARGA

1. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas jalan kolektor primer I Simpang Tugu Ngurah Rai-Nusa Dua

2. ...

  C. CIPTA KARYA

1. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan perluasan jaringan pelayanan ke masyarakat berupa Sistem Jaringan Air Minum di Kawasan Perkotaan Sarbagita

2. ...

  D. PERHUBUNGAN

1. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Pelabuhan Internasional Benoa di Kecamatan Denpasar Selatan

2. ...

  E. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pembangkit tenaga listrik di Kawasan Perkotaan Sarbagita

2. ...

1.1.1.

Strategi 1:

Menetapkan kawasan perkotaan inti sebagai pusat kegiatan utama Kawasan Perkotaan Sarbagita yang didukung kawasan perkotaan di sekitarnya yang memiliki fungsi khusus pusat-pusat kegiatan pariwisata dan kegiatan lainnya yang berhierarki dan interdependen

 Kawasan Peruntukan Pariwisata:

1. Kota Denpasar

2. Kawasan perkotaan Kuta (Kecamatan Kuta) di Kabupaten Badung

3. Kawasan Perkotaan Mangupura (Kecamatan Mengwi), di Kab. Badung

4. dst

 Lampiran X No.35 Penetapan Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan sebagai KSN sudut kepentingan ekonomi

Mengintegrasikan sistem perkotaan nasional dalam Wilayah Provinsi meliputi Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai PKN:

meningkatkan integrasi dan aksesibilitas sistem perkotaan dengan pusat-pusat kepariwisataan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah lainnya

1.1.2 Strategi 2, dst dst dst dst
1.2

Kebijakan 2, dan seluruh strategi yang mendukung kebijakan 2, dst.

...

Petunjuk Pengisian pada Penyajian Matriks 1 Arahan Spasial dan Indikasi Program Utama Rencana Tata Ruang pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan RTR KSN Sarbagita:

  1. Kolom (1)-(3) : Penomoran berikut pengisian tujuan, kebijakan, dan strategi beserta arahan lokasi/wilayah/kawasan dapat diperoleh dari rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang mendukung Tujuan RTR KSN Sarbagita (contoh di atas untuk Tujakstra 1, selanjutnya dilakukan cara yang sama untuk kebijakan 2 beserta strategi yang mendukung kebijakan 2, dst).
  2. Kolom (4)-(5) : Arahan spasial yang berasal dari RTRWN dan RTRW Provinsi Bali dalam lingkup wilayah Sarbagita yang sesuai/mendukung arahan spasial RTR KSN Sarbagita (asas berjenjang dan komplementer).
  3. Kolom (6) : Hasil integrasi seluruh arahan lokasi/wilayah/kawasan yang diperoleh dari rencana pola ruang diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) fungsi kawasan yaitu kawasan didorong atau kawasan dikendalikan pengembangannya berdasarkan tujuan penataan ruang RTR KSN Sarbagita.
  4. Kolom (7) : Hasil identifikasi indikasi program utama 5 (lima) tahun pada RTR KSN Sarbagita untuk mendukung tujuan penataan ruang sesuai dengan periode RPJMN (2020-2024) dan backlog program yang belum terlaksana pada indikasi program utama RTR KSN Sarbagita berdasarkan hasil evaluasi keterlaksanaan program.

Indikasi program utama RTR diklasifikasikan berdasarkan program sektoral sesuai arahan pemanfaatan ruang pada RTR KSN Sarbagita, diklasifikasikan berdasarkan program sektoral seperti: Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga, Perhubungan, Energi Sumber Daya Mineral, dsb.


TABEL IV.2. CONTOH PENYAJIAN MATRIKS 2 - SINTESIS RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA PEMBANGUNAN SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN RTR KSN SARBAGITA

No. Indikasi Program Utama 5 (Lima) Tahun(2020-2024) (Perpres No.51 Tahun 2014) Rencana Tata Ruang Rencana Pembangunan dan Kebijakan Nasional Kode Sintesis Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5(Lima) Tahun
RTRWN (PP No.13 Tahun 2017) RTRW Provinsi Bali (Perda No.3 Tahun 2020) RPJMN 2020-2024 Rencana Strategis K/L Rencana Pembangunan Sektoral Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis (Perpres No. 109Tahun 2020)
Program Pemanfaatan Ruang Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan Tahun Pelaksanaan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
I PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG      
A. SUMBER DAYA AIR      
1. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan prasarana pengamanan pantai di Kawasan Perkotaan Sarbagita - - Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya - - - SDA.1 Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai Lainnya di Kawasan Perkotaan Sarbagita PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita 2023
2. - - Pembangunan Bendungan Sidan - - - Pembangunan Bendungan Sidan SDA.2 Pembangunan Bendungan Sidan* PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita 2020-2023
3. dst dst dst dst dst dst dst dst dst dst dst
B. BINA MARGA      
1. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas jalan kolektor primer I Simpang Tugu Ngurah Rai-Nusa Dua - Pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer Tugu Ngurah Rai-Nusa Dua - - - - JLN.1 Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas sistem jaringan jalan kolektor primer I Simpang Tugu Ngurah Rai-Nusa Dua PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita 2020-2024
2. - - - Pembangunan JembatanShortcut Denpasar - Gilimanuk (Tk. Yeh Otan) - - - JLN.2 Pembangunan Jembatan Shortcut Denpasar - Gilimanuk (Tk. Yeh Otan)* PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, Kawasan Andalan Denpasar-Ubud Kintamani 2023
3. dst dst dst dst dst dst dst dst dst dst dst
C. CIPTA KARYA      
1. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan perluasan jaringan - Peningkatan dan pemerataan pelayanan SPAM perpipaan Peningkatan kapasitas SPAM - - - KIM.1 Peningkatan kapasitas SPAM di Kawasan Perkotaan Sarbagita PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita 2023-2024
                       
I PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG      
  pelayanan ke masyarakat berupa Sistem Jaringan Air

Minum di Kawasan Perkotaan Sarbagita		   dan non perpipaan di Kawasan Perkotaan                
2. - - - Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST) di Kab. Badung - - - KIM.2 Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST) di Kab. Badung* PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita 2023
3 dst dst dst dst dst dst dst dst dst dst dst
D. PERHUBUNGAN      
1. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Pelabuhan Internasional Benoa di Kecamatan Denpasar Selatan - Peningkatan pelabuhan utama Pelabuhan Benoa Kota Denpasar Pengembangan Pelabuhan Benoa - - - LAT.1 Pengembangan Pelabuhan Benoa PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani, Kawasan Andalan Singaraja dsk, Kawasan Andalan Laut Bali 2021-2024
2. dst dst dst dst dst dst dst dst dst dst dst
E. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL      
1. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pembangkit tenaga listrik di Kawasan Perkotaan Sarbagita - - Percepatan Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan PLT Panas Bumi - (RUPTL 20192028) Rencana pengembangan pembangkit PLTP Bedugul

10 MW		 - EBT.1 Pembangunan PLTP Bedugul 10 MW PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita 2024
2. - - - Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Denpasar - - Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) EBT.2 Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Denpasar* PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, Kawasan Andalan Denpasar-Ubud Kintamani 2021-2023
3. dst dst dst dst dst dst dst dst dst dst dst

Petunjuk Pengisian pada Penyajian Matriks 2 Sintesis Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahun RTR KSN Sarbagita:

  1. Kolom (1) (2) : Penomoran urutan program serta dilakukan pengisian Indikasi Program Utama RTR KSN Sarbagita (Matriks 1 Kolom 7) Tahun 2020-2024 dan backlog program yang belum terlaksana pada indikasi program utama RTR KSN Sarbagita berdasarkan hasil evaluasi keterlaksanaan program.
  2. Kolom (3) (4) : Indikasi program utama yang termuat dalam RTRWN dan RTRW Provinsi Bali yang mendukung atau selaras/sejalan dengan indikasi program utama RTR KSN Sarbagita yang terdapat dalam kolom (2).
  3. Kolom (5) (8):Program sektoral dan kewilayahan yang termuat dalam rencana pembangunan dan/atau kebijakan nasional yang bersifat strategis yang mendukung atau selaras dengan indikasi program utama RTR KSN Sarbagita.
  4. Kolom (9) : Kode program pemanfaatan ruang menggunakan kodifikasi program sektoral yang tercantum pada Lampiran II Tabel II.3.
  5. Kolom (10) : Hasil sintesis program pemanfaatan ruang 5 (lima) tahunan dari indikasi program utama 5(lima) tahun dalam RTR KSN Sarbagita dan dokumen rencana pembangunan nasional serta kebijakan nasional yang bersifat strategis.
    Program pemanfaatan ruang yang dapat diinventarisasi sebagai bahan pertimbangan untuk masukan Peninjauan Kembali dalam rangka revisi RTR KSN Sarbagita diberi tanda '(*)', dengan kriteria:
    1. Program pada Indikasi program utama dalam kolom (3) dan (4) dengan sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak terdapat dalam RTR KSN Sarbagita.
      Contoh:
      • - Pembangunan Bendungan Sidan sebagai program kebijakan nasional yang bersifat strategis di wilayah Sarbagita dan terdapat di RTRW Provinsi Bali namun belum diadopsi di RTR KSN Sarbagita.
    2. Program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan dan kebijakan nasional yang bersifat strategis di kolom (5)-(8) dengan sumber pembiayaan APBN yang belum terakomodir dalam RTR KSN Sarbagita.
      Contoh:
      • - Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Denpasar sebagai program kebijakan nasional yang bersifat strategis di wilayah Sarbagita yang belum diadopsi di RTR KSN Sarbagita.
  6. Kolom (11) : Sasaran pengembangan wilayah/kawasan berdasarkan lingkup lokasi program pemanfaatan ruang.
  7. Kolom (12) : Tahun pelaksanaan program yang diperoleh dari analisis data sekunder dalam dokumen RTR dan/atau rencana pembangunan termutakhir.

TABEL IV.3. CONTOH PENYAJIAN MATRIKS 3.a SINKRONISASI FUNGSI DAN LOKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG INTRA SEKTORSPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN RTR KSN SARBAGITA

Kode SDA.1 SDA.2 SDA.3 Total Bobot Intrasektor
(1) (2) (3) (4) (5)
SDA.1 Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai Lainnya di Kawasan Perkotaan Sarbagita   1 n (1+n+)
SDA.2 Pembangunan Bendungan Sidan*       ...
SDA.3 dst.       ...

Petunjuk Pengisian pada Penyajian Matriks 3.a Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi Program Pemanfaatan Ruang Intrasektor pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan RTR KSN Sarbagita:

  1. Kolom (1) : Program pemanfaatan ruang dalam satu sektor yang sama (intrasektor) berdasarkan hasil sintesis pada Matriks 2. Contoh: program infrastruktur Sumber Daya Air (SDA).
  2. Kolom (2)-(4) : Penilaian pembobotan intrasektor, contoh pada sektor SDA, terdapat program infrastruktur pembangunan tanggul laut (SDA.1) yang disilangkan dengan pembangunan Bendungan Sidan (SDA.2):
    1. Penilaian bobot Program SDA.1 disilangkan dengan Program SDA. 2 dilakukan berdasarkan kriteria pembobotan sinkronisasi fungsi dan lokasi pada Lampiran II.
    2. Berdasarkan hasil analisis sinkronisasi fungsi dan lokasi, program tanggul laut (SDA.1) dengan pembangunan bendungan sidan (SDA.2) tidak saling berkaitan secara fungsi, maka diberikan nilai bobot 1.
    3. Penilaian dilakukan cara yang sama untuk program SDA.3, SDA.4, dst.
    4. Kolom yang di blok berwarna hitam tidak perlu dilakukan penilaian karena bermakna sama atau merupakan duplikasi hasil silang program intrasektor.
  3. Kolom (5) : Total bobot merupakan penjumlahan dari penilaian bobot sinkronisasi fungsi dan lokasi intrasektor pada kolom (2)-(4), untuk kemudian dilakukan penilaian tingkat sinkronisasi pada tabel rekapitulasi.

TABEL IV.4. CONTOH PENYAJIAN MATRIKS 3.b SINKRONISASI FUNGSI DAN LOKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG ANTAR SEKTOR - SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN RTR KSN SARBAGITA

Kode JLN.1 JLN.2 JLN.3 Total Bobot Antarsektor (SDA)
Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas sistem jaringan jalan kolektor primer I Simpang Tugu Ngurah Rai-Nusa Dua (Kabupaten Badung) Pembangunan Jembatan Shortcut Denpasar - Gilimanuk Yeh (Tk. Otan)* (Kabupaten Tabanan) dst.
(1) (2) (3) (4) (5)
SDA.1 Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai Lainnya di Kawasan Perkotaan Sarbagita (Kabupaten Badung) 1 1 n (1+1+n )
SDA.2 Pembangunan Bendungan Sidan* (Kabupaten Badung) 2 1 ... ...
SDA.3 dst. ... ... ... ...
Total Bobot Antarsektor (JLN) ... ... ... ...

Petunjuk Pengisian pada Penyajian Matriks 3.b Sinkronisasi Fungsi dan Lokasi Program Pemanfaatan Ruang Antarsektor pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan RTR KSN Sarbagita:

a. Kolom (1) danheaderKolom (2)-(4) :

Program pemanfaatan ruang antarsektor berdasarkan hasil sintesis pada Matriks 2.

contoh: program infrastruktur pada sektor Sumber Daya Air (SDA) dilakukan penyilangan dengan program infrastruktur jalan pada sektor Bina Marga (JLN).

b. Kolom (2)-(4) :
  1. Melakukan analisis pembobotan antarsektor, contoh pada sektor SDA, terdapat Program Infrastruktur SDA yaitu pembangunan tanggul laut (SDA.1) dan pembangunan Bendungan Sidan(SDA.2) yang disilangkan dengan peningkatan jalan (JLN.1) dan pembangunan jembatan (JLN.2), dst.
  2. Selanjutnya, dilakukan penilaian bobot Program SDA.1 disilangkan dengan Program JLN.1 sertaJLN.2, dst. Begitu pula untuk Program SDA.2, dst. Berdasarkan kriteria pembobotan pada Lampiran II, karena program infrastruktur tanggul laut di sempadan pantai dan pembangunan bendungan tidak saling berkaitan secara fungsi, maka diberi nilai bobot 1. Penilaian dilakukan cara yang sama untuk program SDA.3, SDA.4, dst.
    1. Program SDA. 1 dengan JLN.1 dan SDA.1 dengan JLN.2 diberi nilai 1 karena tidak berkaitan secara fungsi.
    2. Program SDA. 2 dengan JLN.1 diberi nilai 2 karena berkaitan secara fungsi dan lokasi, berada di kabupaten yang sama, namun tidak terhubung.
    3. Program SDA.2 dengan JLN.2 diberi nilai 1 karena berkaitan secara fungsi dan lokasi namun berlokasi di kabupaten yang berbeda dan tidak terhubung.
c. Kolom (5) : Total bobot merupakan penjumlahan dari penilaian bobot sinkronisasi fungsi dan lokasi antar sektor pada kolom (2) sampai dengan kolom (4) untuk kemudian dilakukan penilaian tingkat sinkronisasi pada tabel rekapitulasi.

TABEL IV.5. CONTOH PENYAJIAN MATRIKS 4 SINKRONISASI WAKTU PELAKSANAAN PROGRAM PEMANFAATAN RUANG - SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN RTR KSN SARBAGITA

Kode Program Pemanfaatan Ruang *) Total Bobot Sinkronisasi Waktu
SDA.1 SDA.2 JLN.1 KIM.2 LAT.n
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Program Pemanfaatan Ruang *) SDA.1   1 a b ... (1+a+b+ )
SDA.2     1 c ... (1+c+)
JLN.1       3 ... (3+)
KIM.2         ... ...
LAT.n           ...

Petunjuk Pengisian pada Penyajian Matriks 4 Sinkronisasi Waktu Pelaksanaan Program Pemanfaatan Ruang pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan RTR KSN Sarbagita:

  1. Kolom (1) : Kode program pemanfaatan ruang berdasarkan program sektoral, contoh: program infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Jalan (JLN), infrastruktur perhubungan terkait program pelabuhan (LAT), dst.
  2. Kolom (3) (6) : Analisis penilaian sinkronisasi waktu dengan melakukan penyilangan keterkaitan antar program terhadap kesesuaian tahapan waktu pelaksanaan program.
  3. Kolom (3) : Contoh hasil analisis sinkronisasi waktu melalui penyilangan program SDA.1 dengan SDA.2 merupakan program intrasektor yang tidak berkaitan secara fungsi dan lokasi, maka secara langsung diberi nilai 1.
  4. Kolom (4) : Contoh hasil analisis sinkronisasi waktu melalui penyilangan program SDA.2 (tahun 2020-2023) dengan JLN.1 (2020-2024), merupakan program antarsektor yang berkaitan secara fungsi dan lokasi, berada pada kabupaten yang sama dan sesuai dengan kerangka waktu/periode pelaksanaan program (paralel) namun tidak saling terhubung, maka diberi nilai 1.
  5. Kolom (5) : Contoh hasil analisis sinkronisasi waktu melalui penyilangan program JLN.1 (tahun 2020-2024) dengan KIM.2 (tahun 2023) merupakan program intrasektor yang berkaitan secara fungsi dan lokasi, berada pada kabupaten yang sama dan saling terhubung serta sesuai dengan kerangka waktu/periode pelaksanaan program (paralel), diberi nilai 3.
  6. Kolom (7) : Total bobot merupakan penjumlahan dari penilaian bobot sinkronisasi waktu pada kolom (3) sampai dengan kolom (6), untuk kemudian dilakukan penilaian tingkat sinkronisasi pada tabel rekapitulasi.

TABEL IV.6. REKAPITULASI HASIL SINKRONISASI FUNGSI, LOKASI, DAN WAKTU-SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNANRTR KSN SARBAGITA

No. Program Pemanfaatan Ruang SDA *) Kode Sinkronisasi Fungsi, Lokasi, dan Waktu Rekapitulasi Bobot
(M3.a + M3.b + M4 + Mn)		 Tingkat Sinkronisasi
Total Bobot M3.a Total Bobot M3.b Total Bobot M4 Total Bobot Mn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai Lainnya di Kawasan Perkotaan Sarbagita SDA.1 3 1 3 2 9 Sedang
2. Pembangunan Bendungan Sidan* SDA.2 3 3 3 3 12 Tinggi
  dst. dst. dst. dst. dst. dst. dst. dst.

Keterangan:

  1. Kolom (1)-(3) : Penomoran urutan program serta dilakukan pengisian program pemanfaatan ruang untuk masing-masing sektor dan kodefikasinya.
  2. Kolom (4) :Total bobot penilaian sinkronisasi fungsi dan lokasi intrasektor pada Matriks 3.a yang telah dibagi menjadi 3 (tiga) kelas klasifikasi untuk menyetarakan total bobot penilaian.
  3. Kolom (5) : Total bobot penilaian sinkronisasi fungsi dan lokasi antarsektor pada Matriks 3.b yang telah di bagi menjadi 3 (tiga) kelas klasifikasi untuk menyetarakan total bobot penilaian.
  4. Kolom (6) : Total bobot penilaian sinkronisasi waktu pelaksanaan program pada Matriks 4 yang telah dibagi menjadi 3 (tiga) kelas klasifikasi untuk menyetarakan total bobot penilaian.
  5. Kolom (7) : Total bobot penilaian sinkronisasi lainnya yang dapat mempengaruhi penilaian, contoh:
    1. analisis dukungan program pemanfaatan ruang terhadap tujuan penataan ruang yang dijabarkan dalam sasaran pengembangan wilayah/kawasan yang mendukung perwujudan RTR KSN Sarbagita.
    2. analisis terhadap arahan pembangunan wilayah dan isu strategis pada wilayah Sarbagita.
  6. Kolom (8) : Total penjumlahan seluruh bobot penilaian.
  7. Kolom (9) : Hasil peringkat tingkat sinkronisasi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu tinggi, sedang, atau rendah.

TABEL IV.7. CONTOH PENYAJIAN MATRIKS 5 RENCANA TERPADU PROGRAM PEMANFAATAN RUANG JANGKA MENENGAH - SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN RTR KSN SARBAGITA

No. Arahan Spasial RTR KSN Sarbagita (Perpres No.51 Tahun 2014) Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahun Tahun Pelaksanaan Program Tingkat Sinkronisasi
Tujuan Arahan Lokasi berdasarkan Fungsi Kawasan Kode Program Lokasi Sasaran Pengembangan Wilayah/ Kawasan Besaran Sumber dan/atau Alternatif Pembiayaan Instansi Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1.

Tujuan: Mewujudkan Kawasan Perkotaan Sarbagita yang aman, nyaman, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata bertaraf internasional, yang berjati diri budaya Bali berlandaskan Tri Hita Karana

Kebijakan 1: Pengembangan keterpaduan sistem pusat-pusat kegiatan yang mendukung fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata yang bertaraf internasional

Strategi 1: Menetapkan kawasan perkotaan inti sebagai pusat kegiatan utama Kawasan Perkotaan Sarbagita yang didukung kawasan perkotaan di sekitarnya yang memiliki fungsi khusus pusat-pusat kegiatan pariwisata dan kegiatan lainnya yang berhierarki dan interdependen

1.1. Kawasan Didorong:

1.1.3 Kawasan Peruntukan Pariwisata

1. Kota Denpasar

2. Kabupaten Badung : Kecamatan Kuta, Kecamatan Mengwi, dan Kecamatan Kuta Selatan.

3. Kabupaten Gianyar : Kecamatan Sukawati, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Ubud, dan Kecamatan Blahbatuh.

4. Kabupaten Tabanan : Kecamatan Tabanan dan Kecamatan Kediri

1.2. Kawasan Dikendalikan:

1.2.1 Kawasan sempadan pantai :

1. Kota Denpasar : Kecamatan Denpasar Selatan dan Kecamatan Denpasar Timur

2. Kabupaten Badung : Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Selatan, dan Kecamatan Mengwi

3. Kabupaten Gianyar : Kecamatan Sukawati, Kecamatan Gianyar, dan Kecamatan Blahbatuh

4. Kabupaten Tabanan: Kecamatan Kediri

A. SUMBER DAYA AIR                      
SDA.1 Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai Lainnya di Kawasan Perkotaan Sarbagita Kabupaten Badung PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita 15 km APBN Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR           Sedang
SDA.2 Pembangunan Bendungan Sidan* Kabupaten Badung PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita 3,13 juta m APBN Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR           Tinggi
B. BINA MARGA                      
JLN.1 Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas sistem jaringan jalan kolektor primer I Simpang Tugu Ngurah Rai-Nusa Dua Kabupaten Badung PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita 5 km APBN Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR           Rendah
JLN.2 Pembangunan Jembatan Shortcut Kabupaten Tabanan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, 1 unit APBN Ditjen Bina Marga,           Rendah
  Denpasar - Gilimanuk (Tk. Yeh Otan)*   Kawasan Andalan Kintamani Denpasar-Ubud-     Kementerian PUPR            
C. CIPTA KARYA                      
KIM.1 Peningkatan kapasitas SPAM di Kawasan Perkotaan Sarbagita Kawasan Perkotaan Sarbagita PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita 1 unit APBN Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR           Rendah
KIM.2 Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST) di Kab. Badung* Kabupaten Badung PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita 1 unit APBN Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR           Rendah
D. PERHUBUNGAN                      
LAT.1 Pengembangan Pelabuhan Benoa Kota Denpasar PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani, KawasanAndalan Singaraja dsk, Kawasan Andalan Laut Bali 1 unit APBN Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan           Tinggi
E. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                      
EBT.1 Pembangunan PLTP Bedugul 10 MW Kabupaten Tabanan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita 10 MW APBN Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM           Sedang
EBT.2 Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Denpasar* Kota Denpasar PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani 1 unit KPBU             Sedang
dst dst dst dst dst dst dst dst dst dst dst dst dst

Petunjuk Pengisian pada Penyajian Matriks 5 Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan RTR KSN Sarbagita:

  1. Kolom (1)-(3) : Penomoran berikut pengisian tujuan, kebijakan, dan strategi (Tujakstra) beserta arahan lokasi/wilayah/kawasan yang diklasifikasikan menjadi kawasan didorong atau kawasan dikendalikan yang mendukung Tujuan Penataan Ruang KSN Sarbagita.
  2. Kolom (4)-(6) : Pengisian program pemanfaatan ruang yang dikelompokan berdasarkan program sektoral, kode program, dan lokasi program diperoleh dari hasil sintesis program pada Matriks 2.
  3. Kolom (7)-(10) : Identifikasi sasaran pengembangan wilayah/kawasan dan informasi terkait perkiraan besaran, sumber dan/atau alternatif pembiayaan, instansi pelaksana yang dapat diperoleh dari analisis data sekunder serta perolehan data primer melalui konfirmasi/diskusi dengan sektor terkait pelaksana program.
  4. Kolom (11)-(15) : Pengisian tahun pelaksanaan program yang dapat diperoleh dari analisis data sekunder serta perolehan data primer melalui konfirmasi/diskusi dengan sektor terkait pelaksana program setelah diperoleh hasil analisis tingkat sinkronisasi dan analisis kerangka waktu/periode pelaksanaan program.
  5. Kolom (16) : Tingkat sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu tinggi, sedang, atau rendah, berdasarkan pada total penilaian dalam Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Fungsi, Lokasi, dan Waktu.

Contoh: Hasil penilaian tingkat sinkronisasi tinggi untuk program pemanfaatan ruang terkait pengembangan Pelabuhan Benoa.


LAMPIRAN V. FORMAT PENYAJIAN PETA DALAM PENYUSUNAN SPPR

Hasiloutput Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) disajikan secara spasial melalui peta SPPR. Tujuan dari pembuatan peta SPPR adalah untuk menyajikan informasi secara spasial berdasarkan hasil analisis yang termuat dalam matriks SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dan SPPR Jangka Pendek 1 (satu)Tahunan.

Terdapat 2 (dua) pengaturan dalam pembuatan peta SPPR meliputi:

  1. Pengaturan format penyajian tabel atribut peta SPPR; dan
  2. Pengaturan penyajian peta SPPR.

Pengaturan dalam pembuatan peta SPPR akan dijelaskan lebih rinci pada penjelasan berikut:

A. PENGATURAN FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA SPPR

Tabel Atribut merupakan data tabular yang memiliki kolom(field) dan baris(record),yang berfungsi untukmenampilkan data yang terdapat dalam data spasial (bentuk vektor) yang dapat diakses baik dalam mode sunting(editing) maupun dalam mode biasa. Keterangan mengenai pengisian tabel atribut peta SPPR tercantum pada Tabel V.1.

Tabel Atribut disusun dengan format tertentu yang berisikan informasi atribut yang dibutuhkan dalam penyajian peta SPPR terdiri atas:

  1. Format penyajian tabel atribut peta SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan;

TABEL V.1. KETERANGAN PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA SPPR

Nama Atribut Keterangan Penulisan Tabel Atribut
Nama Objek Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde terakhir yang terdapat dalam RTR sesuai skala rencana. NAMOBJ
Jenis Rencana Pola Ruang Menerangkan jenis rencana pola ruang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya (diperoleh dari peta RTR yang akan disusun SPPR-nya). JNSRPR
Wilayah Administrasi Provinsi Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada. WADMPR
Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Menerangkan satuan wilayah administrasi kabupaten/kota yang menjadi tempat objek berada. WADMKK
Wilayah Administrasi Kecamatan Menerangkan satuan wilayah administrasi kecamatan yang menjadi tempat objek berada. WADMKC
Fungsi Kawasan Menerangkan fungsi kawasan dalam RTR yang diklasifikasikan menjadi kawasan didorong dan kawasan dikendalikan pengembangannya untuk setiap tujuan penataan ruang. FGSKWS
Tujuan Penataan Ruang Menerangkan informasi tujuan penataan ruang dalam dokumen RTR yang akan disusun SPPR-nya.

Contoh pengisian untuk RTR yang memiliki lebih dari 1 (satu) tujuan: Tujuan 1, Tujuan 2, dst.		 TUJUAN
Kode Program Menerangkan kode untuk setiap jenis program pemanfaatan ruang yang diklasifikasikan berdasarkan program sektoral yang tercantum pada Tabel V.9. KODPRO
Jenis Rencana Struktur Ruang Menerangkan jenis rencana Struktur Ruang meliputi sistem jaringan dan sarana prasarana berdasarkan klasifikasi program pemanfaatan ruang pada Matriks 5 SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan. JNSRSR
Nama Program Menerangkan nama/nomenklatur program pemanfaatan ruang. NAMPRO
Lokasi Program Menerangkan lokasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang. LOKPRO
Besaran Menerangkan perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program pemanfaatan ruang, dapat diisikan satuan jumlah unit, paket, luasan, panjang, tinggi, volume, dsb. BSRPRO
Sumber dan/atau alternatif Pembiayaan Menerangkan perkiraan sumber dan/atau alternatif pembiayaan untuk program pemanfaatan ruangsesuai dengan kewenangan pemerintah pusat/pemerintah daerah berdasarkan ketentuanperundang-undangan. Contoh: APBN, APBD, KPBU, dsb. SBIAYA
Instansi Pelaksana Menerangkan instansi pelaksana/penanggung jawab pelaksanaan program pemanfaatan ruang. INSLAK
Tahun Pelaksanaan Program Menerangkan waktu tahun pelaksanaan program pemanfaatan ruang. THNPRO
Tingkat Sinkronisasi Menerangkan tingkatan sinkronisasi program pemanfaatan ruang pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkat sinkronisasi yaitu tinggi, sedang, dan rendah. TKTSIN
Nomor Program Menerangkan penomoran program yang diurutkan berdasarkan total skor tertinggi ke terendah yang didapatkan dari hasil penilaian prioritas program pada SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
Contoh pengisian nomor program menggunakan angka:1, 2, 3, dst.		 NOMPRO
Program Pemanfaatan Ruang (t+2) Menerangkan usulan program pemanfaatan ruang tahun (t+2). PROFAT
Usulan Program/Kegiatan Sektor (t+2) Menerangkan penyesuaian nomenklatur program pada sektor pelaksana dan/atau informasi pendetailan kegiatan sektor yang mendukung program pemanfaatan ruang tahun (t+2). PROKEG
Lokasi Menerangkan lokasi program pada hasil SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan (Kabupaten/Kota/Kecamatan). LOKASI
Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan Menerangkan informasi lingkup sasaran pengembangan wilayah/kawasan yang didukung program pemanfaatan ruang
1. Pusat Permukiman/Kegiatan: diisi berdasarkan pusat permukiman/kegiatan yang diamanatkan dalam RTR yang akan disusun SPPR-nya.

Contoh: PKN/PKW/PKSN/PKL/PPK/PPL, dsb.		 PSTKIM
2. Kawasan Andalan: diisi berdasarkan kawasan andalan sesuai yang diamanatkan dalam RTRWN. KWSAND
3. Kawasan Strategis: diisi berdasarkan penetapan kawasan strategis yang diamanatkan dalam RTRWN, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota.

Contoh: KSN, KSP, atau KS Kabupaten/Kota.		 KWSSTR
4. Kawasan Pusat Pertumbuhan: diisi berdasarkan kawasan pusat pertumbuhan yang diamanatkan dalam RPJMN dan/atau RPJMD.

Contoh: KI, KEK, KSPN, dsb.		 KWPTUM
Tingkat Prioritas Menerangkan Tingkat Prioritas Programpada hasil SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan. yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu: Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3. PRIORT
Sumber Data Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan. Contoh : Analisis SPPR, 2020. SBDATA

1. FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN

Pada penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dihasilkan 2 (dua) peta yaitu:

  1. Peta Matriks 1 (M1) Arahan Spasial berdasarkan Rencana Tata Ruang; dan
  2. Peta Matriks 5 (M5) Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah.

Pengaturan format penyajian tabel atribut SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan akan dijelaskan lebih rinci pada penjelasan berikut:

a. Format Penyajian Tabel Atribut Peta Matriks 1 (M1) Arahan Spasial berdasarkan Rencana Tata Ruang

Tabel atribut peta M1 memuat rencana pola ruang yang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) fungsi kawasan, yaitu kawasan didorong atau kawasan dikendalikan yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai nama objek, jenis rencana pola ruang, wilayah administrasi provinsi, wilayah administrasi kabupaten/kota, wilayah administrasi kecamatan, fungsi kawasan, dan sumber data.

Format penyajian beserta contoh pengisian penyajian tabel atribut Peta M1 Arahan Spasial berdasarkan Rencana Tata Ruang tercantum pada Tabel V.2 dan Tabel V.3.


TABEL V.2. FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT-PETA M1 ARAHAN SPASIAL BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG

Ketentuan Data Nama Objek Jenis Rencana Pola Ruang Wilayah Administrasi Provinsi Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Wilayah Administrasi Kecamatan*) Fungsi Kawasan Sumber Data
Nama Field NAMOBJ JNSRPR WADMPR WADMKK WADMKC FGSKWS SBDATA
Data Type Text Text Text Text Text Text Text
Length 250 250 250 250 250 250 250

Keterangan:

*) Wilayah Administrasi Kecamatan dapat diisi untuk SPPR dalam lingkup wilayah perencanaan Kabupaten/Kota


TABEL V.3. CONTOH PENGISIAN PENYAJIAN TABEL ATRIBUT-PETA M1 ARAHAN SPASIAL BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG

NAMOBJ JNSRPR WADMPR WADMKK WADMKC FGSKWS SBDATA
Kawasan Permukiman Kawasan Budi Daya Provinsi Bali Kota Denpasar Kecamatan Denpasar Barat Kawasan didorong Analisis SPPR, 2020
Kawasan Cagar Budaya Kawasan Lindung Provinsi Bali Kota Denpasar Kecamatan Denpasar Selatan Kawasan dikendalikan Analisis SPPR, 2020
Kawasan Pariwisata Kawasan Budi Daya Provinsi Bali Kabupaten Tabanan Kecamatan Kediri Kawasan didorong Analisis SPPR, 2020

b. Format Penyajian Tabel Atribut Peta Matriks 5 (M5) Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

Tabel atribut peta M5 memuat informasi tingkat sinkronisasi pada rencana terpadu program pemanfaatan ruang jangka menengah yang disusun dengan format tertentu berisikan paling sedikit informasi mengenai tujuan penataan ruang, kode program, jenis rencana struktur ruang, nama program, lokasi program, besaran, sumber dan/atau alternatif pembiayaan, instansi pelaksana, tahun pelaksanaan program, tingkat sinkronisasi, dan sumber data.

Format penyajian beserta contoh pengisian penyajian tabel atribut peta M5 Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah tercantum pada Tabel V.4 dan Tabel V.5.


TABEL V.4. FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA M5 RENCANA TERPADU PROGRAM PEMANFAATAN RUANG JANGKA MENENGAH

Ketentuan Data Tujuan Penataan Ruang Kode Program Jenis Rencana Struktur Ruang Nama Program Lokasi Program Besaran Sumber dan/atau Alternatif Pembiayaan Instansi Pelaksana Tahun Pelaksanaan Program Tingkat Sinkronisasi Sumber Data
NamaField TUJUAN KODPRO JNSRSR NAMPRO LOKPRO BSRPRO SBIAYA INSLAK THNPRO TKTSIN SBDATA
Data Type Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text
Length 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

TABEL V.5. CONTOH PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA M5 RENCANA TERPADU PROGRAM PEMANFAATAN RUANG JANGKA MENENGAH

TUJUAN KODPRO JNSRSR NAMPRO LOKPRO BSRPRO SBIAYA INSLAK THNPRO TKTSIN SBDATA
Tujuan 1 SDA. 2 Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pembangunan Bendungan Sidan Kabupaten Badung 3,13 juta meter kubik APBN Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR 2020, 2021, 2022 Tinggi Analisis SPPR, 2020
Tujuan 1 LAT. 1 Sistem Jaringan Transportasi Pengembangan Pelabuhan Benoa Kota Denpasar 1 unit APBN Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan 2020, 2021, 2022, 2023 Tinggi Analisis SPPR, 2020

B. PENGATURAN PENYAJIAN PETA SPPR

Pada penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan, disajikan peta SPPR yang mengacu kepada beberapa ketentuan sebagai berikut:

  1. peta SPPR mengacu pada standar penyajian peta RTR sesuai perundang-undangan;
  2. peta SPPR menggunakan peta RTR sebagai peta dasar (basemap) dalam proses penyajian peta SPPR;
  3. album peta SPPR dalam format digital menggunakan tingkat ketelitian peta sesuai dengan masing-masing skala peta RTR; dan
  4. album peta SPPR dalam format cetak disesuaikan dengan ukuran format dokumen SPPR dengan mengutamakan kejelasan informasi program.

1. PENYAJIAN PETA SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN

Penyajian peta SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan, terdiri atas:

  1. Penyajian Peta Matriks 1 (M1) Arahan Spasial berdasarkan Rencana Tata Ruang; dan
  2. Penyajian Peta Matriks 5 (M5) Perumusan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah.

Tata cara penyajian peta M1 dan peta M5 pada SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

a. Penyajian Peta-Peta Matriks 1 (M1) Arahan Spasial berdasarkan Rencana Tata Ruang

1) Lingkup Analisis

Lingkup analisis yang dilakukan pada penyajian peta M1 meliputi:

  1. Melakukan analisis spasial untuk mengetahui kesesuaian arahan spasial dalam indikasi program utama berdasarkan tujuan penataan ruang; dan
  2. Melakukan analisis peta rencana pola ruang RTR yang diklasifikasikan menjadi kawasan didorong atau kawasan dikendalikan berdasarkan kriteria dan arahan pemanfaatan ruang pada RTR yang akan disusun SPPR-nya dalam upaya perwujudan RTR.

2) Sasaran

Sasaran yang diharapkan pada penyajian peta M1 adalah untuk menunjukkan fungsi kawasan berdasarkan klasifikasi kawasan didorong atau kawasan dikendalikan sebagai arahan dalam pengembangan kawasan.

3) Tata Cara Penyajian Peta

Input, proses, danoutput pada penyajian peta M1 adalah sebagai berikut:

a) Input

Input penyajian peta M1 menggunakan data spasial pada M1 terkait arahan spasial menggunakan filedalam bentuk kelas fitur dari peta RTR yang akan disusun SPPR-nya.

b) Proses

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyajian peta M1 meliputi:

  1. Menggunakan peta rencana pola ruang sebagai peta dasar (basemap) untuk analisis peta M1;
  2. Melakukan analisis terhadap rencana pola ruang yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya yang diklasifikasikan menjadi kawasan didorong atau kawasan dikendalikan untuk mendukung tujuan penataan ruang yaitu:
    1. Kawasan didorong adalah kawasan yang diarahkan untuk didorong pengembangannya dalam rangka perwujudan kawasan sesuai dengan arahan tujuan penataan ruang dalam RTR yang akan disusun SPPRnya. Maksud dari didorong pengembangannya adalah didorong pengembangan kawasannya melalui pembangunan atau pengembangan program infrastruktur.
    2. Kawasan dikendalikan adalah kawasan yang dikendalikan pengembangannya dalam rangka perwujudan kawasan sesuai dengan arahan tujuan penataan ruang dalam RTR yang akan disusun SPPRnya. Maksud dari dikendalikan pengembangannya adalah dikendalikan pengembangan kawasannya melalui pembatasan pembangunan atau pembatasan pengembangan program infrastruktur dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

      Contoh:
      Berdasarkan Tujuan RTR KSN Sarbagita sebagai berikut:
      mewujudkan Kawasan Perkotaan Sarbagita yang aman, nyaman, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional berbasis kegiatan pariwisata bertaraf internasional, yang berjati diri budaya Bali berlandaskan Tri Hita Karana

      Analisis yang dilakukan untuk mendukung perwujudan RTR KSN Sarbagita tersebut meliputi:
      1. kawasan peruntukan pariwisata pada kawasan budi daya dalam Rencana Pola Ruang diklasifikasikan menjadi kawasan yang didorong pengembangannya, sehingga program pemanfaatan ruang yang berada di atas kawasan didorong ini, diharapkan perlu untuk segera diprioritaskan pelaksanaannya.
      2. untuk menjaga keberlanjutan Kawasan Perkotaan Sarbagita, diperlukan upaya untuk menjaga fungsi lindung, meliputi sempadan pantai, sempadan jurang, kawasan suci, dsb sehingga kawasan tersebut diklasifikasikan sebagai kawasan yang dikendalikan pengembangannya melalui pembatasan pembangunan atau pembatasan pengembangan program infrastruktur.
      3. selanjutnya analisis kawasan didorong dan kawasan dikendalikan dilakukan untuk keseluruhan kawasan lindung dan budi daya dalam rangka mencapai perwujudan RTR sesuai dengan tujuan penataan ruang.
  3. Wilayah yang memiliki aturan/ketentuan tambahan dalam bentuk outline atau overlay zone dalam rencana pola ruang, perlu menjadi bagian dari analisis pada peta SPPR; dan
  4. Menambahkan titik pusat permukiman/kegiatan dan Sistem Jaringan Transportasi utama (Jalan, Pelabuhan, Bandara, dsb) sesuai kebutuhan analisis untuk mendukung informasi arahan spasial.

c) Output

Hasil Output penyajian peta ini adalah Peta M1 Arahan Spasial Berdasarkan Rencana Tata Ruang meliputi kawasan didorong dan kawasan dikendalikan.

Contoh Penyajian Peta M1 Arahan Spasial Berdasarkan Rencana Tata Ruang tercantum dalam Gambar V.2.

b. Penyajian Peta Matriks 5 (M5) Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

1) Lingkup Analisis

Lingkup analisis yang dilakukan pada penyajian peta M5 adalah melakukan pemetaan untuk memperoleh gambaran penyajian lokasi program secara spasial serta tingkatan sinkronisasi program jangka menengah berdasarkan kesesuaian arahan lokasi dalam RTR yang diklasifikasikan berdasarkan tujuan penataan ruang.

2) Sasaran

Sasaran yang diharapkan pada penyajian peta M5 meliputi:

  1. Memperoleh gambaran lokasi indikatif program berdasarkan arahan pemanfaatan ruang;
  2. Memperoleh klasifikasi sinkronisasi program berdasarkan tingkatan sinkronisasi; dan
  3. Memperoleh dasar analisis penentuan program prioritas Tahunan dalam SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

3) Tata Cara Penyajian Peta

Input, proses, dan output pada penyajian peta M5 adalah sebagai berikut:

a) Input

Input penyajian peta M5 menggunakan hasil Peta M1 dan informasi program serta tingkat sinkronisasi pada matriks 5 (M5) yang akan disusun SPPR-nya dalam bentuk kelas fitur.

Informasi program yang menjadi input penyajian peta M5 berdasarkan matriks 5 antara lain: tujuan penataan ruang, kode program, lokasi program, dan tingkat sinkronisasi program.

b) Proses

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyajian peta M5 meliputi:

  1. Menggunakan peta rencana pola ruang sebagai peta dasar (basemap) untuk menyusun peta M5 yang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) fungsi utama: kawasan lindung dan kawasan budi daya.
  2. Memetakan lokasi program melalui:
    1. penggambaran lokasi berupa titik/garis/poligon yang diperoleh dari informasi data sektoral dan/atau analisis rencana program dalam peta rencana struktur ruang; atau
    2. penentuan perkiraan titik lokasi program yang masih indikatif berdasarkan data spasial dan informasi yang tersedia.
  3. Menggambarkan titik tingkat sinkronisasi berdasarkan hasil pemetaan lokasi program; dan
  4. Membuat keterangan/callout yang ditunjukkan dengan kode program pemanfaatan ruang menggunakan kodifikasi program sektoral sesuai dengan ketentuan pada Tabel V.9.

c) Output

HasilOutput adalah Peta M5 Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah. Jika keterangan program dinilai terlalu banyak dan menutupi muka peta, maka peta M5 dapat dibagi menjadi beberapa bagian, agar lebih informatif.

Peta M5 SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dapat disajikan berdasarkan klasifikasi program sektoral berdasarkan tujuan penataan ruang dalam RTR atau disajikan berdasarkan tahun pelaksanaan program disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan.

Contoh Penyajian Peta M5 Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah tercantum dalam Gambar V.3.


TABEL V.9. KETENTUAN KODIFIKASI DAN PEWARNAAN KETERANGAN PROGRAM DALAM PENYAJIAN PETA SPPR

Kode Jenis Program Simbol Pewarnaan
SDA Program infrastruktur terkait Sumber Daya Air

( Fill : 156 194 229)
JLN Program infrastruktur terkait Pembangunan Jalan dan Jembatan
KIM Program infrastruktur terkait Sarana dan Prasarana Permukiman
DAT Program infrastruktur Perhubungan Darat

( Fill : 255 000 000)
LAT Program infrastruktur Perhubungan Laut
DAR Program infrastruktur Perhubungan Udara
KRT Program infrastruktur Perhubungan Perkeretaapian
LIS Program infrastruktur terkait Ketenagalistikan

( Fill : 255 255 000)
GAS Program infrastruktur terkait Minyak dan Gas Bumi
MBB Program infrastruktur terkait Mineral dan Batu Bara
EBT Program infrastruktur terkait Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
KOM Program infrastruktur terkait Informasi dan Komunikasi Publik

( Fill : 112 048 160)
BCN Program infrastruktur terkait kegiatan Penanggulangan Bencana

( Fill : 195 155 000)
HAN Program infrastruktur terkait Pertahanan dan Keamanan

( Fill : 255 190 190)
LIM Program infrastruktur terkait Pengolahan Limbah

( Fill : 205 245 122)
PRT Program Infrastruktur terkait Kelautan dan Perikanan

( Fill : 000 092 230)
XXX*) Program infrastruktur yang bersifat spasial lainnya

( Fill : 180 125 225)

TABEL V.10. KETENTUAN PENGGAMBARAN DALAM PENYAJIAN PETA SPPR

Nama Unsur Ilustrasi Penggambaran Keterangan *)
Klasifikasi Jenis Rencana Pola Ruang dan Sasaran Pengembangan Wilayah/Kawasan
Kawasan Budi Daya   (Fill: 255 255 129)
Kawasan Lindung   (Fill: 128 185 166)
Kawasan Andalan Darat

(Outline: 255 000 000)
Kawasan Andalan Laut

(Outline : 223 115 255)
SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan
Kawasan Didorong   (Fill: 255 190 232)

Transparan 10%
Kawasan Dikendalikan   (Fill: 38 115 000)

Transparan 10%
Titik Sinkronisasi Tinggi

(Fill: 255 000 000)

(Outline: 000 000 000)
Titik Sinkronisasi Sedang

(Fill: 076 230 000)

(Outline: 000 000 000)
Titik Sinkronisasi Rendah

(Fill: 000 112 255)

(Outline: 000 000 000)
Pewarnaan lambang sektor
  JLN. 1  
   
    DAT. 1  
     
    EBT. 1
   
               
Disesuaikan dengan ketentuan kodifikasi dan pewarnaan program pemanfaatan ruang pada Tabel V.9
SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan
Program Prioritas 1 dan titik lokasi program (indikatif) (Fill: 255 190 190)

(Outline: 255 000 000)
Program Prioritas 2 dan titik lokasi program (indikatif) (Fill: 165 245 122)

(Outline : 076 230 000)
Program Prioritas 3 dan titik lokasi program (indikatif) (Fill: 190 210 255)

(Outline: 000 112 255)
Jalan (Fill: 230 152 000)
Logo Instansi Pelaksana     Kementerian PUPR

    Kementerian Perhubungan 		Disesuaikan dengan lambang instansi sektoral (K/L) dan/atau Perangkat

Daerah

Keterangan:

*) Dalam penyajian peta SPPR warna simbol menggunakan RGB dan ukuran simbol dapat disajikan secara proporsional mengikuti skala tampilan peta

1. PETA RENCANA POLA RUANG RTR KSN SARBAGITA (Sumber: Perpres Nomor 51 Tahun 2014)

2. CONTOH PENYAJIAN PETA MATRIKS 1 ARAHAN SPASIAL BERDASARKAN RTR KSN SARBAGITA - SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN RTR KSN SARBAGITA (2020-2024)

3. CONTOH PENYAJIAN PETA MATRIKS 5 RENCANA TERPADU PROGRAM PEMANFAATAN RUANG JANGKA MENENGAH- SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN RTR KSN SARBAGITA (2020-2024)

4. CONTOH PENYAJIAN PETA MATRIKS 3 PRIORITAS PROGRAM PEMANFAATAN RUANG-SPPR JANGKA PENDEK1 (SATU) TAHUNAN RTRKSN SARBAGITA DAN RTR PULAU JAWA-BALI DI PROVINSI BALI